Polri Minta Maaf Ada Anggotanya Lakukan Perkosaan di Polsek Ilustrasi. ANTARA

Merahputih.com - Mabes Polri meminta maaf terkait perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oknum polisi terhadap seorang perempuan muda di Polsek Jailolo, Maluku Utara. Hal itu sangat menggores hati institusi Polri.

Polri berjanji akan segera memecat oknum polisi bernama Briptu II itu.

Baca Juga:

Tunda RUU PKS, DPR Dianggap Abaikan Ancaman Pemerkosaan Terhadap Perempuan

"Polri menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia terhadap perbuatan keji dan biadab tersangka," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dalam keterangannya, Kamis (24/6).

Bidang Propam Polda Maluku Utara dan Divisi Propam Polri akan memproses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Briptu II. Sebelumnya Briptu II akan mengikuti sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Briptu II juga dilakukan proses penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 tentang Pemberhentian Anggota Polri, kemudian Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri,

 Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/mohamed_hassan)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/mohamed_hassan)

Briptu II diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 16 tahun. Pemerkosaan dilakukan di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara.

Dalam keterangan tertulis, Mabes Polri membeberkan kronologi dugaan pemerkosaan tersebut. Perkara ini bbermula ketika korban bersama temannya hendak menuju Kota Ternate, Minggu (13/6) malam. Tapi karena hari sudah larut malam, korban dan temannya berencana menginap di Sidangoli.

Baca Juga:

Keponakan Prabowo Minta Pelaku Pemerkosaan di Bintaro Dihukum Berat

Kemudian, keduanya didatangi polisi dan dibawa untuk dimintai keterangan ke Polsek Jailolo Selatan, sekitar pukul 01.00 WIT. Korban dan temannya dilakukan pemeriksaan secara terpisah. Diduga pada saat pemeriksaan itu, korban diperkosa pelaku di dalam salah satu ruangan di kantor Polsek.

Cerita peristiwa itu beredar dan viral di media sosial. Sejumlah netizen kemudian mendorong agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Australia Sebut Keberadaan Kapal Tiongkok di Lepas Pantai Barat sebagai Serangan
Dunia
Australia Sebut Keberadaan Kapal Tiongkok di Lepas Pantai Barat sebagai Serangan

Australia telah melacak kapal mata-mata Tiongkok di lepas pantai barat.

Ridwan Kamil Pulang ke Indonesia, Yellow Notice Pencarian Eril di Swiss Belum Dicabut
Indonesia
Ridwan Kamil Pulang ke Indonesia, Yellow Notice Pencarian Eril di Swiss Belum Dicabut

Mabes Polri masih memantau proses pencarian terhadap Emmeril Khan Mumtadz atau biasa dipanggil Eril yang hanyut di Sungai Aare, Swiss.

Geser Libur Maulid Nabi, Wapres tak Mau Indonesia Terperosok lagi seperti India
Indonesia
Geser Libur Maulid Nabi, Wapres tak Mau Indonesia Terperosok lagi seperti India

Kebijakan ini diklaim sebagai langkah antisipasi peningkatan kasus COVID-19.

Perbaiki Rumah Korban Banjir Bandang, Mensos Koordinasi dengan BNPB
Indonesia
1,7 Juta Warga DKI Terdaftar DTKS
Indonesia
1,7 Juta Warga DKI Terdaftar DTKS

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mencatat, ada sebanyak 1.799.332 warga yang mendaftar untuk masuk dalam DTKS tahap satu.

Wagub DKI Mengaku Penggunaan Bambu di Lintasan Formula E untuk Hemat Biaya
Indonesia
Wagub DKI Mengaku Penggunaan Bambu di Lintasan Formula E untuk Hemat Biaya

Pemerintah DKI Jakarta memastikan proses pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dengan menggunakan bambu telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anies Diminta Stop Buat Kebijakan Ngawur
Indonesia
Anies Diminta Stop Buat Kebijakan Ngawur

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyesalkan kebijakan tersebut. Seharusnya, Anies memunculkan trobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Ini Harapan BPIP terhadap Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
Ini Harapan BPIP terhadap Jenderal Andika Perkasa

Harapan akan perbaikan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tangan Jenderal Andika Perkasa terus mengalir.

Begini Posisi Cadangan Kekayaan Mineral Indonesia dan Investasinya
Indonesia
Begini Posisi Cadangan Kekayaan Mineral Indonesia dan Investasinya

Saat ini Indonesia memiliki 19 unit pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter eksisting, 13 di antaranya adalah smelter nikel.