Polri Buka Peluang Olah TKP Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI Akseyna Danau Kenanga UI tempat ditemukannya jenazah Akseyna Ahad Dori. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

MerahPutih.com - Polri membuka kemungkinan melakukan olah TKP ulang jika ada bukti baru dalam penyelidikan kasus kematian mendiang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Akseyna Ahad Dori.

"Seandainya mendapatkan informasi yang baru atau pun mendapatkan fakta-fakta baru dimungkinkan untuk melakukan olah TKP kembali," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (8/2), dikutip Antara.

Baca Juga:

Gelar Perkara Akseyna Berlangsung Tertutup

Ia menjelaskan bahwa olah TKP bisa dilakukan berulang kali untuk mencari alat bukti baru dalam suatu kasus.

"Jadi olah TKP bisa tidak hanya satu kali, bisa dua kali, tiga kali pun boleh karena kita akan mencari suatu alat bukti yang baru kedepannya," tuturnya.

Polisi mengevakuasi mayat seorang pemuda dari Danau Kenanga, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (26/3). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Polisi mengevakuasi mayat seorang pemuda dari Danau Kenanga, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (26/3). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Ia juga menambahkan bahwa olah TKP ulang bisa terus dilakukan selama kasus tersebut belum dihentikan proses hukumnya.

"Jadi intinya bahwa suatu kasus yang masih berjalan yang belum di-SP3," ujarnya.

Baca Juga:

Polisi Gelar Perkara Kasus Kematian Akseyna

Akseyna merupakan mahasiswa S1 Jurusan Biologi, FMIPA UI, angkatan 2013. Dia ditemukan tewas mengambang di Danau Kenanga UI pada 26 Maret 2015.

Awalnya, Akseyna diduga bunuh diri karena depresi. Namun, setelah Polresta Depok dibantu penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri mengusut kasus tersebut, Akseyna dipastikan tewas karena dibunuh. Tetapi hingga kini belum ada petunjuk mengenai identitas pelaku. (*)

Baca Juga:

Cari Bukti Pembunuhan Akseyna, Danau Kampus UI Depok Diselami

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Percepat Sertifikasi N219, PT DI Gunakan 2 Prototype
Indonesia
Percepat Sertifikasi N219, PT DI Gunakan 2 Prototype

Proses sertifikasi pesawat terbang N219 diantaranya meliputi pemeriksaan technical documents, ground test, flight test, dan conformity process.

Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona
Indonesia
Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona

Pembatasan sosial dan kebijakan kerja dari rumah tengah dilakukan sehingga banyak unit usaha yang terdampak.

105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab
Indonesia
105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab

Ketiga kelompok itu terdiri dari anggota DPRD, staf Sekretariat DPRD dan Petugas Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Sekretariat DPRD DKI.

Anies Dinilai Tak Serius Tangani Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi
Indonesia
Anies Dinilai Tak Serius Tangani Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi

Untuk menggulirkan interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD.

Sidang Lanjutan Jiwasraya, Hakim Diminta Kembalikan Uang Rp 20 Miliar
Indonesia
Sidang Lanjutan Jiwasraya, Hakim Diminta Kembalikan Uang Rp 20 Miliar

Sambil menangis, Nie Swe Hoa mengaku tidak dapat menerima jika dia harus membayar kerugian yang dibuat orang lain

Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara
Indonesia
Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara

Istana telah membagi dua kloter pemberian penghargaan

Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK
Indonesia
Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK

Buruh merangkumnya menjadi 69 pasal yang tengah digugat. Kemudian dirangkum lagi jadi 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan.

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo
Indonesia
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Kalah Gugatan, Rumah Hasil Korupsi Diubah Museum Batik Solo

Ada dua rumah mewah milik Djoko hasil korupsi dan disita negara di Solo.

Mantan Pimpinan KPK Sebut Kerumunan Jokowi di Maumere Tidak Ada Unsur Pidana
Indonesia
Mantan Pimpinan KPK Sebut Kerumunan Jokowi di Maumere Tidak Ada Unsur Pidana

Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. Karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

AHY Sebut Lingkaran Jokowi Terlibat Gerakan Kudeta di Partai Demokrat
Indonesia
AHY Sebut Lingkaran Jokowi Terlibat Gerakan Kudeta di Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik yang berupaya untuk mengambil alih kepemipinan partainya.