Polri Pastikan 57 Eks Pegawai KPK Dapat Kesempatan yang Sama Jika Mengabdi di Korps Bhayangkara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Polri memberikan kesempatan bagi 57 bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk mengabdi di Korps Bhayangkara. Presiden Jokowi juga disebut telah menyetujui usulan tersebut.

"Semua mendapat kesempatan yang sama," terang Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Kamis (30/9).

Baca Juga:

Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK

Pada Selasa (28/9) lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan niatnya untuk merekrut pegawai KPK yang diberhentikan lantaran tidak lulus TWK yang saat itu berjumlah 56 orang.

Tetapi, pada Rabu (29/9), jumlah pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus TWK bertambah satu orang sehingga totalnya menjadi 57 orang.

Kemudian, Kapolri pun telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait perekrutan pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas yang diembannya. Khususnya di Bareskrim Polri bidang tindak pidana korupsi.

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.
Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

Kebutuhan ini berpedoman terhadap bertambahnya tugas-tugas Polri dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19, program pemulihan ekonomi nasional, dan kebijakan-kebijakan strategis yang lain.

Adapun niat Kapolri itu mendapat tanggapan dari Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara secara tertulis yang pada pokoknya menyetujui perekrutan itu.

Polri diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Argo menerangkan, saat ini rencana baik tersebut masih dalam proses koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di antaranya Menpan RB, BKN, dan SDM Polri.

"Masih dalam proses koordinasi dengan semua pihak terkait," ucap Argo.

Baca Juga:

KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri

Namun, Argo belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme perekrutan 57 pegawai KPK tidak lulus TWK menjadi ASN Polri, termasuk dasar hukumnya apakah dalam bentuk keputusan Kapolri atau lainnya.

Sementara itu, tepat hari ini Kamis (30/9) sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lulus TWK diberhentikan dengan hormat oleh KPK.

Para pegawai KPK yang diberhentikan berasal dari berbagai jenjang jabatan mulai dari deputi, direktur hingga pegawai fungsional dan penyidik. Mereka antara lain, Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Rizka Anungata, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, dan nama-nama lain. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imbas Perpanjangan PPKM, Tak Bawa Dokumen Perjalanan Dilarang Naik KRL
Indonesia
Imbas Perpanjangan PPKM, Tak Bawa Dokumen Perjalanan Dilarang Naik KRL

"Dokumen perjalanan masih menjadi syarat untuk pengguna di sektor esensial dan kritikal agar dapat naik KRL," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba

Sehari Pelonggaran Masker, 327 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan
Indonesia
Sehari Pelonggaran Masker, 327 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan

Penambahan kasus harian COVID-19 terus terjadi satu hari setelah pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka.

Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20
Berita
Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20

Pada KTT G20 di Bali ini, tidak hanya akan diamankan TNI dan Polri, namun juga ada "polisi adat" yang dikenal dengan "Pecalang".

 INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'
Indonesia
INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'

Tercermin dari berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai saat ini.

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 404 Orang Hari Ini
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 404 Orang Hari Ini

Ada penambahan 404 kasus baru COVID-19 pada Rabu (5/1). Total kasus positif menjadi 4.264.136.

DPR Desak Pemerintah Lakukan Klarifikasi dan Pemantauan Ribuan Vaksin Kadaluarsa di Daerah
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Lakukan Klarifikasi dan Pemantauan Ribuan Vaksin Kadaluarsa di Daerah

Kasus kadaluwarsa ini ironis. Pasalnya, masih banyak daerah sekarang yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen.

KPU Bersiap Hadapi Serangan Siber dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024
Indonesia
KPU Bersiap Hadapi Serangan Siber dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024

Persiapan Pemilu 2024 terus dimatangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Tinggal Dua Pasien Lagi, Ruang Perawatan RSDC Wisma Atlet Dekati 100 Persen Kosong
Indonesia
Tinggal Dua Pasien Lagi, Ruang Perawatan RSDC Wisma Atlet Dekati 100 Persen Kosong

Kabar baik terus berdatangan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran.

Belum Ada Jejak, Komunitas Tenis Global Semakin Khawatir Pada Peng Shuai
Indonesia
Belum Ada Jejak, Komunitas Tenis Global Semakin Khawatir Pada Peng Shuai

Sejumlah petenis top dunia seperti Serena Williams dan Naomi Osaka, serta Komite Olimpiade Jerman, menyebarkan tagar #WhereIsPengShuai di media sosial.

Panduan Detail Salat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban
Indonesia
Panduan Detail Salat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban

Edaran ini diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 H/2022.