Polri Bantah Jadikan KAMI 'Target' Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Polri memastikan tak menargetkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam kasus penghasutan pada aksi menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Dari awal kita sudah sampaikan, bahwasanya tidak menyasar KAMI kebetulan para pelaku tersebut anggota organisasi tersebut. Kita tidak pernah menyasar organisasi itu," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).

Baca Juga

Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengritik

Awi mengatakan, pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menyiapkan pemanggilan kepada Ketua Komite KAMI Ahmad Yani, yang rencananya dilakukan pada Jumat (23/10).

"Semuanya tentunya dalam proses penyedikan itu adalah benang merah, benang merahnya siapa saja? Terkait keterangan tersangka kemudian saksi-saksi itu akan dikejar sama penyidik," kata Awi.

Sementara itu, Polri menjadwalkan pemeriksaan KAMI Ahmad Yani sebagai saksi pada Jumat (23/10). "Tiga hari yang lalu penyidik sudah menyiapkan surat panggilan untuk hari Jumat besok," ucap Awi.

Kendati demikian, Awi belum mendapatkan informasi apakah surat panggilan sudah dilayangkan kepada Yani atau belum.

Awi menuturkan, Yani akan diperiksa sebagai saksi dalam rangka pengembangan kasus tersangka Anton Permana. Anton Permana merupakan salah satu aktivis KAMI. Ia terjerat kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian hingga membuat aksi menolak UU Cipta Kerja berujung ricuh.

Adapun selain Anton, ada dua aktivis KAMI lain yang terjerat kasus itu, yakni Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Ia mengaku tak mengetahui adanya surat perintah penangkapan terhadap Ahmad Yani.

"Oh kami tidak tahu kalau itu (Surat Perintah Penangkapan), yang kami tahu tiga hari yang lalu penyidik sudah menyiapkan surat panggilan untuk hari Jumat besok," kata Awi.

Awi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai adanya pengakuan Ahmad Yani yang sempat ditunjukkan surat penangkapan oleh penyidik Polri berpakaian preman saat mendatangi kantornya.

Awi hanya menyebutkan penyidik Polri masih tengah melakukan pengembangan penyidikan kasus ujaran kebencian yang membelit tiga aktivis dan deklarator KAMI.

Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani mengaku akan ditangkap Tim Bareskrim Polri, Senin (19/10) malam.

Menurutnya, peristiwa berawal saat dirinya berada di kantornya, Jalan Matraman Raya Nomor 64, Jakarta, dan datang sekitar 20 orang dari pihak kepolisian.

"Alhamdulilah tidak jadi, saya nyaris ditangkap," ucap Yani saat dihubungi, Jakarta, Selasa (20/10).

Saat pihak Kepolisian ingin menangkap, Yani langsung bertanya terkait kesalahan yang telah diperbuatnya hingga akan ditangkap.

"Apa salah saya? Terus perbuatan melawan hukum yang mana yang sudah saya langgar? Pasal-pasal mana yang saya langgar? Mereka menjawab, nanti bapak jelaskan saja di kantor," ujar Yani.

Mendengar jawaban tersebut, Yani enggan ke kantor Polisi karena tidak dijelaskan alasan dirinya ingin ditangkap.

"Bagaimana bapak nangkap saya, tapi saya tidak tahu duduk persoalannya? Saya berdebat dan kemudian saya berbicara dengan ketua timnya, dia berkata hanya menjalankan tugas," papar Yani.

Baca Juga

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Ketua tim penangkapan tersebut, kata Yani, menyatakan penangkapan berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan petinggi KAMI yakni Anton Permana, terkait narasi di akun Youtube Anton, di mana narasi tersebut diduga dibuat Ahmad Yani.

"Saudara Anton itu baru diperiksa jam 18.15 WIB, kemudian satu jam berikutnya langsung datang ke kantor saya sekitar 19.30 WIB," ucapnya.

"Jadi BAP diterima, mereka langsung luncur ke saya, maka saya bilang. Kalau begini pengembangan perkara dong, panggil saya dulu sebagai saksi, itu prosedur yang berlaku," kata Yani. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejumlah Tahanan Bareskrim Positif Corona, Termasuk Petinggi KAMI dan Gus Nur
Indonesia
Sejumlah Tahanan Bareskrim Positif Corona, Termasuk Petinggi KAMI dan Gus Nur

Polri mmengungkap sebanyak tujuh tahanan Bareskrim dibantarkan ke RS Bhayangkara Kramatjati usai dinyatakan positif corona.

Dinkes DKI: Masyarakat Anggap COVID-19 Bisa Selesai Sendiri
Indonesia
Dinkes DKI: Masyarakat Anggap COVID-19 Bisa Selesai Sendiri

Hal tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri

Dua Laskar FPI Sudah Meninggal Sebelum Masuki Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Indonesia
Dua Laskar FPI Sudah Meninggal Sebelum Masuki Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus ditingkatkan

Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit

Sepanjang kemampuan dan kapabilitasnya bisa, passionnya ada, bismillah

[HOAKS atau FAKTA] : Sindikat Penipuan Paramedis, Alat Tes Suhu di Kening Jadi Proyek saat Pandemi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sindikat Penipuan Paramedis, Alat Tes Suhu di Kening Jadi Proyek saat Pandemi

Termometer tembak untuk ukur suhu tubuh manusia tidaklah berbahaya bagi otak ataupun bagian tubuh lainnya.

Tak Ada Reshufle Kabinet, Semua Menteri Diminta Fokus Kerja
Indonesia
Tak Ada Reshufle Kabinet, Semua Menteri Diminta Fokus Kerja

Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum berencana melakukan perombakan kabinet.

TNI Diduga Ikut Diperankan Dalam Penanganan Tewasnya Pengawal Rizieq
Indonesia
TNI Diduga Ikut Diperankan Dalam Penanganan Tewasnya Pengawal Rizieq

Pembentukan Tim Independen seyogyanya diberikan mandat untuk menguak semua peristiwa di Indonesia

Update COVID-19 Senin (13/4): 4.557 Positif, Total Sembuh & Meninggal Hampir Imbang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (13/4): 4.557 Positif, Total Sembuh & Meninggal Hampir Imbang

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan pasien yang sembuh ada sehingga 380 sembuh

M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar
Indonesia
M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar

Padahal dalam rapat, Partai pimpinan Grace Natalie itu ikut tanda tangan setuju dengan kenaikan gaji anggota dewan tersebut.

Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN
Indonesia
Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN

Dari lima ASN yang mendapat sanksi itu salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santoso.