Polri Koordinasi dengan MA Pindahkan Irjen Napoleon ke Lapas Cipinang Mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) mengenakan baju tahanan. ANTARA FOTO/Rommy S/wpa/wsj.

Merahputih.com - Bareskrim Polri mengusulkan terdakwa kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte untuk dipindahkan ke Lapas Cipinang. Usulan tersebut telah disampaikan ke Mahkamah Agung (MA).

Alasannya, Napoleon merupakan tahanan MA yang kasusnya juga masih bergulir di pengadilan tingkat kasasi.

Baca Juga:

Aniaya M Kece, Apa yang Ingin Ditunjukan Irjen Napoleon Bonaparte?

"(Irjen Napoleon Bonaparte) merupakan tahanan hakim, kami saat ini sedang berkoordinasi untuk memindahkannya ke Lapas Cipinang," ujar Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, Jumat (8/10).

Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Sementara, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyebut saat ini Napoleon masih menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.

Sampai saat ini, Polri masih menunggu hasil keputusan dari MA. "Sementara masih di dalam sana (Rutan Bareskrim), kita akan lihat perkembangannya, sementara ini masih di sini," terang Rusdi.

Baca Juga:

Alasan Polisi Belum Periksa Irjen Napoleon Bonaparte di Kasus Penganiayaan M Kece

Sebagai informasi, Irjen Napoleon Bonaparte sempat dimasukkan ke dalam sel isolasi pasca melakukan penganiayaan terhadap tersangka kasus penistaan agama, Muhammad Kece.

Dalam perkara penganiayaan tersebut, Napoleon ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Napoleon terancam lima tahun enam bulan penjara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Bupati Lamteng dan Walkot Tanjungbalai Jadi Saksi Sidang Azis Syamsuddin
Indonesia
Eks Bupati Lamteng dan Walkot Tanjungbalai Jadi Saksi Sidang Azis Syamsuddin

Mantan Ketua Banggar DPR ini diduga menyuap Robin dan Advokat Maskur Husain

Omicron Melonjak, Pemerintah Putuskan PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya
Indonesia
Omicron Melonjak, Pemerintah Putuskan PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya

Varian ini menyumbang kenaikan kasus covid dalam beberapa waktu terakhir.

Ridwan Kamil Pastikan Natal di Jawa Barat Berlangsung Aman dan Nyaman
Indonesia
Ridwan Kamil Pastikan Natal di Jawa Barat Berlangsung Aman dan Nyaman

Seluruh kepala daerah di 27 kota/kabupaten, memastikan pelaksanaan misa di Jawa Barat berlangsung aman dan nyaman sesuai harapan dari jemaah.

Langgar Prokes PPKM Level 3, Wali Kota Malang Hanya Didenda Rp 25 Juta
Indonesia
Langgar Prokes PPKM Level 3, Wali Kota Malang Hanya Didenda Rp 25 Juta

Sesuai pengajuan pihak kepolisian ada 3 terdakwa dan mereka dinyatakan bersalah melanggar prokes sesuai Pergub Jatim pasal 49.

Bantu Aksi Irjen Ferdy Sambo, 24 Polisi Dicopot Jabatan
Indonesia
Bantu Aksi Irjen Ferdy Sambo, 24 Polisi Dicopot Jabatan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran lagi terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin

"Itu bagian dari aspirasi masyarakat, Pemprov harus merespon, sudah sepatutnya untuk melakukan pembicaraan dan pengkajian," papar Syarif

Masyarakat Diminta Waspadai Lowongan Kerja Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
Masyarakat Diminta Waspadai Lowongan Kerja Pinjaman Online Ilegal

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) meminta masyarakat mewaspadai lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan pinjaman online ilegal.

Penonton Formula E Mulai Padati Kawasan Ancol
Indonesia
Penonton Formula E Mulai Padati Kawasan Ancol

Masyarakat mulai berdatangan ke kawasan Ancol

Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus
Indonesia
Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus

Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa elemen buruh di sekitar Patung Kuda dan sekitarnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian beberapa rute yang melintas di sekitar lokasi tersebut.

KPK Tegaskan Zero Tolerance Terhadap 2 Pegawai yang Selingkuh
Indonesia
KPK Tegaskan Zero Tolerance Terhadap 2 Pegawai yang Selingkuh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan KPK. Pernyataan ini menanggapi sanksi etik yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK terhadap pegawai berinisial SK dan DW. Sanksi tersebut dijatuhkan lantaran keduanya terbukti berselingkuh.