Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (tangkapan layar)

MerahPutih.com - Polisi akan memburu pelaku pembuat pesan hoaks terkait Jakarta lockdown pada 12-15 Februari saat perayaan Tahun Baru Imlek 2021.

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menuturkan, pelaku pembuat pesan hoaks tersebut bisa terancam Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman penjara maksimal enam tahun.

Baca Juga

Kemenkes Minta Masyarakat Hentikan Pesan Hoaks Lockdown Akhir Pekan di DKI

"Jika pasal 28 ITE ini dikenakan sanksi itu, pidana 6 tahun dan denda adalah Rp1 miliar, nanti ini akan diproses dari Siber (Direktorat Tindak Pidana Siber Polri)," ujar Argo kepada wartawam, Jumat (5/2).

Argo memastikan bahwa pesan berantai tersebut adalah berita bohong. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait informasi yang beredar di masyarakat tersebut.

Menurut dia, pesan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi melahirkan opini negatif.

"Tentunya dapat informasi dari Kemenkes bahwa broadcast ini tidak benar. Ini adalah salah, ya. Intinya bahwa dengan adanya broadcast, itu akan berdampak negatif," kata dia.

Hoaks Jakarta Lockdown. Foto: Divisi Humas Polri

Argo mengungkapkan pesan berantai tersebut berisi informasi bahwa lockdown atau penutupan total Ibu Kota telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Pesan juga mengimbau agar masyarakat menyediakan bahan makanan, selama lockdown diberlakukan.

Menurut Argo, pesan itu jug berisi informasi bila kepolisian akan menangkap langsung dan melakukan swab, kepada yang diketahui berada di luar rumah.

"Rumah dan toko-toko, restoran semua tutup. Semua harus diam di rumah, harus sedia bahan makanan untuk masak di rumah. Jangan keluar rumah karena akan ditangkap langsung dan swab. Didenda besar sekali," ujar Argo menirukan bunyi pesan.

Argo menyebut pesan berantai tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. Menurut dia, meski isinya biasa saja, namun pesan tersebut berpotensi menimbulkan opini negatif dari masyarakat.

Pihaknya mencatat selama 2020 telah menangani total 352 kasus penyebaran berita hoaks. Dalam kasus pesan berantai itu, ia mengingatkan potensi ancaman dan hukuman yang diterima kepada pelaku.

Menurut dia, pelaku bisa diancam kurungan hingga 10 tahun lewat sejumlah pasal dan undang-undang. (Knu)

Baca Juga

Anies Tegaskan tak Pernah Berencana Lockdown Akhir Pekan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Dapat Makan, Minum Hingga Diberikan Waktu Buat Salat Selama Diperiksa
Indonesia
Pegawai Terkena COVID-19, Layanan Dukcapil Tangsel Ditutup Sementara
Indonesia
Pegawai Terkena COVID-19, Layanan Dukcapil Tangsel Ditutup Sementara

Layanan di 54 Kelurahan, tujuh kecaatan, empat pusat perbelanjaan tetap buka seperti biasanya.

Pendekatan TNI dan Marinir Efektif Luluhkan Hati Pendemo
Indonesia
Pendekatan TNI dan Marinir Efektif Luluhkan Hati Pendemo

Mereka tampak lebih segan terhadap TNI ketimbang aparat Kepolisian.

Beredar 'Surat Sakti' Anggota DPRD Jabar Minta Siswa Diterima di SMKN 4 Bandung
Indonesia
Beredar 'Surat Sakti' Anggota DPRD Jabar Minta Siswa Diterima di SMKN 4 Bandung

Surat tersebut lengkap dengan kop DPRD Jabar dan nama jelas anggota DPRD yang ditandatangani pada 10 Juni 2020 oleh yang bersangkutan

Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19
Indonesia
Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19

"Mari kita jaga stamina, kita jaga seluruh protokol kesehatan, kita tunjukkan di tahun 2021," ungkap Anies Baswedan dalam kanal Youtube Pemprov DKI, pada Jumat (1/1)..

Perusahaan Tidak Boleh Sembarangan PHK Karyawan dengan Alasan Terdampak COVID-19
Indonesia
Perusahaan Tidak Boleh Sembarangan PHK Karyawan dengan Alasan Terdampak COVID-19

Perusahaan tidak boleh sembarangan memutuskan hubungan kerja (PHK) karyawan dengan alasan terdampak virus corona.

Tahap Kedua, 959 Ribu Warga Telah Terima BST Pemprov DKI
Indonesia
Tahap Kedua, 959 Ribu Warga Telah Terima BST Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada 959,37 ribu penerima dari total penyaluran sebanyak 1.055.216 warga.

Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos
Indonesia
Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos

Masih banyak anak-anak tidak mematuhi protokol kesehatan

Satu Lagi Tahanan KPK Diangkut ke RSD Wisma Atlet
Indonesia
Satu Lagi Tahanan KPK Diangkut ke RSD Wisma Atlet

"Ada 1 orang tahanan yang siang ini dipindahkan ke Wisma Atlet untuk menjalani perawatan dan isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif virus COVID-19," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Ketua DPRD DKI Usul Pemerintah Tutup SPBU di Jalur Mudik
Indonesia
Ketua DPRD DKI Usul Pemerintah Tutup SPBU di Jalur Mudik

Pemerintah tegas melarang masyarakat untuk mudik pada Idulfitri 2021 guna mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 semakin meluas.