Polri Sebut Kaum Milenial Terpapar Paham Radikal dari Internet Ilustrasi stop radikalisme. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Penyebaran paham radikal saat ini banyak terjadi melalui media sosial dan internet. Hal itulah yang terjadi pada pelaku penyerangan Mabes Polri, ZA. Pelaku disebut terpapar paham radikal lewat internet.

"Paham- paham (radikal) itu, banyak menggunakan internet ataupun media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono dalam diskusi daring, Minggu (4/4).

Baca Juga

Paham Radikal Bisa Serang Siapa Saja

Pengguna internet di Indonesia saat ini sangat besar, mencapai 73,3 persen dari populasi. Jumlah ini setara dengan 202 juta penduduk. Jika masyarakat tak selektif terhadap informasi, dikhawatirkan akan terjerumus pada konten-konten yang menyesatkan.

"Begitu banyaknya ini tentunya membutuhkan masyarakat yang harus bisa memilih dan memilah konten-konten mana itu yang benar, konten-konten mana yang menyesatkan," ujar Rusdi.

Untuk mewujudkan hal itu, yang menjadi tantangan adalah menciptakan ekosistem internet yang dipenuhi informasi resmi dan terpercaya.

Terkait hal ini, pemerintah melalui Polri membentuk polisi virtual yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan informasi.

Ilustrasi gerakan radikalisme menyasar sektor pendidikan. /Foto: Ist
Ilustrasi gerakan radikalisme menyasar sektor pendidikan. /Foto: Ist

Meski demikian, kata Rusdi, muncul tantangan baru terkait hal itu, lantaran tak semua pihak setuju dengan keberadaan polisi virtual.

"Itu tantangan bagaimana ketika polisi ingin mengedukasi, melindungi, melayani masyarakat ternyata ada pihak-pihak tertentu juga yang berusaha menghalangi aktivitas kepolisian tersebut," kata Rusdi yang juga mantan Kapolrestabes Makassar ini.

Rusdi mengatakan tren pelaku teror yang terjadi saat ini menyasar kelompok kaum muda. Dia menyebut semua pihak harus mulai mengantisipasi kelompok teror tersebut.

"Kelompok teror sudah menyasar anak muda, kasus di Makassar dan kasus di Mabes Polri itu anak-anak muda, kelahiran tahun '95," ucapnya.

Polri berharap peran kelompok moderat dapat turut serta menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan begitu, kelompok kecil yang membuat narasi menyesatkan tidak dapat menguasai pikiran masyarakat.

"Jika tidak bersatu kelompok moderat ini, maka kelompok-kelompok kecil itu akan menguasai narasi sehingga akan membentuk opini publik yang sangat menyesatkan," tuturnya.

Rusdi menegaskan terorisme merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu, perlu adanya pelibatan kaum muda dalam penyelesaian dan menghadapi aksi teror di Tanah Air.

"Ini perlu sekali karena permasalahan terorisme tidak masalah yang enteng, tetapi masalah yang kompleks," ujar Rusdi yang juga lulusan AKPOL 1991 ini.

Diketahui sebelumnya, pasangan suami istri (pasutri) inisial L dan YSF adalah pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar. Ada peran 16 terduga teroris yang mendukung aksi mereka.

Sementara itu, Mabes Polri diserang oleh seorang perempuan berpistol, Zakiah Aini (25), pada Rabu (31/3) sore. Polisi langsung melumpuhkan Zakiah yang mencoba melakukan aksi teror.

Penyerangan ini terjadi beberapa hari setelah kejadian bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Penyerangan terhadap Mabes Polri itu terjadi pada Rabu (31/3), pukul 16.30 WIB. (Knu)

Baca Juga

Paham Intoleran dan Radikal di Sekolah, Guru Diminta Gaungkan Pancasila

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Omnibus Law Disahkan, Pabrik Mobil Nissan Bakal Tutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Omnibus Law Disahkan, Pabrik Mobil Nissan Bakal Tutup

Cuitan yang diunggah pada 26 Oktober 2020 telah mendapat respons sebanyal 517 retweet, 318 balasan, dan 3,346 suka.

Bantu Mahasiswa Baru Belajar Jarak Jauh, Mahasiswa Unair Bikin Aplikasi
Indonesia
Bantu Mahasiswa Baru Belajar Jarak Jauh, Mahasiswa Unair Bikin Aplikasi

Analitica adalah aplikasi edukasi yang juga untuk SBMTPN, Mandiri, Kedinasan, dan CPNS.

Enggak Pakai Uang Negara, JKP di RUU Omnibus Law Dinilai Beratkan Buruh
Indonesia
Enggak Pakai Uang Negara, JKP di RUU Omnibus Law Dinilai Beratkan Buruh

Arteria khawatir, pengusaha malah memanfaatkan klausa itu

[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Angkat Kaki dari Indonesia karena Tak Jabat Waketum Gerindra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Angkat Kaki dari Indonesia karena Tak Jabat Waketum Gerindra

Akun Facebook Ilham Sip membagikan postingan tangkapan layar sebuah artikel yang menyatakan Fadli Zon pergi dari Indonesia lantaran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra.

[Hoaks atau Fakta]: Gubernur Sumut Perintahkan Rumah Ibadah Dibuka Total
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Gubernur Sumut Perintahkan Rumah Ibadah Dibuka Total

Klaim di gambar tangkapan layar yang diunggah oleh sumber klaim tersebut sudah beredar sejak pertengahan Maret 2020.

Perpanjang Bansos Tunai, Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat
Indonesia
Perpanjang Bansos Tunai, Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat

Penyaluran BST dilakukan selama 4 bulan, sejak Januari hingga April 2021 ini. Tapi Premi tidak menjawab kapan dana tunai tahap terakhir ini akan cair ke warga

Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020
Indonesia
Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020

Keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) menuai apresiasi dari berbagai pihak.

PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada  Digelar 2024
Indonesia
PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada Digelar 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk untuk menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022.

Ini Dia Rincian Penggunaan Rp14,7 Miliar dari 'Fee' Perusahaan Penyedia Bansos
Indonesia
ICW Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Indonesia
ICW Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

"Sebab, RUU ini kami yakini menjadi paket penting untuk dapat merampas aset hasil kejahatan korupsi," kata Kurnia