Polri Masih Pikirkan Posisi yang Pas untuk Novesl Baswedan Cs Sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Polri masih memikirkan penempatan posisi 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jadi ASN di Korps Bhayangkara. Hal itu dikarenakan tidak semua eks pegawai berlatar belakang penyidik dan penyelidik.

"Ada juga yang bertugas di bidang humas, ada petugas di bidang perencanaan, ada yang bertugas di bidang pendidikan dan pelatihan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (7/10).

Baca Juga

Temui Petinggi Mabes Polri, Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri

Rusdi mengatakan penempatan 57 eks pegawai KPK harus dipersiapkan matang. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

"Ini harus dipersiapkan, tentunya satuan-satuan kerja yang ada di Polri yang bisa menampung daripada kompetensi dari 57 mantan pegawai KPK tersebut. Sedang berproses," katanya.

Melihat daftar 57 orang mantan pegawai KPK yang diberhentikan, enam orang di antaranya merupakan kasatgas penyidik seperti Novel Baswedann. Ada juga lima orang penyidik, dua orang kasatgas penyelidik, dan empat orang penyelidik.

Sejumlah mantan pegawai KPK berfoto di depan gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK Jakarta pada Kamis (30/9/2021) (Desca Lidya Natalia)
Sejumlah mantan pegawai KPK berfoto di depan gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK Jakarta pada Kamis (30/9/2021) (Desca Lidya Natalia)

Adapun sisanya tersebar di berbagai peran seperti humas, pelatihan dan pendidikan, pengaduan masyarakat, SDM, hingga bagian umum.

Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo menjelaskan sampai saat ini pihaknya masih menunggu info lebih lanjut dari Polri. Pertemuan terakhir dengan pihak Kepolisian baru langkah awal sebagai tindak lanjut niat Kapolri.

Ia juga belum memberikan sikap resmi apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak.

Sebelumnya pada Jumat (1/10) lalu pihak Polri telah menyampaikan akan menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk melanjutkan proses rekrutmen.

Dalam hal ini, Polri menunjuk Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widodo untuk mengurus insiatif ini.

Seperti diketahui, pada tanggal 30 September lalu sebanyak 57 pegawai KPK resmi diberhentikan atas tudingan tidak lolos TWK.

Setelah resmi dipecat, mereka mendeklarasikan Indonesia Memanggil (IM57+) Institute.

Lembaga ini mewadahi eks pegawai dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan anti-korupsi. (Knu)

Baca Juga

57 Eks Pegawai KPK Berencana Gugat SK Pemecatan ke PTUN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disorot Presiden, Kepala Daerah di Jatim Diminta Optimalkan Isolasi Terpusat
Indonesia
PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April
Indonesia
PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April

"Pos Indonesia mendukung usaha percepatan pemulihan ekonomi, lebih cepat, lebih baik. Kami mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah dalam memperkuat kembali ekonomi nasional," kata Faizal.

Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur
Indonesia
Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

Bahkan, lanjut Kotmoko, calon PNS yang menggunakan 2 nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dipastikan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengamat: Niatan Anies Buat Jalur Road Bike Permanen Timbulkan Kecemburuan Sosial
Indonesia
Pengamat: Niatan Anies Buat Jalur Road Bike Permanen Timbulkan Kecemburuan Sosial

Upaya Pemerintah DKI yang ingin membuat lintasan permanen bagi road bike mendapat sorotan tajam.

 Anies dan AHY Terpental dari Tiga Besar Capres Potensial Versi Indobarometer
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Level 2 Strategi Pemerintah Pusat Antisipasi Varian Omicron
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Level 2 Strategi Pemerintah Pusat Antisipasi Varian Omicron

Kenaikan level itu terkait turunnya angka tracing (penapisan) anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek.

Berpotensi Terjadi Kepadatan Lalin, Polda Metro Antisipasi Hari Pertama Pembukaan Sekolah
Indonesia
Berpotensi Terjadi Kepadatan Lalin, Polda Metro Antisipasi Hari Pertama Pembukaan Sekolah

Polda Metro Jaya melakukan antisipasi dengan dibukanya pembelajaran tatap muka di setiap sekolah di Jakarta.

Munarman Dipolisikan Barisan Kiai Terkait Dugaan Penghasutan
Indonesia
Munarman Dipolisikan Barisan Kiai Terkait Dugaan Penghasutan

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan.

TMII Bantah Tak Pernah Setor Penghasilannya ke Negara
Indonesia
Bansos COVID-19 Tahap 7 dan 8 DKI Tunggu Arahan Pempus
Indonesia
Bansos COVID-19 Tahap 7 dan 8 DKI Tunggu Arahan Pempus

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) tahap 7 dan 8 bagi warga terdampak COVID-19,