Polri Gandeng TNI Jaga Toko yang Jual Barang-Barang Asal Prancis Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail).

Merahputih.com - Polri bakal bekerja sama dengan TNI untuk mengamankan pertokoan di dalam negeri yang menjual barang-barang asal Prancis.

Langkah ini diambil Polri menyikapi maraknya aksi sweeping terhadap produk Prancis menyusul pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad.

Baca Juga:

Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

"Polri akan bersinergi dengan TNI mengerahkan satuan pengamanan untuk menjaga pertokoan yang menjadi sasaran sweeping," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

Polri pun terus mengimbau dan berharap masyarakat tidak terpancing dengan maraknya ajakan sweeping di media sosial.

"Kita adalah negara hukum, harus taat dengan hukum, jangan sampai main hakim sendiri, jangan sampai anarkis, tentunya hal itu tidak diperkenankan," kata jenderal bintang satu ini.

Awi menambahkan apabila ada warga yang kedapatan melanggar hukum, maka Polri tidak segan untuk memberikan tindakan tegas. "Polri tentu akan mengambil langkah yang tegas," ucap Awi menegaskan.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyerukan agar umat Islam memboikot produk Prancis seiring Presiden Emmanuel Macron yang masih bersikeras tidak mau meminta maaf kepada umat Islam atas penghinaannya terhadap Nabi Muhammad SAW.

Baca Juga:

Kedubes Prancis Bakal Dikepung Massa, Jalan Kawasan Istana hingga Thamrin Ditutup

MUI juga meminta Presiden Prancis segera menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, terlebih Komisi HAM PBB menyebut penghinaan terhadap Rasulullah bukanlah bentuk kebebasan berekspresi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD
Indonesia
Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD

99 anggota TNI yang terkonfirmasi positif di Pusdikpom AD

KPK Cukup Jadi Supervisi Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Cukup Jadi Supervisi Kasus Djoko Tjandra

"KPK cukup melakukan korsup (koordinasi dan supervisi) saja terhadap penanganan kasus Djoko Tjandra," kata Indriyanto

COVID-19 Bermutasi di Malaysia, Ahli Patogen Tiongkok Redam Ketakutan Massal
Dunia
COVID-19 Bermutasi di Malaysia, Ahli Patogen Tiongkok Redam Ketakutan Massal

Virus COVID-19 beradaptasi dengan DNA warga dan lingkungan setempat

Sertifikat Tanah Bisa Jadi Jaminan Buat KUR Petani dan Nelayan
Indonesia
Sertifikat Tanah Bisa Jadi Jaminan Buat KUR Petani dan Nelayan

Total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp130,91 triliun untuk sekitar 3,85 juta debitur.

DPRD DKI Setuju Sekolah Kembali Dibuka
Indonesia
DPRD DKI Setuju Sekolah Kembali Dibuka

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengapresiasi, rencana ini.

Anies Akui Udara Jakarta Berstatus Berbahaya
Indonesia
Anies Akui Udara Jakarta Berstatus Berbahaya

Polusi udara di DKI Jakarta, kata mantan Menteri Pendidikan ini, melampaui batas yang ditetapkan oleh oraganisasi kesehatan dunia atau WHO.

PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan
Indonesia
PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan

Data yang diminta oleh PSI untuk APBD 2019 di antaranya adalah penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel.

 Diduga Maladmintrasi Izin Formula E, Ombudsman Bakal Periksa Pemprov DKI
Indonesia
Diduga Maladmintrasi Izin Formula E, Ombudsman Bakal Periksa Pemprov DKI

"Tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan revitalisasi tanpa persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan merdeka merupakan dugaan maladministrasi dari aspek formil," tuturnya.

Debat Malam Ini, Bagyo Cooling Down dan Gibran Dipesani Jokowi Tidak Tegang
Indonesia
Debat Malam Ini, Bagyo Cooling Down dan Gibran Dipesani Jokowi Tidak Tegang

Debat juga disiarkan secara langsung di salah satu televisi swasta nasional.