Polri Dianggap Mubazir dan Hanya Pentingkan Pencitraan Ketimbang Penegakan Hukum Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.Com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane mengkritik rencan Polisi menggelontorkan dana Rp2,7 miliar untuk pencitraan bagi influencer.

Neta mengatakan, dengan menghabiskan dana miliaran rupiah untuk membayar influencer yang dilakukan Polri selama ini adalah sebuah kesalahan fatal dalam membangun strategi pencitraan untuk meraih kepercayaan publik.

Baca Juga:

Polri Beberkan Alasan Habiskan Duit APBN Miliaran Rupiah Bayar Influencer

"Penggunaan influencer adalah strategi jalan pintas yang sarat politisasi yang tidak akan membawa hasil apapun bagi polri selain buang-buang anggaran," kata Neta kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (27/2).

Neta mengatakan, Polri adalah aparatur keamanan dan bukan partai politik ada produser alat kecantikan.

Polisi buang-buang anggaran untuk bayar influence dari dana APBN
Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Foto: MP/Kanu

"Penggunaan influencer mungkin hanya bermanfaat buat pencitraan jangka pendek bagi partai politik atau produk kosmetika," sebut Neta.

Sedangkan bagi Polri, jika sudah menghabiskan dana miliaran rupiah untuk influncer dan begitu ada oknum polisi yang berbuat negatif, pencitraan yang sudah dibangun akan hancur seketika.

"Sehingga strategi jalan pintas menggunakan influncer bagi polri akan lbh banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Artinya polri harus serius dengan karya nyata dan bukan pencitraan semua," jelas Neta.

Polri sebenarnya sudah punya Program Promoter. Semestinya, mereka konsisten dan berkesinambungan dengan program itu untuk melahirkan karya nyata yang promoter.

Neta berujar, jika polri tetap mengandalkan pencitraan semu yang menghabiskan dana miliaran untuk influncer, itu menunjukkan sesungguhnya program Promoter yang dianggungangungkan petinggi polri sesungguhnya tidak berjalan sama sekali dan hanya isapan jempol belaka.

"Untuk itu polri harus menghentikan penghambur hamburan uang negara untuk influncer yang tak akan bermanfaat itu dan kembali konsisten membangun karya nyata polri dgn program Promoter," jelas Presidium Indonesia Police Watch ini.

Seperti diketahui, Mabes Polri menganggarkan Rp2,7 miliar untuk promosi akun Divisi Humas Polri melalui media sosialdengan anggaran tahun 2020. Pada 2019 lalu, Polri juga melakukan hal serupa dengan anggaran sebesar Rp2,6 miliar.

Baca Juga:

Janji Polri Ketika 3 Bekas Jenderalnya Ikut Pilkada 2020

Langkah Kepolisian tersebut menuai kritik di media sosial. Banyak netizen yang menganggap Polri tak perlu melakukan itu terutama karena menggunakan APBN.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan bahwa misi promosi mengandung informasi tentang kegiatan Polri.

Mulai dari Kepolisian Sektor, Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Sekaligus mempromosikan akun-akun resmi milik kepolisian.(Knu)

Baca Juga:

Tim Advokasi Novel Baswedan Juluki Kejati DKI Cuma Tukang Stempel Berkas Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies
Indonesia
Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies

Fery Farhati menjenguk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Gubernur, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Polisi Libatkan BSSN Oprek Laptop Predator Anak
Indonesia
Polisi Libatkan BSSN Oprek Laptop Predator Anak

Selama berada di Indonesia FAC kerap berpindah-pindah hotel. Setidaknya, ada tiga hotel di wilayah Jakarta Barat, yang diduga menjadi tempat FAC mencabuli ratusan anak-anak di bawah umur dengan modus fotomodel.

Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Pilkada 2020 Tak Penuhi Syarat
Indonesia
Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Pilkada 2020 Tak Penuhi Syarat

Daftar pemilih model A-KWK sendiri merupakan hasil sinkronisasi dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019

 Pengamat: Perpanjangan Darurat Corona Berimbas Pada Penurunan Arus Mudik
Indonesia
Pengamat: Perpanjangan Darurat Corona Berimbas Pada Penurunan Arus Mudik

Djoko mengatakan, bila virus ini berkepanjangan sampai hari raya Idul Fitri pemerintah wajib menyiapkan transportasi mudik yang nyaman dan sehat bagi masyarakat.

JHL Group Salurkan Bantuan ke Rumah Sakit, PMI, hingga Mabes Polri
Indonesia
JHL Group Salurkan Bantuan ke Rumah Sakit, PMI, hingga Mabes Polri

Adapun bentuk bantuannya adalah baju hazmat untuk keperluan tenaga media dan hand sanitizer

SIKM Dianggap Tak Punya "Power" Tahan Laju Arus Balik saat Pandemi
Indonesia
SIKM Dianggap Tak Punya "Power" Tahan Laju Arus Balik saat Pandemi

IKM belum berperan penting dalam meredam penambahan kasus positif corona.

 Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal
Indonesia
Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal

"Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini berisiko membuat jebolnya pertahanan bangsa Indonesia terhadap COVID-19," jelas dia.

Resesi Ancam Indonesia, Pengusaha Sambut 12 Juta UMKM Dapat Modal Kerja
Indonesia
Resesi Ancam Indonesia, Pengusaha Sambut 12 Juta UMKM Dapat Modal Kerja

bantuan modal kerja bersifat hibah, yang tidak ada kewajiban mengembalikan, tidak dipergunakan untuk konsumtif keperluan pribadi atau rumah tangga.

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Stimulus Ekonomi Corona
Indonesia
Pemerintah Diminta Evaluasi Program Stimulus Ekonomi Corona

Bamsoet juga menilai pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.

Buruh Kembali Demo UU Cipta Kerja, Polisi Alihkan Lalin di Sekitar DPR
Indonesia
Buruh Kembali Demo UU Cipta Kerja, Polisi Alihkan Lalin di Sekitar DPR

Langkah ini sebagai antisipasi kemungkinan ada aksi demonstrasi ribuan buruh di kawasan tersebut, Senin (9/11).