Ilustrasi Bansos (Foto: Pixabay.com) MerahPutih.com - Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19 Polri menemukan ada beberapa daerah terindikasi menyelewengkan dana dari pemerintah untuk penanganan virus corona.
"Laporan-laporan masuk kemarin ada enam kasus di Polda Sumut. Dua kasus di Polda Banten sebatas itu, proses masih berlanjut," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono saat dihubungi wartawan, Jumat (19/6).
Baca Juga
Indonesia Jadi Negara Tertinggi Penderita Corona di Asia Tenggara, DPR 'Semprot' Pemerintah
Dari berbagai wilayah tersebut, ada beberapa wilayah yang kasus penyelewengan dananya kecil. Kasus juga ada yang sudah diselesaikan.
Kasus dengan kerugian kecil akan diselesaikan dengan cepat dan mengganti kerugiannya. Awi mengatakan pihaknya ingin memastikan bansos dana corona tepat sasaran.
"Memang ada kasus yang karena kecilnya kerugian dimediasi dan diselesaikan, misalnya ada pemotongan Rp100 ribu, Rp50 ribu itu diselesaikan. Kita berharap pada intinya bansos ini tepat sasaran. Kalau pun terjadi begitu, kalau masih bisa mediasi kita kembalikan karena kecilnya kerugian," ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.
Awi menyebut ada juga wilayah yang mengalami kerugian cukup besar. Untuk kasus dengan kerugian cukup besar, Polri akan mendalami kasus itu.
"Ada juga yang besar, yang ditangani di Polres Simalungun Sumut juga adanya manipulasi terkait timbangan bansos, ada yang dipotong 2 kg, masih diselidiki prosesnya termasuk kerugian, data penerimanya nanti diupdate," tutup Awi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan siap bertindak tegas kepada oknum-oknum yang berani mencatut dana pandemi COVID-19.
Baca Juga
Di tengah kesulitan seperti sekarang, apabila terjadi penyelewengan dana, maka akan membebani masyarakat. Terlebih anggaran yang disediakan pemerintah jumlahnya sangat besar.
“Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk sikat dan memproses pidana,” kata Idham dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6). (Knu)
Berita Lainnya
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beda dengan PBNU, Mayoritas Kaum Nahdliyin Tak Setuju Pilpres Oleh MPR
Hikam yakin, masih banyak Kiai dan Nahdliyin yang masih konsisten dengan hasil reformasi, salah satunya penyelenggaraan Pilpres langsung oleh rakyat.
ICW Duga Kewenangan Febri Diansyah di KPK Dikikis karena Politik Balas Dendam
ICW memandang seharusnya kebijakan KPK dilandasi alasan yang jelas dan objektif.
Ketahuan Mesum, Perangkat Desa di Ponorogo Disanksi Bayar Semen 400 Sak
Seorang perangkat desa di Ponorogo, Jawa Timur, terkena sanksi adat membayar semen 400 sak karena ketahuan mesum dengan janda.
Polisi Paksa 1.000 Pemudik Putar Balik ke Jakarta
Tapi, jumlah ini bisa lebih banyak ketimbang hari sebelumnya lantaran diakumulasi dengan jumlah kendaraan yang hendak keluar Jakarta sekitarnya lewat jalur arteri.
2.288 Kasus Perceraian Masuk ke Pengadilan Agama Jakbar
Alasan para suami istri bercerai karena permasalahan ekonomi.
Tanggapan Ketua DPRD Serapan Anggaran Pemprov DKI Belum Capai Target
"Sekarang berjalan kita lihat 31 Desember ini," ujar Prasetyo
Pengamat Nilai Sindiran Megawati Bentuk Kritik ke Lawan Politik
Butuh kematangan secara politik melalui pengalaman yang ditempa selama menjadi pengurus partai
Anak Ayu Azhari Ternyata Penyuplai Senjata untuk Koboi Lamborghini
Polisi masih mengungkap tersangka baru dalam kasus kepemilikan senjata Abdul Malik alias AM (44).
Inspeksi Pelayanan di Kantor Polisi, Tjahjo: Polresta Surakarta Jadi Barometer
Tjahjo berharap Polresta Surakarta terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lima Provinsi Ini tak Alami Penambahan COVID-19
Total pasien positif mencapai 75.699 orang.
