Headline
Polri dan Interpol Lakukan Penyidikan Bersama Kasus Mutilasi WNI di Malaysia Irjen M Iqbal.saat menjabat sebagai Kapolresta Surabaya (MP/Budi Lentera)

Merahputih.com - Polri berkoordinasi dengan Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) mengusut kasus mutilasi yang melibatkan seorang warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang juga bos tekstil bernama Ujang Nuryanto (37) yang tewas karena menjadi korban mutilasi di Malaysia.

"Sudah confirm WNI. Saat ini kita lewat interpol melakukan upaya penyidikan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal di Masjid Al-Amman Mapolda Jawa Barat Kota Bandung, Jumat (15/2).

Polri sudah mendapat konfirmasi bahwa dua korban mutilasi di Malaysia adalah WNI. Melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), Polri dengan Interpol sedang menempuh upaya penyidikan.

Selain itu, ia mengatakan Polri juga sudah melakukan koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) melalui proses Police to Police terkait kasus ini. "Juga ada dari polisi kita, jadi sangat koordinatif," katanya.

Sementara itu, terkait sosok Ai Munawaroh (30) salah satu WNI yang diduga menjadi korban mutilasi di Malaysia merupakan warga Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

Mutilasi
Ilustrasi mutilasi. Foto: NET

Iqbal mengatakan sosok perempuan tersebut diduga masih ada hubungannya dengan Ujang Nuryanto. "Ada hubungan lah, ada konek. Ini kan jangan sampai dibuka, ini (masih) upaya-upaya penyidikan," jelas Iqbal dikutip Antara.

Ujang Nuryanto diketahui adalah WNI asal Kampung Ciodeng, Kelurahan Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ujang Nuryanto berangkat ke Malaysia pada 17 Januari 2019, namun sejak tanggal 22 Januari 2019 keluarga korban mengaku kehilangan kontak.

Keluarga menerima informasi tentang dugaan Ujang Nuryanto dibunuh mutilasi pada 26 Januari 2019 setelah Kepolisian Malaysia mengumumkan ditemukannya sesosok mayat yang telah dimutilasi di Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR
Indonesia
Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR

Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.

Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN
Dunia
Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN

Indonesia memiliki posisi penting di kalangan negara ASEAN

Ratusan Aparat Gabungan Diturunkan Awasi Prokes di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Ratusan Aparat Gabungan Diturunkan Awasi Prokes di Pasar Tanah Abang

Sebanyak 963 personel gabungan Polri, TNI hingga Satpol PP diturunkan untuk menindak kerumunan warga yang mengabaikan protokol kesehatan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Potensi Lonjakan Kasus, Satgas COVID-19 Langsung Kerja Keras Usai Idul Fitri
Indonesia
Potensi Lonjakan Kasus, Satgas COVID-19 Langsung Kerja Keras Usai Idul Fitri

Tim satgas COVID-19 di berbagai daerah langsung bergerak cepat usai pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah.

PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo
Indonesia
PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo

PT Samudra Bahari Sukses diduga sebagai salah satu perusahaan pengekspor benih lobster atau benur yang turut menyuap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo..

Propam Minta Demokrat Buat Laporan Soal Intimidasi Polisi terhadap Kader
Indonesia
Propam Minta Demokrat Buat Laporan Soal Intimidasi Polisi terhadap Kader

Propam Polri sampai saat ini belum menerima laporan adanya dugaan oknum kepolisian di satuan intel polres yang diduga mengancam pengurus Partai Demokrat di tingkat kabupaten/kota.

KPK Lantik Direktur Labuksi
Indonesia
KPK Lantik Direktur Labuksi

Fungsi ini juga mendukung optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui mekanisme penyitaan, perampasan, serta pembayaran uang pengganti

Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut
Indonesia
Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut

Pemkot Jakarta Pusat mulai berbenah menata Pasar Tanah Abang menjelang bulan puasa, dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan.

Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.