Polri Berkantor di IKN Nusantara Secara Bertahap Mulai 2024 Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.

MerahPutih.com - Polri tengah mempersiapkan diri secara bertahap untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Tahun ini masih penggodokan semua, pengusulan semuanya. Tahun depan kan sudah harus dipersiapkan karena tahun 2024 diharapkan secara bertahap kita sudah mulai berkantor di IKN," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Minggu (19/6).

Baca Juga

Amankan Kawasan IKN, Polri Bentuk Polsek Hingga Satuan Brimob

Dedi mengatakan, proses pengajuan termasuk pembentukan polres dan polsek di IKN yang akan mulai didirikan tahun depan. Selain itu, penguatan juga melibatkan organisasi Brimob.

"Untuk konsep pembentukan polres khusus IKN ini sedang diajukan. Termasuk Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) dalam beberapa waktu lalu sudah mengukuhkan penguatan organisasi Brimob," tuturnya.

Baca Juga

Wakapolri Minta Kepala Daerah Waspada Naiknya Kasus COVID-19 dan PMK

Dedi menegaskan, seluruh kesiapan dari internal Polri tersebut dilakukan untuk memastikan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di IKN.

“Nanti akan dipimpin oleh Pati Bintang 1 dalam rangka untuk mengamankan penguatan IKN, agar IKN betul-betul sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan pemerintah," tutup Dedi.

Saat ini wilayah IKN masih dalam yuridiksi atau kewenangan Polsek Semoi dan Sepaku di bawah Polres Penajam Paser Utara. (Knu)

Baca Juga

Polri Siapkan Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Tegaskan Tidak akan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Tidak akan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memastikan, tidak akan menghapus pasal terkait penghinaan presiden di RKUHP.

Anggota DPRD DKI Minta Operasi Pasar Tetap Diadakan, meski Terganjal Aturan Kemendag
Indonesia
Anggota DPRD DKI Minta Operasi Pasar Tetap Diadakan, meski Terganjal Aturan Kemendag

Program operasi pasar minyak goreng perlu dilaksanakan di Jakarta, meski terhalang dengan aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Reaksi Yusril Gugatan 'Judicial Review' AD/ART Demokrat AHY Tak Diterima MA
Indonesia
Reaksi Yusril Gugatan 'Judicial Review' AD/ART Demokrat AHY Tak Diterima MA

Ketika UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada AD/ART partai, maka apa status AD/ART

Hubungan Dagang Minim Perang Rusia Ukraina tak Berdampak Langsung bagi Indonesia
Indonesia
Hubungan Dagang Minim Perang Rusia Ukraina tak Berdampak Langsung bagi Indonesia

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuman mengatakan konflik Rusia dan Ukraina tidak berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Sebab, hubungan dagang Indonesia dengan kedua itu sangat minim.

Partai Politik Lokal Aceh Mulai Daftar Buat Ikuti Pileg 2024
Indonesia
Partai Politik Lokal Aceh Mulai Daftar Buat Ikuti Pileg 2024

Partai politik lokal pertama kali mengikuti pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 2007.

Bawaslu Harap Jadi Solusi Masyarakat Selesaikan Sengketa Pemilu
Indonesia
Bawaslu Harap Jadi Solusi Masyarakat Selesaikan Sengketa Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, meskipun nanti timbul berbagai sengketa pemilu.

Pintu Masuk Internasional ke Bali Kembali Dibuka
Indonesia
Pintu Masuk Internasional ke Bali Kembali Dibuka

Pintu masuk internasional ke Bali akan dibuka pada 4 Februari 2022.

Keluarkan Telegram Pencegahan Kekerasan Anggotanya, Kapolri Dinilai Tidak Main-Main
Indonesia
Keluarkan Telegram Pencegahan Kekerasan Anggotanya, Kapolri Dinilai Tidak Main-Main

Langkap responsif Kapolri ini adalah bagian dari ketegasan beliau

Eks Ketua WP KPK Harap Febri-Rasamala Mundur dari Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo
Indonesia
Eks Ketua WP KPK Harap Febri-Rasamala Mundur dari Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo

Yudi menyarankan Febri yang merupakan mantan Jubir KPK dan Rasamala yang merupakan mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK mundur dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo.

Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, DPD Minta Pemerintah Hormati Hak-Hak Ulayat
Indonesia
Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, DPD Minta Pemerintah Hormati Hak-Hak Ulayat

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku menyesali tindakan Viktor yang mendebat Umbu.