Polri Rekrut Ahli Pertanian hingga Gizi, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 12 November 2024
Polri Rekrut Ahli Pertanian hingga Gizi, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Anggota Polri. (Dok. Tribrata Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mabes Polri membuka penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tahun Anggaran 2025. Pembukaan mulai Senin (11/11) kemarin hingga hingga tanggal 17 November 2024.

Penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri dibuka untuk berbagai bidang, di antaranya pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat.

Dikutip dari siaran pers Humas Polri, program ini menjadi peluang emas bagi generasi muda, lulusan SMK hingga S1, khususnya yang ingin mengabdi pada bangsa.

Usia pendaftar bervariasi sesuai jenjang pendidikan, mulai dari minimal 17 tahun 7 bulan untuk lulusan SMK hingga maksimal 29 tahun untuk lulusan.

Baca juga:

Kapolri Beberkan Langkah Dukung Program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis

Polri dalam membuka penerimaan Bintara Kompetensi Khusus menggunakan prinsip “BETAH” Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis serta Clean and Clear.

Pada masing-masing bidang Bakomsus juga diberikan persyaratan khusus seperti memiliki IPK 2,70 dengan Prodi Terakreditasi. Selain itu juga syarat tinggi badan yaitu 157 cm untuk wanita dan 163 cm untuk pria.

Polri juga mengingatkan pelamar tidak diperbolehkan mengikuti lebih dari 1 jalur seleksi.

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi dari Kepolisian Republik Indonesia di https://penerimaan.polri.go.id/

Berikut Cara Daftar Bakomsus Polri 2025:

1. Buka website pendaftaran resminya, yakni penerimaan.polri.go.id.

2. Pilih jenis seleksi Bintara Polri. Lalu, pilih sub jenis seleksi Bakomsus.

3. Isi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar.

4. Isikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online.

5. Usai mengisi form, pendaftar akan mendapat nomor registrasi online beserta username dan password.

6. Login dengan username dan password yang telah didaftar. Akan terbuka dashboard berisikan informasi perkembangan seleksi. Pastikan juga untuk mengunggah berkas pendaftaran.

7. Pendaftar menerima cetak form registrasi online untuk verifikasi offfline di Polres/Polda setempat.

Baca juga:

Wanti-Wanti Pilkada dengan 2 Paslon, Kapolri: Lebih Panas

Persyaratan Umum

Calon pendaftar Bakomsus harus memenuhi persyaratan umum sesuai UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara. Di antaranya adalah:

1. Warga negara Indonesia.

2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Setia pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Sehat jasmani dan rohani.

5. Tidak pernah dipidana karena tindak kejahatan.

Persyaratan Khusus

Tiap bidang Bakomsus memiliki kualifikasi khusus. Berikut beberapa persyaratan bidang utama:

– Bakomsus Perikanan: Lulusan SMA hingga S1 di bidang ilmu perikanan, akuakultur, dan teknologi hasil perikanan. Tinggi badan minimal 163 cm untuk peserta umum dan 160 cm untuk Orang Asli Papua (OAP).

– Bakomsus Kesehatan Masyarakat (Khusus Wanita): Lulusan D3 hingga S1 di bidang kesehatan masyarakat. Tinggi badan minimal 157 cm untuk peserta umum dan 155 cm untuk OAP.

– Bakomsus Peternakan: Lulusan SMA hingga S1 di bidang peternakan dan teknologi pakan ternak. Tinggi badan minimal 163 cm untuk peserta umum dan 160 cm untuk OAP.

– Bakomsus Gizi (Khusus Wanita): Lulusan D3 hingga S1 di bidang gizi. Tinggi badan minimal 157 cm untuk peserta umum dan 155 cm untuk OAP.

– Bakomsus Pertanian: Lulusan SMA hingga S1 di bidang pertanian, agribisnis, agroekoteknologi, dan teknologi hasil pertanian. Tinggi badan minimal 163 cm untuk peserta umum dan 160 cm untuk OAP. (Knu)

#Polri #Bintara Kompetensi Khusus
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan