Polri Diminta Berantas Penambangan Ilegal Batubara di Berau Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Mabes Polri diminta bertindak untuk berantas penambangan batubara ilegal yang marak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

"Kalau memang ilegal, Polri harus bertindak, karena itu sudah masuk ranah hukum," ucap anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (2/5).

Baca Juga

PN Jaksel Kembali Gelar Kasus Dugaan Pelanggaran Kerjasama Penambangan

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, tambang ilegal akan merusak lingkungan hidup dan ekosistem, sehingga tak boleh dibiarkan.

"Kalau dibiarkan, nanti seperti di Kalimantan Selatan. Mata air tidak ada gara-gara ekosistem rusak, yang ada hanya air mata," jelasnya.

Penambangan ilegal batubara di Berau, Kalimantan Timur. Foto: Istimewa

Sebelumnya, ada 9 titik tambang ilegal diduga beroperasi di Berau. Aktivitas tambang batubara ilegal itu bahkan di luar prediksi. Jika sebelumnya disebutkan hanya ada dua titik, faktanya ada 9 titik yang beroperasi secara terang-terangan di dekat pemukiman penduduk.

Jumlah tersebut merupakan catatan dari hasil temuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau. Titik-titik yang disebutkan belum termasuk tambang-tambang yang sudah berhenti beroperasi.

“Kalau yang saya tahu perkembangannya itu ada sembilan titik,” kata Kepala DLHK Kabupaten Berau Sujadi kepada wartawan, Rabu (28/4).

Dia merinci, 9 titik tambang batubara ilegal itu tersebar di tiga kecamatan. Di Kecamatan Gunung Tabur ada 3 lokasi, Kecamatan Teluk Bayur 4 titik lokasi, dan Kecamatan Tanjung Redeb 2 lokasi.

Praktik tambang ilegal ini tentu saja mengherankan karena dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Selain aktivitas pembukaan lahan, kegiatan pengangkutan batubara juga dilaksanakan tanpa kenal waktu.

Sujadi menyebut, dinas yang dipimpinnya tentu tidak bisa menindak aktivitas ilegal itu. Tambang ilegal, sebutnya, merupakan tindak pidana yang merupakan tugas aparat penegak hukum.

“Itu 'kan tindak pidana. Penambang ilegal itu tindak pidana, karena tidak ada izin segala macam sebenarnya 'kan. Karena itu tindak pidana, maka harus polisi langsung bertindak. Aparat keamanan dalam hal ini,” paparnya.

Sujadi menyebut temuan aktivitas tambang batubara ilegal itu sudah dilaporkan ke Bupati Berau, Sri Juniarsih. Dia pun telah mengagendakan rapat koordinasi untuk mengatasi persoalan ini. (Asp)

Baca Juga

10 Provinsi Sukses Tekan Penambangan Kasus Positif Corona

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Jagoan PDIP di Jateng Lawan Kotak Kosong
Indonesia
6 Jagoan PDIP di Jateng Lawan Kotak Kosong

6 Daerah itu, sampai detik ini belum ada yang mendaftar sebagai penantang.

Berikut Prakiraan Cuaca di Seluruh Wilayah Indonesia
Indonesia
Berikut Prakiraan Cuaca di Seluruh Wilayah Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang melanda sejumlah daerah di Indonesia.

Ditunjuk Jadi Menteri Sosial, Risma: Saya Tetap Arek Suroboyo
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Sosial, Risma: Saya Tetap Arek Suroboyo

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan dirinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (23/12).

Wisatawan ke Yogyakarta Wajib Bawa Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Wisatawan ke Yogyakarta Wajib Bawa Hasil Rapid Test Antigen

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan seluruh pelaku perjalanan dan wisatawan yang memasuki wilayahnya mengantongi hasil rapid antigen atau tes usap PCR.

Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu
Indonesia
Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu

Dugaan pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Pemkot Solo Ubah Aturan Penanganan COVID-19, Anak di Atas 5 Tahun Boleh Masuk Mal
Indonesia
Pemkot Solo Ubah Aturan Penanganan COVID-19, Anak di Atas 5 Tahun Boleh Masuk Mal

Dalam SE baru ini anak di atas 5 tahun boleh masuk mal. Dari aturan sebelumnya hanya anak usia di atas 12 tahun ke atas yang boleh masuk mal.

Hari Ketiga, Tim Gabungan Temukan 14 Potong Tubuh Korban Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Hari Ketiga, Tim Gabungan Temukan 14 Potong Tubuh Korban Pesawat Sriwijaya Air

Tim SAR gabungan terus mendapatkan korban dan properti pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu.

Pemerintah Janji Perbaiki Komunikasi Politik Ihwal COVID-19, Dimulai dari Vaksin
Indonesia
Pemerintah Janji Perbaiki Komunikasi Politik Ihwal COVID-19, Dimulai dari Vaksin

Ada beberapa tahapan sampai akhirnya vaksin diproduksi massal

Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020

Mahkamah Konstitusi menolak 23 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut terungkap pada sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/2).

Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo
Indonesia
Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo

Sementara para tokoh yang akan mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional yakni SM Amin dan Soekanto