Polri Sebut Tak ada Unsur Pidana Saat Kerumunan Kegiatan Jokowi di NTT Masyarakat berkerumun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2). Foto: Youtube

MerahPutih.com - Mabes Polri memberikan alasan tak meneruskan laporan Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) soal kerumunan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Nusa Tenggara Timur.

Bareskrim Polri menyimpulkan tidak ada pelanggaran pidana dalam kerumunan Jokowi.

Baca Juga

Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas

"Sehingga laporan polisi tidak diterbitkan untuk PP GPI,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Minggu (28/2).

Rusdi mengatakan, setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.

"Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat laporan polisi," jelas Rusdi.

Masyarakat berkerumun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2). Foto: Youtube

Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2).

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara masyarakat mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu.

Presiden Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan kejadian tersebut.

Menurut dia masyarakat saat itu sudah menanti kedatangan kepala negara. (Knu)

Baca Juga

Kerumunan Jokowi di NTT Tak Disengaja, NasDem: Tidak Boleh Berprasangka Buruk ke Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tetapkan 2 Legislator Jabar Tersangka Kasus Suap
Indonesia
KPK Tetapkan 2 Legislator Jabar Tersangka Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus korupsi.

Sejumlah Pentolannya Diciduk Polisi, Ini Respon KAMI
Indonesia
Sejumlah Pentolannya Diciduk Polisi, Ini Respon KAMI

KAMI menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh

ICW Kritisi Pelantikan Perwira Tinggi Polri Jadi Pejabat KPK
Indonesia
ICW Kritisi Pelantikan Perwira Tinggi Polri Jadi Pejabat KPK

“Secara umum, problematika pelantikan pejabat struktural baru KPK dapat dipandang sebagai upaya dari pimpinan untuk semakin mengikis independensi kelembagaan,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

 Mundur dari Pertarungan Pilwakot Solo, Purnomo Diprotes Pendukungnya Sendiri
Indonesia
Mundur dari Pertarungan Pilwakot Solo, Purnomo Diprotes Pendukungnya Sendiri

"Ya ada yang langsung datang sendiri protes pada saya. Ada juga yang melalui telepon dan pesan Whatsapp. Sampai dikira saya punya maksud lain," kata dia.

Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei
Indonesia
Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei

Saat ini masyarakat lebih membutuhkan adanya efektivitas program untuk mengatasi COVID-19

Maestro Gamelan Rahayu Supanggah Tutup Usia
Indonesia
Maestro Gamelan Rahayu Supanggah Tutup Usia

Sosok Rahayu yang selalu lekat dengan akademisi ISI dan seniman besar tersebut lahir di Boyolali, 29 Agustus 1949, meninggal di Rumah Sakit Brayat Minulya Solo, Jawa Tengah.

Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona
Indonesia
Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona

"Banyak keinginan dan kebijakan Anies yang terhalang oleh pemerintah pusat," ujar Ujang

Ratusan Anggota Anarko Ditangkap saat Hendak Demo di DPR
Indonesia
Ratusan Anggota Anarko Ditangkap saat Hendak Demo di DPR

Polisi menyebut sejauh ini ratusan orang ditangkap terkait rencana aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPR/MPR.

MRT Jakarta Bongkar JPO Bank Indonesia
Indonesia
MRT Jakarta Bongkar JPO Bank Indonesia

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tengah membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) halte TransJakarta Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat.

Aliansi Pendidik Tolak Kampus Jadi Lembaga Stempel Pemerintah
Indonesia
Aliansi Pendidik Tolak Kampus Jadi Lembaga Stempel Pemerintah

Koordinator P2G/Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru, Satriawan Salim menuturkan, imbauan agar kampus ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja justru mengandung kontradiksi yang mendalam.