Polri Diminta Waspadai Kelompok Pemecah Belah saat Pilkada 2024

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 13 September 2024
Polri Diminta Waspadai Kelompok Pemecah Belah saat Pilkada 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Foto: dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman ujaran kebencian dan hoaks berpotensi menggangu jalannya Pilkada serentak 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai Pilkada kali ini akan memiliki dinamika yang mirip Pemilu Presiden. Khususnya di ranah digital seperti media sosial yang menjadi salah satu arena utama pertarungan ide.

"Polri harus memastikan tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat," ungkap Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/9).

Baca juga:

Polri Buka Strateginya Cegah Konflik saat Pilkada 2024

Legislator Partai NasDem ini juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap konten-konten ujaran kebencian dan fitnah di media sosial.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja menggiring opini publik dengan informasi yang menyesatkan.

Sahroni menegaskan bahwa peran Polri sangat penting dalam memastikan kondusivitas keamanan, khususnya dengan memantau dan menindak tegas penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat

"Saya yakin polisi bisa 100 persen menjaga kondusivitas keamanan sepanjang Pilkada," ujar Sahroni yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem ini.

Baca juga:

KPU Susun Jadwal Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang

Sahroni menambahkan bahwa saat ini banyak pihak yang mampu memanipulasi fakta melalui media sosial, sehingga Polri perlu bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus yang memenuhi unsur pidana.

Ia menekankan bahwa ketegasan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Baca juga:

Bawaslu Ungkap Banyak Ujaran Kebencian Pilkada 2024 Ditemukan di Facebook

Sahroni berharap Polri bijak dalam menangani aduan-aduan yang muncul selama Pilkada. Ia menyadari bahwa ada kemungkinan munculnya aduan yang bersifat politis, sehingga kepolisian harus cermat dalam menindaklanjuti setiap laporan. (Knu)

#Pilkada 2024 #Ahmad Sahroni #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan