Polri Buka Hotline Pengaduan Harga dan Kelangkaan Obat dan Tabung Oksigen Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

MerahPutih.com - Di tengah meningkatnya kebutuhan tabung oksigen dan obat-obatan, ada saja oknum penjual memanfaatkan situasi dengan mematok harga tinggi.

Kepolisian meminta kepada warga yang menemukan pelanggaran seperti ini untuk segera melapor.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan layanan hotline 110 untuk menampung berbagai laporan masyarakat.

Baca Juga:

Pemprov Jateng Bikin Satgas Oksigen, Kapolda: Jangan Sampai Terlambat Kirim

Termasuk aduan terkait pelanggaran harga obat dan tabung oksigen.

"Polri memiliki layanan hotline 110 yang tersedia selama 24 jam untuk masyarakat yang memerlukan bantuan dari pihak kepolisian," jelas Irjen Argo kepada wartawan, Selasa (6/7).

Argo menyatakan, pihaknya akan menindakan tegas oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama mereka yang menimbun obat atau tabung oksigen selama pandemi COVID-19.

"Polri terus berupaya untuk mencegah terjadinya penimbunan serta lonjakan harga penjualan oksigen serta obat,” lanjutnya.

Pekerja menata tabung oksigen medis di salah satu agen isi ulang oksigen, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.
Pekerja menata tabung oksigen medis di salah satu agen isi ulang oksigen, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.

Argo menegaskan, pengawasan terhadap penjualan obat dan tabung oksigen dengan harga tinggi terus dilakukan baik di pasaran maupun melalui media sosial.

"Siapa pun yang melanggar akan ditindak dengan tegas," pungkasnya.

Baca Juga:

Cerita Petugas Posko Oksigen Monas, Bekerja 24 Jam Non-Stop Layani RS

Diketahui sebelumnya, Polda Metro berhasil meringkus satu pemilik toko di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur yang menjual obat untuk penanganan COVID-19 bernama Ivermectin diatas HET yakni seharga Rp 475 ribu.

Tersangka yang berinisial R tersebut dijerat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 dan Pasal 109. Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota Cimahi Ditangkap Terkait Korupsi Proyek Rumah Sakit
Indonesia
Wali Kota Cimahi Ditangkap Terkait Korupsi Proyek Rumah Sakit

Menurut Firli, transaksi ilegal tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan rumah sakit.

Berikut Empat Kawasan di Jakarta Terapkan Crowd Free Night
Indonesia
Berikut Empat Kawasan di Jakarta Terapkan Crowd Free Night

Polda Metro Jaya kembali menerapkan aturan crowd free night (CFN) di wilayah DKI Jakarta.

David Noah Bakal Dikonfrontasi dengan Pelapor Kasus Dugaan Penipuan Rp 1 Miliar
Indonesia
David Noah Bakal Dikonfrontasi dengan Pelapor Kasus Dugaan Penipuan Rp 1 Miliar

Penyidik Polda Metro Jaya bakal mengonfrontasikan musisi David Kurnia Albert alias David Noah dengan pelapor Lina Yunita.

122.718 Pasien Positif COVID-19 di Wisma Atlet Sembuh
Indonesia
122.718 Pasien Positif COVID-19 di Wisma Atlet Sembuh

Terdapat empat tower yang menampung pasien rawat inap tersebut

TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM
Indonesia
TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM

Anggota TNI dan Polri klaim menguasai markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya di Kenyam, Papua.

Polisi Selidiki Penembakan Remaja di Taman Sari
Indonesia
Polisi Selidiki Penembakan Remaja di Taman Sari

Insiden yang terjadi pada Selasa (22/6) sekitar pukul 01.00 WIB itu mengakibatkan korban mendapatkan luka tembakan di bagian ketiak kiri dan tangan sebelah kiri.

Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten
Indonesia
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta semua pihak untuk konsisten dengan kesepakatan awal antara pemerintah dengan Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu.

Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas
Indonesia
Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas

Apa bisa kena UU Rl 6 dan UU No 4 atau KUHP

RUU PDP Diharap Tak Jerat Kerja-Kerja Jurnalis
Indonesia
RUU PDP Diharap Tak Jerat Kerja-Kerja Jurnalis

Perlu kejelasan dari definisi dan jenis-jenis data sensitif

Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun
Indonesia
Jadi Syarat Wajib Naik KRL, 3 Ribu Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Stasiun

"Petugas di lapangan juga akan memeriksa dengan ketat kelengkapan dokumen yang disyaratkan," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba