Polri Buka Strateginya Cegah Konflik saat Pilkada 2024

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 10 September 2024
Polri Buka Strateginya Cegah Konflik saat Pilkada 2024

Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Dok. Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamanan Pilkada Serentak 2024 terus dimatangkan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi yang terukur untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman.

“Kami melakukan penguatan pengamanan sejak pra pilkada. Karena sering muncul konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya,” kata Trunoyudo di Jakarta, Selasa (10/9).

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan, Polri juga meningkatkan patroli dan pengawasan yang tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.

“Ini untuk mencegah potensi terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya sebelum berkembang jadi masalah yang lebih nyata dan besar,” ucap Trunoyudo.

Baca juga:

DPR dan KPU Siapkan Aturan Jika Kotak Kosong Menangi Pilkada

Peningkatan kualitas personel juga menjadi fokus utama dalam persiapan Polri menghadapi Pilkada 2024 dengan melakukan pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat.

“Polri memastikan bahwa setiap personelnya siap menghadapi berbagai tantangan yang akan terjadi mulai dari pengamanan pemungutan suara, hingga penanganan konflik sosial,” jelas Trunoyudo.

Menurut Trunoyudo, tugas pengamanan Pilkada bukan hanya tugas Polri tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

“Pilkada dapat dijadikan momentum untuk terus memperkuat hubungan antara Polri dan semua pihak kementerian, lembaga, badan dan stakeholders lainnya,” tutup Trunoyudo.Seperti diketahui, KPU menetapkan pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November 2024. Mengacu pada data KPU, Pilkada 2024 akan digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia. Apabila dirinci, Pilkada akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. (Knu)

#Polri #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan