Polri Telah Terbitkan SKCK untuk Semua Bakal Calon Presiden Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan memberikan keterangan pers di Div Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.

MerahPutih.com - Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri telah menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pendaftaran Pilpres 2024.

"Sampai saat ini Baintelkam Polri sudah menerbitkan empat SKCK bacapres dan bacawapres," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (25/9).

Baca Juga:

Baintelkam Polri Terbitkan SKCK Bacapres Anies Baswedan

Diketahui, SKCK merupakan bagian syarat bagi pendaftaran calon presiden maupun calon wakil presiden berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.

Ramadhan mengatakan empat SKCK tersebut untuk Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Kedua figur, yaitu Ganjar dan Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon presiden (bacapres) dan calon wakil presiden (bacawapres) untuk dua kubu berbeda pada Pilpres 2024.

SKCK keduanya telah diterbitkan pada 14 September 2023 lalu.

Baca Juga:

Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan

Sementara itu, Prabowo Subianto bakal calon presiden yang SKCK-nya telah diterbitkan sejak minggu lalu. Akan tetapi Ramadhan tidak memerinci mengenai waktunya.

"Satu minggu yang lalu (penerbitan SKCK Prabowo)," ucapnya.

Kemudian, bakal calon presiden Anies Baswedan yang SKCK-nya telah diterbitkan Baintelkam Polri pada hari ini, Senin (25/9).

Menurut Ramadhan, SKCK itu diterbitkan sekitar pukul 12.00 WIB. (Knu)

Baca Juga:

Polri Telah Keluarkan SKCK untuk Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banyak WNI di Tepi Barat Belum Mau Dievakuasi di Tengah Konflik Israel-Palestina
Indonesia
Banyak WNI di Tepi Barat Belum Mau Dievakuasi di Tengah Konflik Israel-Palestina

Sebanyak 133 Warga Negara Indonesia (WNI) berada di Tepi Barat, Palestina dan sejumlah wilayah Israel.

Heru Budi Minta Masyarakat Tetap Lakukan Uji Emisi, Meski Tilang Dihentikan
Indonesia
Heru Budi Minta Masyarakat Tetap Lakukan Uji Emisi, Meski Tilang Dihentikan

Menanggapi putusan itu, Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Polda Metro.

Bos Maspion Group Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Bos Maspion Group Penuhi Panggilan KPK

Alim Markus bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan graritifikasi yang menjerat mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Isi Pembahasan dalam Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PP Muhammadiyah
Indonesia
Isi Pembahasan dalam Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PP Muhammadiyah

Pertemuan dilakukan di Gedung Utama Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), lantai 10.

 Jokowi Jadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Adhyaksa
Indonesia
Jokowi Jadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Adhyaksa

HUT Kejaksaan Agung yang dikenal dengan Hari Bhakti Adhyaksa.

Polda Metro Larang Kendaraan Berat Melintasi Tol Dalam Kota pada 5-7 September 2023
Indonesia
Polda Metro Larang Kendaraan Berat Melintasi Tol Dalam Kota pada 5-7 September 2023

Polda Metro Jaya melarang kendaraan berat melintas di Tol Dalam Kota selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

Inspektorat DKI Sudah Periksa Selvy Mandagi Terkait Flexing
Indonesia
Inspektorat DKI Sudah Periksa Selvy Mandagi Terkait Flexing

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengatakan, pemeriksaan Selvy Mandagi dilakukan pada Senin (10/4) lalu.

Segera Tetapkan Tersangka, Polda Metro Minta Firli Tidak Mangkir Esok Hari
Indonesia
Segera Tetapkan Tersangka, Polda Metro Minta Firli Tidak Mangkir Esok Hari

Polda Metro Jaya diyakini akan segera menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

DPR Minta Klaim BPJS Kesehatan untuk ISPA Harus Dipermudah
Indonesia
DPR Minta Klaim BPJS Kesehatan untuk ISPA Harus Dipermudah

"Permudah prosesnya dan berikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang terkena ISPA. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit dalam menjalani pengobatan melalui BPJS. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula," kata Netty

DPD Golkar Se-Indonesia Kompak Tolak Munaslub
Indonesia
DPD Golkar Se-Indonesia Kompak Tolak Munaslub

Sebanyak 38 ketua DPD menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.