Polri Pastikan 57 Eks Pegawai KPK Dapat Kesempatan yang Sama Jika Mengabdi di Korps Bhayangkara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Polri memberikan kesempatan bagi 57 bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk mengabdi di Korps Bhayangkara. Presiden Jokowi juga disebut telah menyetujui usulan tersebut.

"Semua mendapat kesempatan yang sama," terang Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Kamis (30/9).

Baca Juga:

Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK

Pada Selasa (28/9) lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan niatnya untuk merekrut pegawai KPK yang diberhentikan lantaran tidak lulus TWK yang saat itu berjumlah 56 orang.

Tetapi, pada Rabu (29/9), jumlah pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus TWK bertambah satu orang sehingga totalnya menjadi 57 orang.

Kemudian, Kapolri pun telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait perekrutan pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas yang diembannya. Khususnya di Bareskrim Polri bidang tindak pidana korupsi.

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.
Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

Kebutuhan ini berpedoman terhadap bertambahnya tugas-tugas Polri dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19, program pemulihan ekonomi nasional, dan kebijakan-kebijakan strategis yang lain.

Adapun niat Kapolri itu mendapat tanggapan dari Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara secara tertulis yang pada pokoknya menyetujui perekrutan itu.

Polri diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Argo menerangkan, saat ini rencana baik tersebut masih dalam proses koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di antaranya Menpan RB, BKN, dan SDM Polri.

"Masih dalam proses koordinasi dengan semua pihak terkait," ucap Argo.

Baca Juga:

KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri

Namun, Argo belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme perekrutan 57 pegawai KPK tidak lulus TWK menjadi ASN Polri, termasuk dasar hukumnya apakah dalam bentuk keputusan Kapolri atau lainnya.

Sementara itu, tepat hari ini Kamis (30/9) sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lulus TWK diberhentikan dengan hormat oleh KPK.

Para pegawai KPK yang diberhentikan berasal dari berbagai jenjang jabatan mulai dari deputi, direktur hingga pegawai fungsional dan penyidik. Mereka antara lain, Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Rizka Anungata, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, dan nama-nama lain. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Saat Ramadan Terjaga
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Saat Ramadan Terjaga

Dinas KPKP bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan gelar pangan murah

Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak
Indonesia
Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak

Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk usia 12-17 tahun.

Kejagung Periksa Direktur Hingga Sales Terkait Kasus Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Periksa Direktur Hingga Sales Terkait Kasus Jiwasraya

Saksi-saki ini diperiksa terkait pendalaman tersangka 10 manajer investasi (MI)

Pemprov Jabar Diminta Jadikan Bandara Kertajati Pusat Logistik e-Commerce
Indonesia
Pemprov Jabar Diminta Jadikan Bandara Kertajati Pusat Logistik e-Commerce

"Dengan membangun ekosistem digital free trade zone di Kertajati Airport, maka memberikan daya tarik bagi global player e-commerce untuk menjadikannya sebagai hub connectivity untuk distribusi nasional bahkan sampai Asia Pasifik," ujar Akbar

KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar untuk kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Selama Libur Lebaran, RS Polri Kramat Jati Cuma Buka Layanan IGD
Indonesia
Selama Libur Lebaran, RS Polri Kramat Jati Cuma Buka Layanan IGD

IGD RS Polri tidak hanya menyediakan layanan dokter dan perawat, tetapi juga tersedia jasa Apotek.

Sembuh dari COVID-19, Puluhan Terduga Korupsi Diboyong Lagi ke Rutan KPK
Indonesia
Sembuh dari COVID-19, Puluhan Terduga Korupsi Diboyong Lagi ke Rutan KPK

Plt Kepala Rutan KPK Ristanta menduga penularan COVID-19 terhadap para tahanan KPK berasal dari tahanan yang meminta izin berobat keluar Rutan KPK.

Menang Mutlak di Pilkada 2020, PDIP Apresiasi Kader Jateng dan DIY
Indonesia
Menang Mutlak di Pilkada 2020, PDIP Apresiasi Kader Jateng dan DIY

"Sehingga kemenangan di Jateng dan Yogyakarta adalah kemenangan rakyat Marhaen, meneguhkan sebagai kandang banteng," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Polisi Targetkan Kerumunan Nobar Piala Eropa Saat Operasi Yustisi di Jakarta
Indonesia
Polisi Targetkan Kerumunan Nobar Piala Eropa Saat Operasi Yustisi di Jakarta

TNI-Polri kini tengah berdiskusi guna mengumpulkan data pasti terkait angka kasus aktif COVID-19

Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi

Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor 847 Tahun 2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi.