Polri Pantau Penjualan LPG 3 Kg, Ada Penurunan Persediaan di Agen Resmi

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 04 Februari 2025
Polri Pantau Penjualan LPG 3 Kg, Ada Penurunan Persediaan di Agen Resmi

Ilustrasi gas elpiji 3 kg. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bareskrim Polri memantau penjualan gas LPG 3 kg di pasaran kawasan Jabodetabek.

"Ya kami tetap melakukan pengawasan sesuai harga HET pemerintah," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di kantornya, Selasa (4/2).

Ia mengungkapkan, ada penurunan suplai atau persediaan LPG 3 kg di agen-agen pangkalan resmi.

“Yang tadinya per hari itu 280 kaleng (tabung) LPG 3 kg. Saat ini hanya 130 per hari," kata Helfi.

Baca juga:

Larangan Penjualan LPG 3 Kg Bikin Pedagang Kecil Kehilangan Pendapatan

Jadi, ada beberapa antrean di sejumlah agen akibat masyarakat yang kesulitan membeli di pengecer.

Ketua Satgas Pangan Polri itu menegaskan, pihaknya akan menindak tegas bila ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan harga dan jumlah LPG yang ditentukan pemerintah.

"Kalau ada yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran aturan yang telah ditentukan pemerintah tentu ada sanksi," tegasnya.

Sekadar informasi, sejak awal Februari 2025, pemerintah menetapkan penjualan LPG subsidi 3 kg tidak lagi dijual di pengecer.

Baca juga:

Pengecer LPG 3 Kg Otomatis Jadi Sub-Pangkalan, Menteri Bahlil Pakai Evaluasi Seleksi Alam

Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

Akibat sejumlah polemik yang ada, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kembali mengalihkan pengecer LPG 3 kg ke status yang ia sebut sebagai sub-pangkalan.

Langkah itu ditempuh sebagai upaya mengontrol peredaran gas melon itu di tengah masyarakat. Opsi mengubah pengecer menjadi sub-pangkalan menurutnya jadi jalan tengah di antara penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah untuk menertibkan distribusi. (knu)

#LPG #Gas LPG 3 Kg #Pertamina #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Update Harga BBM Pertamina Per 9 November 2026, Pertamax dan Pertalite Anteng
Penasaran dengan harga BBM hari ini? Cek update harga BBM Pertamina terbaru per 9 November 2026. Harga Pertamax dan Pertalite stabil, kantong dijamin aman!
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Update Harga BBM Pertamina Per 9 November 2026, Pertamax dan Pertalite Anteng
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Bagikan