Polri Gandeng TNI Jaga Toko yang Jual Barang-Barang Asal Prancis Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail).

Merahputih.com - Polri bakal bekerja sama dengan TNI untuk mengamankan pertokoan di dalam negeri yang menjual barang-barang asal Prancis.

Langkah ini diambil Polri menyikapi maraknya aksi sweeping terhadap produk Prancis menyusul pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad.

Baca Juga:

Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

"Polri akan bersinergi dengan TNI mengerahkan satuan pengamanan untuk menjaga pertokoan yang menjadi sasaran sweeping," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

Polri pun terus mengimbau dan berharap masyarakat tidak terpancing dengan maraknya ajakan sweeping di media sosial.

"Kita adalah negara hukum, harus taat dengan hukum, jangan sampai main hakim sendiri, jangan sampai anarkis, tentunya hal itu tidak diperkenankan," kata jenderal bintang satu ini.

Awi menambahkan apabila ada warga yang kedapatan melanggar hukum, maka Polri tidak segan untuk memberikan tindakan tegas. "Polri tentu akan mengambil langkah yang tegas," ucap Awi menegaskan.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyerukan agar umat Islam memboikot produk Prancis seiring Presiden Emmanuel Macron yang masih bersikeras tidak mau meminta maaf kepada umat Islam atas penghinaannya terhadap Nabi Muhammad SAW.

Baca Juga:

Kedubes Prancis Bakal Dikepung Massa, Jalan Kawasan Istana hingga Thamrin Ditutup

MUI juga meminta Presiden Prancis segera menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, terlebih Komisi HAM PBB menyebut penghinaan terhadap Rasulullah bukanlah bentuk kebebasan berekspresi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demi Work From Bali, Pemerintah Perketat Prokes Kawasan Wisata
Indonesia
Demi Work From Bali, Pemerintah Perketat Prokes Kawasan Wisata

Adanya WFB adalah bagian dari recovery bagi perekonomian di Pulau Dewata Bali," kata Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya.

Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan lembaga antirasuah tak pernah berpikir memecat penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.

Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir
Indonesia
Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Anggaran 2020 tidak seharusnya dipangkas meski APBD atau PAD DKI dialihkan untuk penanganan kasus corona di Jakarta.

KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK
Indonesia
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Pada saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI

Anak Dibawah 18 Tahun Dipertimbangan Diberi Vaksin COVID-19
Indonesia
Anak Dibawah 18 Tahun Dipertimbangan Diberi Vaksin COVID-19

Sinovac dan Pfizer sudah bisa digunakan untuk kelompok umur di bawah 18 tahun

LPSK Persilakan Pelapor Abu Janda Ajukan Perlindungan
Indonesia
LPSK Persilakan Pelapor Abu Janda Ajukan Perlindungan

Dalam UU tersebut, subyek perlindungan yang diberikan LPSK terdiri atas saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

"Terkait dengan pilpres, Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Herzaky

Proses Hukum Terhadap Pelaku Intoleransi di Solo Dinilai Tak Tegas
Indonesia
Proses Hukum Terhadap Pelaku Intoleransi di Solo Dinilai Tak Tegas

Menurut Petrus, mereka tidak cukup hanya dijerat dengan pasal 160, 170, 335 jo. pasal 55 KUHP saja.

Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk
Indonesia
Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk

Tim kuasa hukum masih mempertimbangkan banding atas vonis majelis hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rizieq Shihab dan lima terdakwa lain atas kasus kerumunan Petamburan.