Polri Sebut Lelang Jabatan Bupati Nganjuk untuk Kepentingan Sendiri Tersangka Bupati Nganjuk NRH dihadirkan saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5/2021) ANTARA FOTO/Reno Esnir

MerahPutih.com - Mabes Polri memastikan uang jasil lelang jabatan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat murni untuk kepentingan pribadi.

"Sampai saat ini sepengetahuan kami ya masih untuk kepentingan yang bersangkutan," kata Karopenmas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di kantornya, Selasa (18/5).

Baca Juga

Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka

Rusdi menyebut belum ditemukan aliran uang ke partai politik tertentu. "Kelihatannya belum (aliran ke partai politik). Sejauh ini yang ditemukan adalah itu untuk kepentingan pribadi saja," ungkapnya.

Namun, Polri terus mendalami aliran uang hasil korupsi Novi Rahman Hidayat sebanyak Rp 647,9 juta. Novi telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi jual beli jabatan dan ditahan di Bareskrim Polri.

Sampai saat ini status keanggotaan partai Novi memang belum jelas. PKB membantah Bupati Nganjuk Novi yang terjaring OTT KPK merupakan kadernya.

Ruangan BKD Kabupaten Nganjuk disegel setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang juga mengamankan Bupati Nganjuk. (Antara)

Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan. Dari penangkapan tersebut, penyidik menyita uang Rp 647 juta lebih dari brankas di rumah Novi.

Selain menyita uang ratusan juta rupiah, penyidik menyita sejumlah handphone. Selain itu, penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk buku tabungan.

Tak hanya Novi, ada enam orang lainnya yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus jual-beli jabatan. Keenam tersangka itu ialah Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret.

Selanjutnya berkas kelima untuk tersangka, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro, penyidik telah memeriksa tiga saksi.

Untuk pasal yang disangkakan kepada para camat dan mantan camat yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Sedangkan Bupati Nganjuk dan ajudannya dikenakan Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b UU Tipikor. Semua tersangka juga dijuchtokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Knu)

Baca Juga

Periksa Belasan Saksi, Bareskrim Usut Aliran Uang Korupsi Bupati Nganjuk ke Parpol

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara
Indonesia
Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara

Sanksi peringatan sudah dikeluarkan hingga dua kali

[Hoaks atau Fakta]: Bantuan Rp600 Ribu Buat Yang Diam di Rumah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bantuan Rp600 Ribu Buat Yang Diam di Rumah

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi bohong atau hoaks serta apabila mendapatkan informasi mengenai bantuan dari pemerintah.

Pemprov DKI Kantongi Denda Rp1,355 Miliar dari Pelanggar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Kantongi Denda Rp1,355 Miliar dari Pelanggar PSBB

Uang tersebut disimpan dalam kas daerah.

Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah
Indonesia
Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah

SKB 3 Menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat

PDIP Tunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua DPD Sumut
Indonesia
PDIP Tunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua DPD Sumut

Hasto menekankan Djarot diberikan wewenang penuh dalam merekrut calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara.

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat
Indonesia
ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut.

Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling
Indonesia
Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling

Polri di wilayah melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Penyelenggara Pilkada Diminta Hindari Warung Kopi
Indonesia
Penyelenggara Pilkada Diminta Hindari Warung Kopi

Selain itu, penyelenggara tidak bergabung dalam grup Whatsapp atau platform lain yang di dalamnya ada peserta pilkada atau tim sukses.

DKI Benahi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
Indonesia
DKI Benahi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Ingub Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal
Indonesia
Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal

Polri memprediksi bahwa hari ini Minggu 2 Agustus 2020 arus balik para pemudik Hari Raya Idul Adha.