Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Jaksa Pinangki saat digiring petugas dalam agenda pemeriksaan Bareskrim Polri, Rabu (2/9). Foto: Dok. Istimewa

MerahPutih.com - Menko Polhukam, Mahfud MD meminta Polri dan Kejaksaan Agung agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gelar perkara kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sebagai bentuk supervisi KPK terhadap penanganan kasus tersebut.

Ia menuturkan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sudah memberi contoh langkah yang dilakukan dalam bentuk pelibatan di dalam gelar perkara di Polri.

Baca Juga

Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Tetapkan Politikus Nasdem Andi Irfan Tersangka

"Nah di Kejaksaan Agung juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka dalam rangka supervisi, KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani," kata Mahfud kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi dengan Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK di Kemko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/9).

Jaksa Pinangki saat digiring petugas dalam agenda pemeriksaan Bareskrim Polri, Rabu (2/9). Foto: Dok. Istimewa
Jaksa Pinangki saat digiring petugas dalam agenda pemeriksaan Bareskrim Polri, Rabu (2/9). Foto: Dok. Istimewa

Mahfud menyebut dalam gelar perkara, KPK bisa menyatakan pandangannya terkait kasus yang ada. Apakah penyidikan sudah proporsional atau perlu diambilalih oleh KPK.

"Kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” tegas Mahfud.

Mahfud menjelaskan dalam Peraturan Presiden terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan, KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri.

Hal itu dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Perpres ini pun akan segera disampakan oleh Presiden untuk diundangkan.

Terkait dengan kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Mahfud menjelaskan bahwa KPK bisa memberikan pandangan dan juga diundang hadir untuk sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani.

Kejaksaan Agung pun sudah diberitahu bahwa dia terbuka dalam rangka supervisi sehingga KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani.

“Nah disitu nanti KPK bisa menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah oke, proporsional, atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” ujar Mahfud.

Baca Juga

Mobil Mewah Jaksa Pinangki Diduga Hasil Suap Djoko Tjandra

Hadir dalam rapat tersebut Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Shafiec UNU Jogja
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Shafiec UNU Jogja

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan lembaga Shafiec UNU Jogja yang secara proaktif diinisiasi oleh Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat
Indonesia
Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara mengangkat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Belum Dapat Kepastian dari Jokowi, PAN Tetap Siapkan Kader Masuk Kabinet
Indonesia
Belum Dapat Kepastian dari Jokowi, PAN Tetap Siapkan Kader Masuk Kabinet

Isu bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum menemui kepastian.

Dapat Tambahan Jutaan Vaksin dari Tiongkok, Pemerintah Gas Lagi Vaksinasi
Indonesia
Dapat Tambahan Jutaan Vaksin dari Tiongkok, Pemerintah Gas Lagi Vaksinasi

Presiden Joko Widodo telah melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, terkait pasokan vaksin CoronaVac dari perusahaan farmasi Sinovac.

Lima Tahapan Tim DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Lima Tahapan Tim DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Polisi melakukan lima langkah untuk mengidentifikasi jenazah dari korban insiden jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang kemungkinan tak utuh lagi mengingat adanya ledakan keras di pesawat.

Demokrat Versi KLB Pilih Kantor DPP di Lokasi Bersejarah Hantarkan SBY Jadi Presiden
Indonesia
Demokrat Versi KLB Pilih Kantor DPP di Lokasi Bersejarah Hantarkan SBY Jadi Presiden

Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) menggelar konferensi pers hari ini, Kamis (12/3), di kediaman Moeldoko.

Update Kasus Corona di DKI: 7.684 Positif, 2.751 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona di DKI: 7.684 Positif, 2.751 Orang Sembuh

Ada 1.634 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.767 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air
Indonesia
Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air

Terdapat 50 penumpang di dalam Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang dilaporkan hilang kontak, Sabtu (9/1) sore. Dari total 50 penumpang, tiga di antaranya adalah bayi.

Penyaluran BST di DKI Jakarta Berjalan Lancar
Indonesia
Penyaluran BST di DKI Jakarta Berjalan Lancar

Uus mengungkapkan, proses penyaluran BST berjalan dengan lancar dan telah mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya wajib menggunakan masker, menjaga jarak selama menunggu antrean.

Klaster Perkantoran Meroket, NasDem DKI Ingatkan Jangan Ada Kelonggaran Prokes
Indonesia
Klaster Perkantoran Meroket, NasDem DKI Ingatkan Jangan Ada Kelonggaran Prokes

Lonjakan klaster perkantoran dalam sepekan terakhir ini menjadi sorotan