Polri Minta Masyarakat Papua Tak Perlu Khawatir Keberadaan KKB Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)

Merahputih.com - Pelabelan teroris untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berpotensi menimbulkan gangguan keamanan hingga stigma kurang baik bagi warga Papua

Mabes Polri mengimbau warga Papua tak perlu khawatir setelah Kelompok Kriminal Bersenjata Papua dilabeli sebagai kelompok teroris.

Baca Juga:

"Masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (3/5).

Pengamanan akan terus dilakukan kepada setiap warga tanpa memandang identitas maupun asal daerah masyarakat yang menetap di Tanah Cendrawasih.

"TNI-Polri akan menjaga dan mengawal warganya dalam bingkai NKRI di tanah Papua," ujar Argo.

TNI-Polri terus meningkatkan patroli dan pengamanan di Papua. Satgas Nemangkawi yang sudah beroperasi akan dibantu dengan sejumlah pasukan lainnya.

Salah satunya 'Pasukan Setan' TNI. 400 pasukan dari Yonif 315/Garuda, Bogor, sudah siap berangkat ke Papua untuk mempertebal pengamanan dan memburu KKB.

TNI-Polri di Papua. (Foto: Antara)

Selain itu, Densus 88 Antiteror juga sudah siap diberangkatkan ke Papua. Tentu menunggu perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dewan Diplomatik TPNPB-Organisasi Papua Merdeka (OPM), Amatus Akouboo Douw menyampaikan, pihak OPM mengancam akan menyisir orang Jawa yang tinggal di Papua layaknya memerangi TNI-Polri.

Keberadaan aparat di Tanah Papua disebut sebagai militer ilegal yang pantas untuk dimusnahkan.

"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," tulis keterangan Amatus Akouboo Douw yang berbasis di Australia.

Baca Juga:

Setelah Dinyatakan Teroris, TNI-Polri Dikirim Lagi ke Ilaga Buru KKB

Menurut OPM, justru TNI-Polri yang selama 59 tahun ini melakukan teror, intimidasi, dan genosida di Tanah Papua.

Jika pemerintah bersikeras atas penetapan teroris itu, OPM akan melaporkan ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris
Indonesia
Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris

Lembaga kajian demokrasi Public Virtue meminta pihak pemerintah dan DPR agar melibatkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik maupun peraturan perundang-undangan.

Ratusan Warga Gambir Serbu Vaksinasi Keliling
Indonesia
Ratusan Warga Gambir Serbu Vaksinasi Keliling

Ratusan warga Gambir mengikuti suntik vaksin COVID-19 di Gerai Vaksinasi Keliling Presisi.

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah
Indonesia
Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

“Sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah,” kata Karyono

Anies Sambut Baik Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Idul Fitri
Indonesia
Anies Sambut Baik Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Idul Fitri

Menurut Anies, langkah tersebut sangat membantu Pemerintah DKI dalam memotong mata rantai penyebaran kasus COVID-19. Mengingat kasus corona di ibu kota masih ada dan belum hilang.

PT KAI Berangkatkan 5 Ribu Lebih Penumpang Berkebutuhan Khusus
Indonesia
PT KAI Berangkatkan 5 Ribu Lebih Penumpang Berkebutuhan Khusus

Selama periode 6-8 Mei 2021, tercatat 4.000 penumpang yang dikecualikan menggunakan kereta jarak jauh

PN Jaksel Gelar Sidang Putusan Kasus Dugaan Penggelapan
Indonesia
Rumah Lahir Bung Karno Jadi Aset Pemkot Surabaya
Indonesia
Rumah Lahir Bung Karno Jadi Aset Pemkot Surabaya

Saat awal tahun 2013 lalu, pemilik rumah itu belum sepakat

Anies: Pemerintah Tengah Bahas Aturan Pengendalian Warga Mudik Lebaran
Indonesia
Anies: Pemerintah Tengah Bahas Aturan Pengendalian Warga Mudik Lebaran

Kepala daerah bersama pemerintah pusat tengah membahas terkait pengendalian pergerakan penduduk di lintas wilayah soal aturan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah/2021 M.

Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta
Indonesia
Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta

Sebelumnya, pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6 persen per tahun, dari semula 7 persen.

ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan
Indonesia
ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.