Polri Berencana Lakukan Pertemuan dengan Novel Baswedan Cs Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mabes Polri belum menentukan waktu yang tepat untuk mengundang 57 mantan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait rencana rekrutmen sebagai ASN Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono belum memberitahu kapan rencana pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Sebab, Polri masih memproses dan merancang mekanisme perekrutan Novel Baswedan cs itu oleh SDM Polri.

"Tunggu saja nanti dikabari, kan perlu waktu," ujar Argo kepada wartawan yang dikutip, Senin (4/10).

Baca Juga:

KPK Dinilai Makin Garang dan Kuat Tanpa Novel Baswedan Cs

Argo menegaskan bahwa niatan rekrutmen tersebut adalah hal yang serius. Terlebih dengan melihat rekam jejak 57 pegawai KPK itu dalam pemberantasan korupsi.

"Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) membuat surat seperti itu karena melihat kebutuhan organisasi Polri nanti, khususnya akan dikembangkan. Tentunya perlu ada suatu sumber daya manusia," kata Argo.

Niat Kapolri tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo melalui balasan surat yang dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) secara tertulis pada Senin (27/9).

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

Rekam jejak mantan pegawai KPK yang tidak lulus TWK menjadi keyakinan Polri untuk merekrut menjadi ASN Polri untuk memperkuat bidang-bidang yang ada di Korps Bhayangkara. Khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri.

Usai pengumuman tersebut, Kapolri menunjuk Asisten SDM untuk melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga:

BEM SI Ultimatum Jokowi Segera Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN

Setelah upaya tersebut selesai, Polri merencanakan mengundang 57 mantan pegawai KPK tersebut.

Hingga kini, proses koordinasi masih berjalan, begitu juga dengan mekanisme rekrutmennya sedang dirancang. Mengingat ke 57 mantan pegawai KPK ini berasal dari jabatan berbeda-beda, tidak semua penyidik, termasuk harmonisasi aturannya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG: Sejumlah Provinsi Masuk Kategori Waspada Banjir
Indonesia
BMKG: Sejumlah Provinsi Masuk Kategori Waspada Banjir

BMKG memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada banjir.

Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa
Indonesia
Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa

Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah.

Anies Tegaskan Tindakan Brutal Anggota PPSU yang Aniaya Pacar tidak Bisa Ditolerir
Indonesia
Anies Tegaskan Tindakan Brutal Anggota PPSU yang Aniaya Pacar tidak Bisa Ditolerir

Menurutnya, tidak ada ruang bagi kekerasan dan pelecehan di seluruh lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta.

Pertimbangan Komisi II Tetapkan Anggota KPU-Bawaslu Tanpa Voting Dini Hari Tadi
Indonesia
Pertimbangan Komisi II Tetapkan Anggota KPU-Bawaslu Tanpa Voting Dini Hari Tadi

Menurut Doli, pemilihan anggota KPU dan Bawaslu ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu dari pertimbangan objektif, hingga pertimbangan politik.

Kejar Untung Dari Transisi Energi Terbarukan dan Jual Kredit Karbon
Indonesia
Kejar Untung Dari Transisi Energi Terbarukan dan Jual Kredit Karbon

Pada 2019, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan hijau.

KPU Tegaskan Syarat Mengusung Capres 2024 Berdasarkan Hasil Pemilu 2019
Indonesia
KPU Tegaskan Syarat Mengusung Capres 2024 Berdasarkan Hasil Pemilu 2019

Partai atau koalisi partai yang berhasil memperoleh minimal 25 persen suara atau 20 persen kursi di DPR, yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden

Sekjen PDIP Sarankan NasDem Bantu Anies Sosialisasikan Perubahan Nama Jalan
Indonesia
Sekjen PDIP Sarankan NasDem Bantu Anies Sosialisasikan Perubahan Nama Jalan

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyarankan, Partai NasDem untuk membantu Anies Baswedan setelah memutuskan untuk mengubah 22 nama jalan di ibu kota.

Wali Kota Bandung Ingatkan Wisatawan Tidak Buang Sampah Sembarangan
Indonesia
Wali Kota Bandung Ingatkan Wisatawan Tidak Buang Sampah Sembarangan

Wisatawan yang datang ke Kota Bandung diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan turut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan Kota Bandung.

Pemecatan Ferdy Sambo dari Polri Merupakan Putusan Tepat
Indonesia
Pemecatan Ferdy Sambo dari Polri Merupakan Putusan Tepat

Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (FS) merupakan keputusan yang sudah tepat.

GMNI Minta Barat tidak Campuri Langkah Indonesia Undang Putin ke KTT G20
Indonesia
GMNI Minta Barat tidak Campuri Langkah Indonesia Undang Putin ke KTT G20

Arjuna juga berharap pemerintah Indonesia tidak terpengaruh oleh tekanan Barat dan menyesuaikan politik internasionalnya dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif.