Polri Diminta Kembalikan Kepercayaan Publik Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat yang mulai menurun sejak insiden pembunuhan Brigadir J, dengan cara menghindari berbagai pelanggaran yang dapat mencoreng citra institusi.

"Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti," kata Sigit mengawali pengarahannya melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga polda jajaran seluruh Indonesia, Kamis (19/8).

Baca Juga:

HUT Ke-77 RI , Kapolri Sebut Jadi Momentum Bangsa Bergerak Lebih Cepat

Kapolri menyebutkan, kepercayaan publik terhadap institusi Polri belakangan ini menurun terutama setelah munculnya peristiwa penembakan di Duren Tiga (penembakan Brigadir J).

Padahal, kata dia, sebelum ada peristiwa tersebut, sekitar bulan Desember hingga medio Juli, beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Faktor meningkatnya kepercayaan publik yang terbaru, kata Sigit, yakni adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 diisi dengan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, setelah adanya peristiwa Duren Tiga, tren positif kepercayaan publik terhadap Polri mengalami penurunan.

Tetapi di sisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara tersebut secara tuntas, mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus itu.

Baca Juga:

LPSK Rekomendasikan Kapolri Periksa Istri Ferdy Sambo

Sigit pun memastikan, Polri akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kami laksanakan terkait dengan kasus tersebut, dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, pertaruhan marwah Polri," katanya pula.

Mantan Kabareskrim Polri itu memastikan Polri akan mengungkap kasus kematian Brigadir J sesuai arahan Presiden.

"Tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kami buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kami," ujar Sigit. (*)

Baca Juga:

Pembubaran Satgasus Merah Putih Dinilai Langkah Tepat Kapolri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Jadwal dan Tahapan Pemilu Segera Diundangkan Ke Kemenkum HAM
Indonesia
Aturan Jadwal dan Tahapan Pemilu Segera Diundangkan Ke Kemenkum HAM

Komisi II DPR meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap seluruh aspek persiapan Pemilu 2024.

Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme
Indonesia
Dunia Pendidikan Disebut sebagai Incaran Teroris Sebarkan Radikalisme

Dunia pendidikan menjadi incaran yang paling besar digunakan oleh para teroris untuk mengembangkan gerakannya.

Kemenag Persiapkan Kepulangan Puluhan Ribu Jemaah Haji ke Tanah Air
Indonesia
Kemenag Persiapkan Kepulangan Puluhan Ribu Jemaah Haji ke Tanah Air

Secara keseluruhan, terdapat 92.669 jemaah yang akan pulang ke Indonesia. Mereka terbagi ke dalam 242 kloter.

KPK Terus Tanamkan Budaya Antikorupsi Mulai dari Desa
Indonesia
KPK Terus Tanamkan Budaya Antikorupsi Mulai dari Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2023, Selasa (18/10).

SMRC: Mayoritas Warga tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur
Indonesia
SMRC: Mayoritas Warga tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan hasil survei dari pihaknya menunjukkan mayoritas masyarakat tidak ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur.

DPR Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menimbulkan Gejolak di Masyarakat
Indonesia
DPR Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menimbulkan Gejolak di Masyarakat

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan
Indonesia
DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal merelokasi sebanyak 1.700 pedagang kaki lima (PKL) yang membuka usaha di sepanjang kawasan Malioboro.

Pemkot Solo Temukan Kandungan Zat Berbahaya pada Makanan di Pasar
Indonesia
Pemkot Solo Temukan Kandungan Zat Berbahaya pada Makanan di Pasar

Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) Pemkot Solo, Jawa Tengah melakukan monitoring terhadap bahan makanan di tradisional Pasar Legi, Rabu (20/4). Hasil monitoring tersebut menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya di sejumlah bahan makanan yang beredar di pasaran.

Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu
Indonesia
Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu

Gunung Semeru di Lumajang, Malang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu (4/12), sekitar pukul 15.30 WIB.

98 Pendaftar Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Komnas HAM
Indonesia
98 Pendaftar Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Komnas HAM

"Panitia Seleksi telah melakukan proses pemeriksaan serta verifikasi berkas pendaftar dan menyatakan sebanyak 96 orang pendaftar Calon Anggota Komnas HAM RI lolos seleksi administrasi," jelas Makarim.