MerahPutih.com - Kepolisian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Mantap Brata 2023-2024, dalam rangka pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).
Rakor tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga:
Isu Keberlanjutan Program Jokowi Jadi Arus Utama Pemilu 2024
Mahfud MD menyampaikan, mengenai tahapan dan tantangan Pemilu Serentak 2024 serta pentingnya tugas Polri dalam menjaga, mengawal, dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Polri memiliki tugas untuk menjaga kamtibmas dengan melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum," katanya.
Mahfud mengatakan, tugas Polri sangat dekat dengan masyarakat; sehingga keberadaan polisi akan disorot karena berpotensi mendapat persepsi negatif, meskipun juga mendapat pujian positif, dari masyarakat.
"Semua tergantung pada peristiwa-peristiwa yang ditangani yang menyertai setiap perkembangan," jelasnya.
Ia menegaskan, kinerja Polri juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo, yang pada HUT ke-77 Polri pada tanggal 1 Juli lalu berpesan agar Polri harus tetap solid, tidak ada blok-blok dan patron-patron, dan lain sebagainya.
Pesan Presiden Jokowi, Polri harus terus berbenah diri dan melakukan reformasi di seluruh aspek, meskipun saat ini tingkat kepercayaan publik meningkat.
Polri, tegas Mahfud, tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan harus menegakkan hukum secara adil, yang tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Polri juga diingatkan harus beradaptasi melakukan inovasi di berbagai bidang dan menjaga netralitas dalam mengamankan Pemilu 2024.
"Saya ulangi, jagalah netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu 2024," ungkapnya. (Knu)
Baca Juga:
Jelang Pemilu, Menkominfo Budi Temukan 11.000 Konten Hoaks
