Polri Diminta Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta Dua warga negara asing (WNA) berjalan untuk mengikuti proses karantina setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

MerahPutih.com - Komisi III DPR meminta Polri membongkar dugaan mafia karantina kesehatan yang meloloskan penumpang kedatangan luar negeri, baik WNI maupun WNA di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Polri harus menindak tegas para oknum dari berbagai instansi yang bermain-main dengan keselamatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Jadi makannya, oknumnya harus jelas, diumumkan siapa, identitas namanya siapa, instansi dari mana, harus diproses secara hukum," kata Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (28/4).

Baca Juga:

Pemerintah Sudah Hentikan Layanan Visa Bagi Warga India

Para oknum ini bisa dijerat pidana UU Kekarantinaan Kesehatan dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Menurutnya, para oknum ini pasti turut memalsukan dokumen kedatangan WNI atau WNA.

"Orang yang belum diperiksa atau positif covid bisa lolos gitu loh. Karena adanya suap-menyuap itu," ujarnya.

Politikus Gerindra itu meyakini mafia karantina ini tak bermain sendiri dalam melakukan aksinya. Menurutnya, mustahil hanya satu orang bisa meloloskan WNI atau WNA yang datang dari luar negeri tak melakukan karantina kesehatan.

"Karena ini kan ada berbagai instansi di airport itu. Enggak mungkin hanya bisa lolos dengan satu orang, pasti ada beberapa orang yang bekerja sama meloloskan ini," katanya.

Lebih lanjut, Habib mengatakan para mafia karantina ini tak hanya melanggar protokol kesehatan, tetapi jugamembahayakan keselamatan masyarakat di tengah pandemi. Ia khawatir pelonggaran seperti ini bisa membuat Indonesia seperti India.

"Ini bukan tindak pidana pencurian orang yang korbannya individual, ini tindak pidana serius yang korbannya masyarakat secara keseluruhan. Saya akan kawal terus supaya orang ini dihukum berat," ujarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (kiri) bersama Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Pol Adi Ferdian Saputra (kanan) memberikan keterangan pers terkait kejahatan pelanggaraan kekarantinaan warga negara India di Mapolres Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (28/4/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020, WNA yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki antara lain visa kunjungan, kitas, hingga kitap. Selain itu, menunjukkan hasil negatif COVID-19 di negara asal sebelum berangkat.

Bagi WNI apabila hasil tes PCR negatif COVID-19, mereka tetap harus melaksanakan karantina mandiri di hotel selama 5 hari di Wisma Pademangan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.

Sementara itu, WNA yang negatif COVID-19 diminta karantina mandiri di hotel repatriasi yang telah mendapatkan sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.

Berdasarkan informasi, dari 30 hotel yang menjadi lokasi karantina, hanya 20 hotel yang terdapat petugas KKP. Kemudian ada hotel yang tak terdaftar menerima karantina.

Selain itu, terdapat hotel yang lokasinya berada di dekat pusat perbelanjaan. Ada jugs hotel yang menempatkan WNI/WNI dikrantina satu lantai dengan tamu umum. Terakhir identitas aasli seperti paspor, kitas tidak disimpan di Resepsionis Hotel.

Baca Juga:

Pemerintah Sudah Hentikan Layanan Visa Bagi Warga India

Sebelumnya, polisi menyebut seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD yang pulang dari India lolos dari ketentuan mengikuti karantina pencegahan COVID-19, usai membayar uang Rp6,5 juta.

Uang itu diberikan JD kepada S dan RW yang diduga membantu pengurusan segala keperluan sehingga tak perlu mengikuti karantina kesehatan. S dan RW sendiri mengaku-ngaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut penanganan tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja.

Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta
Indonesia
Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta

Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan Jakarta ini, Allah angkat virus corona

KPK Geledah Ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Geledah Ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Dalam kasus tersebut, nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut dalam konstruksi perkara

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon

Gambar Presiden Jokowi membaca komik Doraemon adalah salah. Gambar tersebut telah disunting pada bagian cover komik

Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182

“Sekarang masih diproses untuk mendapatkan data-data,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Raden Said Sukanto, Jakarta, Jumat (15/1).

Mau Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Sebut Ada Ancaman Ideologis Bahayakan Bangsa
Indonesia
Mau Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Sebut Ada Ancaman Ideologis Bahayakan Bangsa

Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko angkat suara soal tuduhan miring terhadapnya selama ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Cuci Hidung dengan NaCl 0,9 Persen Hilangkan Virus SARS-CoV-2
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cuci Hidung dengan NaCl 0,9 Persen Hilangkan Virus SARS-CoV-2

Akun Twitter @mbahndi membenarkan klaim akun @psikosomatikandri

Satpol PP DKI Sanksi Ringan Pengamen Ondel-Ondel
Indonesia
Satpol PP DKI Sanksi Ringan Pengamen Ondel-Ondel

Sanksi Tipiring ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Menaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Kepada Pekerja
Indonesia
Menaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Kepada Pekerja

THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR

Virus Covid-19 mengalami mutasi dan membentuk varian baru yg diberi nama covid-19 B117, virus jenis baru ini sedang mengganas di Inggris dan sudah masuk ke Singapura