Polri Sebut Kaum Milenial Terpapar Paham Radikal dari Internet Ilustrasi stop radikalisme. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Penyebaran paham radikal saat ini banyak terjadi melalui media sosial dan internet. Hal itulah yang terjadi pada pelaku penyerangan Mabes Polri, ZA. Pelaku disebut terpapar paham radikal lewat internet.

"Paham- paham (radikal) itu, banyak menggunakan internet ataupun media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono dalam diskusi daring, Minggu (4/4).

Baca Juga

Paham Radikal Bisa Serang Siapa Saja

Pengguna internet di Indonesia saat ini sangat besar, mencapai 73,3 persen dari populasi. Jumlah ini setara dengan 202 juta penduduk. Jika masyarakat tak selektif terhadap informasi, dikhawatirkan akan terjerumus pada konten-konten yang menyesatkan.

"Begitu banyaknya ini tentunya membutuhkan masyarakat yang harus bisa memilih dan memilah konten-konten mana itu yang benar, konten-konten mana yang menyesatkan," ujar Rusdi.

Untuk mewujudkan hal itu, yang menjadi tantangan adalah menciptakan ekosistem internet yang dipenuhi informasi resmi dan terpercaya.

Terkait hal ini, pemerintah melalui Polri membentuk polisi virtual yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan informasi.

Ilustrasi gerakan radikalisme menyasar sektor pendidikan. /Foto: Ist
Ilustrasi gerakan radikalisme menyasar sektor pendidikan. /Foto: Ist

Meski demikian, kata Rusdi, muncul tantangan baru terkait hal itu, lantaran tak semua pihak setuju dengan keberadaan polisi virtual.

"Itu tantangan bagaimana ketika polisi ingin mengedukasi, melindungi, melayani masyarakat ternyata ada pihak-pihak tertentu juga yang berusaha menghalangi aktivitas kepolisian tersebut," kata Rusdi yang juga mantan Kapolrestabes Makassar ini.

Rusdi mengatakan tren pelaku teror yang terjadi saat ini menyasar kelompok kaum muda. Dia menyebut semua pihak harus mulai mengantisipasi kelompok teror tersebut.

"Kelompok teror sudah menyasar anak muda, kasus di Makassar dan kasus di Mabes Polri itu anak-anak muda, kelahiran tahun '95," ucapnya.

Polri berharap peran kelompok moderat dapat turut serta menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan begitu, kelompok kecil yang membuat narasi menyesatkan tidak dapat menguasai pikiran masyarakat.

"Jika tidak bersatu kelompok moderat ini, maka kelompok-kelompok kecil itu akan menguasai narasi sehingga akan membentuk opini publik yang sangat menyesatkan," tuturnya.

Rusdi menegaskan terorisme merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu, perlu adanya pelibatan kaum muda dalam penyelesaian dan menghadapi aksi teror di Tanah Air.

"Ini perlu sekali karena permasalahan terorisme tidak masalah yang enteng, tetapi masalah yang kompleks," ujar Rusdi yang juga lulusan AKPOL 1991 ini.

Diketahui sebelumnya, pasangan suami istri (pasutri) inisial L dan YSF adalah pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar. Ada peran 16 terduga teroris yang mendukung aksi mereka.

Sementara itu, Mabes Polri diserang oleh seorang perempuan berpistol, Zakiah Aini (25), pada Rabu (31/3) sore. Polisi langsung melumpuhkan Zakiah yang mencoba melakukan aksi teror.

Penyerangan ini terjadi beberapa hari setelah kejadian bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Penyerangan terhadap Mabes Polri itu terjadi pada Rabu (31/3), pukul 16.30 WIB. (Knu)

Baca Juga

Paham Intoleran dan Radikal di Sekolah, Guru Diminta Gaungkan Pancasila

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun

Disdik akan mewajibkan anak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama satu tahun.

Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi
Indonesia
Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi

Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan tiga kompi polisi di kantor Kementerian Hukum dan HAM.

STRP Masih Jadi Syarat Keluar Masuk Wilayah Aglomerasi
Indonesia
STRP Masih Jadi Syarat Keluar Masuk Wilayah Aglomerasi

Kemenhub kembali menerapkan kebijakan sesuai SE Menhub Nomor 14

MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua
Indonesia
MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore .

Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin
Indonesia
Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin

Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia

Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Penyaluran BST Sudah Capai 90 Persen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan lancar.

Melantai Hari Ini, Saham BMHS Langsung Meroket Hampir 25 Persen
Indonesia
Melantai Hari Ini, Saham BMHS Langsung Meroket Hampir 25 Persen

Perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai

Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari
Indonesia
Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang juga kader PDIP sebagai tersangka.

Hasil Tes COVID-19 Rizieq Shihab di Kantor Polisi Sudah Keluar
Indonesia
Hasil Tes COVID-19 Rizieq Shihab di Kantor Polisi Sudah Keluar

Pemeriksaan itu dilakukan usai Rizieq masuk ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum

KPK Sita Dokumen dari 2 Pejabat Pemkot Cimahi Terkait Korupsi Wali Kota Ajay
Indonesia
KPK Sita Dokumen dari 2 Pejabat Pemkot Cimahi Terkait Korupsi Wali Kota Ajay

KPK menyita dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi.