Polri-TNI Gelar Operasi Besar-besaran saat PSBB Total, Jaksa Siapkan Sanksi Pidana Polda Metro Jaya menggelar kegiatan patroli berskala besar sebagai langkah antisipasi pencegahan corona. ANTARA/Polda Metro Jaya

MerahPutih.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menegaskan pihaknya juga akan mulai menggelar Operasi Yutisi mulai Senin (14/9).

Hal ini sesuai dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta.

"Kami Polda Metro Jaya berserta dengan jajaran tentunya akan memaksimalkan dan memasifkan upaya dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan tadi," kata Nana Sudjana dalam konferensi pers, di Balai Kota, Minggu (13/9).

Baca Juga:

Jelang PSBB Total Jakarta, Tambahan Kasus COVID Capai 3.636

Menurut Nana, Operasi Yutisi ini nantinya akan dilakukan bersama pemda, PMI, kejaksaan dan juga kehakiman. Operasi ini dimulai saat Pergub No 88 Tahun 2020 mulai berlaku.

"Operasi Yutisi ini akan dilakukan mulai besok juga. Mulai tanggal 14 September 2020," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menjelaskan, aparat akan tetap menggunakan cara yang humanis dan persuasif. Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar lebih tegas ke masyarakat yang mengabaikan aturan PSBB.

"Kemudian untuk sasaran-sasaran tentunya kami tetap melakukannya dengan humanis dan persuasif. Tapi tetep dalam hal ini perlu, suatu ketegasan kepada masyarakat," ujar Nana.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito (tiga kiri). ANTARA/HO-Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Jumpa pers terkait penerapan PSBB total DKI Jakarta di Balai Kota. ANTARA/HO-Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Hal senada juga disampaikan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Mantan Gubernur AKMIL ini menjelaskan, TNI siap mendukung PSBB di DKI Jakarta esok hari.

"Pada dasarnya TNI siap membantu Polri dan Pemerintah Daerah dalam rangka menegakkan PSBB yang akan ditetapkan besok di DKI Jakarta," ungkap Dudung.

Dalam hal ini, saat Operasi Yutisi TNI juga akan melibatkan komunitas masyarakat.

"Kami dari pihak TNI akan bekerja sama, akan melibatkan komunitas dari masyarakat," imbuhnya.

Baca Juga:

PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Asri Agung Putra menegaskan, pelanggaran PSBB yang mengarah pada tindakan kejahatan bakal diganjar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU Karantina Kesehatan.

Asri menuturkan, proses persidangan itu bakal dilakukan secara cepat dan langsung di tempat di tengah penegakan Operasi Yustisi selama pemberlakuan kembali PSBB ketat.

“Apabila kebijakan-kebijakan yang diambil dan perintah-perintah pejabat yang berwenang dilanggar atau dilawan akan dikenakan sanksi pidana. Untuk pelaksanannya kita akan upayakan bisa dilaksanakan secara cepat bila perlu sidang di tempat dengan melibatkan kejaksaan tinggi,” kata Asri yang mengenakan kemeja putih ini.

Ia mencontohkan, seperti upaya mengambil jenazah COVID-19. Selain itu, sanksi itu bisa dikenakan kepada sejumlah kegiatan yang melanggar kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Knu)

Baca Juga:

Anies Pastikan Tutup Gedung Kantor dengan Karyawan Positif Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Gratifikasi Rachmat Yasin, KPK Periksa Sekda Bogor
Indonesia
Kasus Gratifikasi Rachmat Yasin, KPK Periksa Sekda Bogor

KPK telah menahan tersangka Rachmat pada 13 Agustus 2020

Makin Panas! DPRD DKI Tuding Pernyataan Sri Mulyani Hoaks
Indonesia
Makin Panas! DPRD DKI Tuding Pernyataan Sri Mulyani Hoaks

Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar

 Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat
Indonesia
Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

"Larangan mudik oleh Presiden Joko Widodo sudah terlambat. Sebab saat ini sudah terlanjur banyak perantau Jabodetabek yang sudah mudik, termasuk warga Solo," ujar Rudy

Vaksin Tahap Ketiga Tiba di Tanah Air, Satgas Minta Masyarakat Tak Kendor 3M
Indonesia
Vaksin Tahap Ketiga Tiba di Tanah Air, Satgas Minta Masyarakat Tak Kendor 3M

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meninjau proses bongkar muat 15 juta dosis vaksin Sinovac di Bandara Soetta.

Mayoritas Warga Jakarta Diklaim Taat Protokol Kesehatan
Indonesia
Mayoritas Warga Jakarta Diklaim Taat Protokol Kesehatan

Heru memastikan personel TNI dan Polri akan diperketat terutama di tempat perbelanjaan yang bakal segera dibuka.

DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat

Seluruh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia sepakat dengan keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono untuk memecat kader yang berkhianat terhadap partai berlambang Mercy tersebut.

DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah
Indonesia
DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah

DPR pernah membentuk Panitia Khusus Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, tetapi ternyata mandek di pembahasan karena pemerintah tidak mau memberikan respons.

Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah
Indonesia
Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengangkut sebanyak 17,5 ton sampah yang berasal dari aksi unjuk rasa.

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Tindak pidana tersebut diyakini Jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,829 miliar

 Pentolan RMS Berulah Ajak Kibarkan Bendera Republik Maluku, Intelijen Kecolongan?
Indonesia
Pentolan RMS Berulah Ajak Kibarkan Bendera Republik Maluku, Intelijen Kecolongan?

Menurut Stanislaus bahwa intelijen tidak serta merta bisa dicap gagal atau kecolongan, karena strategi intelijen itu tidak bisa hanya dilihat dari satu atau dua langkah ke depan.