Polri Bantah Jadikan KAMI 'Target' Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Polri memastikan tak menargetkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam kasus penghasutan pada aksi menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Dari awal kita sudah sampaikan, bahwasanya tidak menyasar KAMI kebetulan para pelaku tersebut anggota organisasi tersebut. Kita tidak pernah menyasar organisasi itu," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).

Baca Juga

Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengritik

Awi mengatakan, pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menyiapkan pemanggilan kepada Ketua Komite KAMI Ahmad Yani, yang rencananya dilakukan pada Jumat (23/10).

"Semuanya tentunya dalam proses penyedikan itu adalah benang merah, benang merahnya siapa saja? Terkait keterangan tersangka kemudian saksi-saksi itu akan dikejar sama penyidik," kata Awi.

Sementara itu, Polri menjadwalkan pemeriksaan KAMI Ahmad Yani sebagai saksi pada Jumat (23/10). "Tiga hari yang lalu penyidik sudah menyiapkan surat panggilan untuk hari Jumat besok," ucap Awi.

Kendati demikian, Awi belum mendapatkan informasi apakah surat panggilan sudah dilayangkan kepada Yani atau belum.

Awi menuturkan, Yani akan diperiksa sebagai saksi dalam rangka pengembangan kasus tersangka Anton Permana. Anton Permana merupakan salah satu aktivis KAMI. Ia terjerat kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian hingga membuat aksi menolak UU Cipta Kerja berujung ricuh.

Adapun selain Anton, ada dua aktivis KAMI lain yang terjerat kasus itu, yakni Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Ia mengaku tak mengetahui adanya surat perintah penangkapan terhadap Ahmad Yani.

"Oh kami tidak tahu kalau itu (Surat Perintah Penangkapan), yang kami tahu tiga hari yang lalu penyidik sudah menyiapkan surat panggilan untuk hari Jumat besok," kata Awi.

Awi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai adanya pengakuan Ahmad Yani yang sempat ditunjukkan surat penangkapan oleh penyidik Polri berpakaian preman saat mendatangi kantornya.

Awi hanya menyebutkan penyidik Polri masih tengah melakukan pengembangan penyidikan kasus ujaran kebencian yang membelit tiga aktivis dan deklarator KAMI.

Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani mengaku akan ditangkap Tim Bareskrim Polri, Senin (19/10) malam.

Menurutnya, peristiwa berawal saat dirinya berada di kantornya, Jalan Matraman Raya Nomor 64, Jakarta, dan datang sekitar 20 orang dari pihak kepolisian.

"Alhamdulilah tidak jadi, saya nyaris ditangkap," ucap Yani saat dihubungi, Jakarta, Selasa (20/10).

Saat pihak Kepolisian ingin menangkap, Yani langsung bertanya terkait kesalahan yang telah diperbuatnya hingga akan ditangkap.

"Apa salah saya? Terus perbuatan melawan hukum yang mana yang sudah saya langgar? Pasal-pasal mana yang saya langgar? Mereka menjawab, nanti bapak jelaskan saja di kantor," ujar Yani.

Mendengar jawaban tersebut, Yani enggan ke kantor Polisi karena tidak dijelaskan alasan dirinya ingin ditangkap.

"Bagaimana bapak nangkap saya, tapi saya tidak tahu duduk persoalannya? Saya berdebat dan kemudian saya berbicara dengan ketua timnya, dia berkata hanya menjalankan tugas," papar Yani.

Baca Juga

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Ketua tim penangkapan tersebut, kata Yani, menyatakan penangkapan berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan petinggi KAMI yakni Anton Permana, terkait narasi di akun Youtube Anton, di mana narasi tersebut diduga dibuat Ahmad Yani.

"Saudara Anton itu baru diperiksa jam 18.15 WIB, kemudian satu jam berikutnya langsung datang ke kantor saya sekitar 19.30 WIB," ucapnya.

"Jadi BAP diterima, mereka langsung luncur ke saya, maka saya bilang. Kalau begini pengembangan perkara dong, panggil saya dulu sebagai saksi, itu prosedur yang berlaku," kata Yani. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus Golkar: New KPK, New Paradigma di Era New Normal
Indonesia
Politikus Golkar: New KPK, New Paradigma di Era New Normal

Tiga strategi pendekatan yang dilakukan KPK akan berdampak positif bukan hanya kepada pejabat negara, tetapi masyarakat juga.

Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna
Indonesia
Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna

Mekanisme e-parlemen itu telah diluncurkan DPR RI beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020.

Komjen Gatot Eddy Pramono Resmi Jabat Wakapolri
Indonesia
Komjen Gatot Eddy Pramono Resmi Jabat Wakapolri

Hal itu berdasarkan surat telegram rahasia bernomor ST/3330/XII/KEP./2019 tertanggal 20 Desember 2019.

PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol

RUU Minuman Beralkohol akan memuat sejumlah larangan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia

Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi
Indonesia
Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi

Agresivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh DKI Jakarta sudah empat kali lipat dari standar WHO.

 Duh, Stok Masker di Batam Malah Diborong Warga Singapura
Indonesia
Duh, Stok Masker di Batam Malah Diborong Warga Singapura

Aksi warga Singapura itu mendapat protes dari rakyat Batam

Ngotot Politisi Atur Moral Rakyat Lewat RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
Ngotot Politisi Atur Moral Rakyat Lewat RUU Minuman Beralkohol

Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) mengingatkan, pendekatan prohibitionist terhadap alkohol dinilai sebagai sebuah pendekatan usang. Pendekatan ini pernah dilakukan di Amerika Serikat pada 1920-1933.

Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang
Indonesia
Polri Tangani 75 Kasus Perkara Pilkada 2020, Mayoritas Pidana Politik Uang

Polri menangani puluhan kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terhitung hingga 10 November 2020.

Satpol PP DKI Raup Rp 2,47 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Satpol PP DKI Raup Rp 2,47 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Denda itu terkumpul dari 3 jenis pelanggaran diantaranya tidak menggunakan masker, pelaku usaha yang tak menerapkan protokol kesehatan, serta aktivitas sosial budaya.

 Mahfud MD Anggap Wajar Bila Ada Pihak Ragukan Penangkapan Pelaku Penyerang Novel
Indonesia
Mahfud MD Anggap Wajar Bila Ada Pihak Ragukan Penangkapan Pelaku Penyerang Novel

“Apa pun yang ditemukan pemerintah pasti ada yang bertepuk karena senang, pasti ada yang mengkritik,” kata Mahfud MD , Senin (30/12).