Polri Harus Menjadi Sahabat Umat Beragama, Tanda Negara Hadir Melalui Sentuhan Kemanusiaan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Polri Harus Menjadi Sahabat Umat Beragama, Tanda Negara Hadir Melalui Sentuhan Kemanusiaan

Polri bersama masyarakat di Gunung Kidul, Yogyakarta. (Foto: Dok. Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kepolisian perlu menjadi sahabat bagi umat beragama. Kehadiran Polri ditengah umat penting demi terciptanya keamanan dan ketertiban.

Ketua Umum LSM PENJARA 1 Teuku Z. Arifin menilai, Polri bukan hanya menjadi penjaga keamanan, namun juga sahabat umat dalam keseharian.

“Kebersamaan Polri dengan umat beragama adalah bagian dari misi besar mempererat relasi antara institusi negara dan umat melalui jalan pengabdian yang nyata dan penuh keikhlasan,” ujar Arifin saat memberikan bantuan untuk Musholla Padang Ati di Dusun Banyumeneng 2, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dikutip Senin (14/7).

Dia menuturkan, sinergi membantu umat penting sebagai bukti negara hadir.

“Khususnya melalui sentuhan kemanusiaan dan pelayanan kepada rakyat kecil di pelosok,” jelas Arifin.

Baca juga:

Hari Bhayangkara ke-79, Polri Angkat Branding Wajah Humanis Tapi Tegas

Hadiri HUT ke-79 Polri, Prabowo Peringatkan Polisi: Jangan Sampai Bikin Rakyat Kecewa

Arifin menambahkan, negara perlu hadir menjangkau titik-titik yang jauh dari hiruk pikuk pusat pemerintahan.

“Ketika doa mengalir bersama air kehidupan yang disalurkan ke rumah ibadah, di situlah makna pengabdian menemukan dimensi spiritualnya yang paling luhur,” jelas dia.

Kegiatan sosial-keagamaan ini merupakan bagian dari program yang mengusung misi untuk menjangkau rumah-rumah ibadah di pelosok Gunungkidul dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara rakyat dan negara.

Bantuan berupa Mushaf Al-Qur’an terjemah, bantuan marbot, serta mesin pompa air (Shimizu), kepada pengurus mushala yang selama ini mengabdi menjaga kekhidmatan tempat suci umat tersebut. (Knu)

#Kerukunan Umat Beragama #Toleransi Umat Beragama #Polisi #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bagikan