Polri dan Komnas HAM Teken MoU Bahas Penggunaan Labfor dan Inafis Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bertugas MoU dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/4). Foto: MP/Divisi Humas Polri

MerahPutih.com - Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penegakan HAM di Indonesia.

Nota kesepahaman itu juga menjadi wadah pertukaran data dan informasi, penggunaan Labfor dan Inafis.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, dengan semangat menjunjung tinggi HAM di Indonesia, maka seluruh personel Polri mulai dari prajurit hingga level pimpinan bakal diberikan pemahaman soal menjaga hak asasi manusia.

Menurut Sigit, dengan ditanamkannya pemahaman soal menjunjung tinggi HAM maka ke depannya tidak adalagi celah-celah terjadinya pelanggaran terkait dengan hal tersebut.

“Pemahaman HAM akan diberikan kepada personel Polri mulai dari pelaksana sampai pimpinan. Sehingga dilapangan potensi pelanggaran HAM bisa dihilangkan,” kata Sigit dalam acara MoU dengan Komnas HAM di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/4).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Foto: Humas Polri

Eks Kabareskrim Polri itu menekankan, saat ini Korps Bhayangkara bakal berpegang teguh untuk menjaga HAM dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

"Kerjasama yang ada bisa dimanfaatkan dan diperlukan untuk proses penyelidikan Komnas seperti Inafis, Labfor dan lainnya,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi Polri atas penandatanganan nota kesepahaman. Hal ini wujud nyata dari transparansi Polri.

Taufan mengakui, di era kepemimpinan Kapolri Sigit, Korps Bhayangkara saat ini semakin transparan dan lebih kooperatif dengan sesama lembaga maupun pihak eksternal.

“Kami merasakan ada komunikasi dan koordinasi yang baik maka kami sangat terbantu karena diberikan akses dan ruang yang cukup serta keterbukaan Polri,” kata Taufan.

Selain itu, kata Taufan, komunikasi di daerah sangat bagus. Dengan tantangan media dan keterbukaan maka kepolisia berani mendisiplinkan aparat yang salah merupakan suatu kemajuan.

“Dan adanya rekomendasi yang baik direspon dengan baik. Upaya yang dilakukan perkembangan kemajuan dalam bertugas sangat baik,” tutup Taufan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jalani Tes Swab Massal, Wali Kota Solo: Semoga Hasilnya Negatif
Indonesia
Jalani Tes Swab Massal, Wali Kota Solo: Semoga Hasilnya Negatif

Test swab dulakukan sebagai tindak lanjut Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo yang dinyatakan positif COVID-19 pada Jumat (24/7).

[Hoaks atau Fakta]: Warga Luar Jakarta Bisa Vaksinasi di Istora Senayan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warga Luar Jakarta Bisa Vaksinasi di Istora Senayan

Layanan vaksinasi dibuka setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

Soal Rencana Jalur Sepeda di Tol, Polda Tunggu Rekomendasi KemenPUPR
Indonesia
Soal Rencana Jalur Sepeda di Tol, Polda Tunggu Rekomendasi KemenPUPR

"Kami menunggu Kementerian PUPR apakah diizinkan atau tidak," kata Sambodo

Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
Indonesia
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.

UI Kembangkan Alat Bantu Pernafasan HFNC untuk pasien COVID-19, Begini Cara Kerjanya
Indonesia
UI Kembangkan Alat Bantu Pernafasan HFNC untuk pasien COVID-19, Begini Cara Kerjanya

Pengembangan alat HFNC ini merupakan contoh dari kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang medis dan teknologi

Tutup Fasilitas Indoor dan Outdoor, Pemprov DKI Imbau Warga Berolahraga di Rumah
Indonesia
Tutup Fasilitas Indoor dan Outdoor, Pemprov DKI Imbau Warga Berolahraga di Rumah

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup kembali fasilitas olahraga dalam ruangan saat PSBB jilid II.

Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos
Indonesia
Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos

Juliari juga memerintahkan Adi Wahyono berkoordinasi dengan tim teknis menteri sosial

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Dengan demikian, dia bakal mendekam di sel tahanan hingga 11 Oktober 2020.

AS Nyatakan Orang Tanpa Gejala Kini Tak Perlu Dites COVID-19
Dunia
AS Nyatakan Orang Tanpa Gejala Kini Tak Perlu Dites COVID-19

Hal itu menimbulkan protes di antara pejabat dan ahli yang mengkhawatirkan pedoman yang diubah itu dilatarbelakangi politik.

7 Kandidat Vaksin COVID-19, Kenapa Indonesia Pilih Sinovac dari Tiongkok?
Indonesia
7 Kandidat Vaksin COVID-19, Kenapa Indonesia Pilih Sinovac dari Tiongkok?

Indonesia akan mencari vaksin yang terbaik dan tercepat.