Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

MerahPutih.com - Polri menangani puluhan kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terhitung hingga 10 November 2020.

Polri terus melakukan koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan guna menangani pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, cara keseluruhan ada total 420 perkara laporan/temuan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan terkait dengan Pilkada Serentak 2020. Sementara, jumlah perkara diteruskan ke Polri 75 perkara.

Baca Juga

Pelaku Penikaman Anggota Timses Calon Wali Kota Makassar di Palmerah Terekam CCTV

"Dengan status penyelesaian perkara yaitu penyidikan 36 perkara, tahap I ada 5 perkara, P-21 ada 2 perkara, tahap 2 ada 21 perkara, dan Sp-3 ada 11 perkara," ujar Awi saat kepada wartawan yang dikutip Rabu (11/11).

Dia lantas menjelaskan ada 15 jenis dugaan pelanggarannya. Masing-masing meliputi, pertama, pemalsuan 4 perkara, tidak melaksanakn verifikasi dan rekap dukungan 4 perkara.

Kemudian, mutasi pejabat 6 bulan sebelum menjadi paslon 2 perkara, dan menghilangkan hak seseorang jadi calon 2 perkara.

"Mahar politik 1 perkara. Money politic 9 perkara," katanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Berikutnya, tindakan menguntung atau merugikan salah satu paslon 33 perkara, menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugas 4 perkara, kampanye dengan menghina, menghasut, dan SARA 9 perkara, kampanye dengan kekerasan/ancaman/menganjurkan kekerasan 1 perkara.

Selanjutnya, kampanye libatkan pihak yang dilarang 2 perkara, mengacau, ganggu, menghalangi kampanye 1 perkara, merusak/menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) 1 perkara, dan kampanye dengan cara pawai 1 perkara.

"Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah 1 perkara," ucapnya.

Awi kemudian memaparkan tentang perkembangan tiga kegiatan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2020 kurun 9 hingga 10 November 2020. Pertama, kegiatan Preemtif. Polda jajaran telah melaksanakan sebanyak 61 kegiatan preemtif.

Rincian tiga terbanyak yaitu Polda Kalbar sebanyak 13 kegiatan, Polda Riau sebanyak 9 kegiatan, serta Polda Bali dan Polda Kalsel masing-masing sebanyak 8 kegiatan.

Kedua, kegiatan preventif. Polda jajaran telah melaksanakan 304 kegiatan preventif dengan 3 giat terbanyak. Ketiga, kegiatan represif, berdasarkan laporan/temuan pada tertanggal 9 November.

Masing-masing yaitu Polda Kalteng sebanyak 56 kegiatan, Polda Kalbar sebanyak 43 kegiatan, dan Polda Kaltim sebanyak 38 kegiatan.

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri Naik ke Penyidikan

"Data laporan/temuan pada tanggal 9 November 2020. Jumlah laporan/temuan sebanyak 1 laporan di SG Bantul. Jumlah perkara yang diteruskan ke Polri sebanyak 6 perkara di SG Pangkep (2), SG Lampung Timur, SG Bone Bolangouw, SG Nias dan SG Belitung Timur," ungkap Awi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Pasien Corona di RS Darurat Wisma Atlet Merosot 327 Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Corona di RS Darurat Wisma Atlet Merosot 327 Orang

2.272 orang pasien positif COVID-19 tanpa gejala di Tower 4 dan 5

Bodetabek Disesaki Warga Jakarta Pencari Hiburan, Wagub DKI: Itu Konsekuensi
Indonesia
Bodetabek Disesaki Warga Jakarta Pencari Hiburan, Wagub DKI: Itu Konsekuensi

Akibat Jakarta saat ini dalam situasi PSBB ketat, banyak warga Jakarta yang datang ke Bekasi untuk mencari hiburan

Zona Merah COVID-19 Jabar Bertambah Jadi 8 Kabupaten/Kota
Indonesia
Zona Merah COVID-19 Jabar Bertambah Jadi 8 Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona merah COVID-19 di Provinsi Jawa Barat pada pekan ini bertambah menjadi delapan daerah.

Akibat Pandemi COVID-19, APBD DKI Alami Kontraksi 46 Persen
Indonesia
Akibat Pandemi COVID-19, APBD DKI Alami Kontraksi 46 Persen

Anggaran tersebut terkontraksi 46 persen dari sebelumnya yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 87,9 triliun.

Ini Angka Prediksi Kemiskinan Setelah Pandemi COVID-19
Indonesia
Ini Angka Prediksi Kemiskinan Setelah Pandemi COVID-19

Sri Mulyani menyebutkan potensi pertambahan angka kemiskinan di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi PHK yang juga meningkat.

Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!
Indonesia
Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!

Orang nomor satu di Jakara itu juga melampirkan peta proyeksi jalur lintasan mobi balap bertaraf internasional itu.

Bupati Waropen Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi Rp19 Miliar
Indonesia
Bupati Waropen Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi Rp19 Miliar

"Adapun ancaman hukumannya maksimal 20 tahun," kata Alek Sinuraya

Pesantren di Jawa Barat Mulai Dibuka, Ridwan Kamil: Hasil Musyawarah dengan Ulama
Indonesia
Pesantren di Jawa Barat Mulai Dibuka, Ridwan Kamil: Hasil Musyawarah dengan Ulama

Pesantren diizinkan untuk beroperasi terlebih dahulu dari sekolah umum karena kurikulum yang digunakan tidak sama dengan sekolah umum.

 Polda Metro Jaya Terjunkan Ribuan Personel Amankan Demo FPI dan PA 212
Indonesia
Polda Metro Jaya Terjunkan Ribuan Personel Amankan Demo FPI dan PA 212

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan, pengamanan akan melibatkan personel TNI.

Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka

"Itu perlu pendalaman, harus ada benang merahnya, termasuk bukti-bukti dan alat bukti yang kita kumpulkan untuk menuduh seorang itu terlibat atau tidak terkait kasus itu," kata Awi