Polri Dirikan 2.800 Pos Pengamanan Sekaligus Jadi Pusat Informasi Mudik Lebaran 2025

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 21 Maret 2025
Polri Dirikan 2.800 Pos Pengamanan Sekaligus Jadi Pusat Informasi Mudik Lebaran 2025

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin. (Dok. Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Korlantas Polri telah menyediakan 2.800 pos pengamanan mudik Lebaran 2025. Pos pengamanan tersebar di jalan tol, bandara, stasiun, terminal hingga obyek wisata lainnya.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin juga menyampaikan bahwa Korlantas Polri menerjunkan 164 ribu personel di lapangan.

Sehingga apabila masyarakat maupun jurnalis membutuhkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, maka dapat menghubungi pos-pos pengamanan yang tersedia di lapangan.

“Misalnya ada kecelakaan, di sana itu ada petugas di informasi yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan manajemen rekayasa, atau ada contraflow dan sebagainya,” kata Aries di Tangerang, Banten dikutip Jumat (20/3).

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan akurasi informasi terkait mudik yang beredar.

Baca juga:

Dishub Mulai Lakukan Ramp Check Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

Ia menyarankan bahwa salah satu informasi valid yang dapat diakses oleh masyarakat adalah melalui reportase pers dan juga Korlantas Polri.

“Karena kami selalu memperbaharui kebijakan rekayasa lalu lintas yang berlaku di lapangan,” jelas Aries.

Aries juga mengimbau pemudik untuk melakukan persiapan matang sebelum melaksanakan mudik.

“Terutama masyarakat untuk mencari informasi kapan dilaksanakannya rekayasa lalu lintas dan kapan waktu-waktu padat arus mudik,” tutup Aries. (Knu)

#Polri #Korlantas Polri #Mudik Lebaran #Arus Mudik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Mengapa SIM harus diperpanjang setiap lima tahun? Korlantas Polri menjelaskan alasan evaluasi kompetensi dan kesehatan pengemudi.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Indonesia
Korlantas Polri Bantah Isu SIM Seumur Hidup, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun
Korlantas Polri membantah kabar SIM seumur hidup. Masa berlaku SIM di Indonesia tetap lima tahun dan wajib diperpanjang.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Korlantas Polri Bantah Isu SIM Seumur Hidup, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan