Polri Bangun 89 Dapur Makan Bergizi Gratis di Seluruh Indonesia, Menargetkan 259 Ribu Siswa

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 03 Juni 2025
Polri Bangun 89 Dapur Makan Bergizi Gratis di Seluruh Indonesia, Menargetkan 259 Ribu Siswa

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo.(foto: dok Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MABES Polri mempercepat pembukaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Polri di seluruh Indonesia. Pembukaan ini merupakan dukungan terhadap program makan bergizi Presiden Prabowo Subianto.

“Dukungan penuh datang dari Kapolri dan jajaran yang menyatakan fokus pada kecepatan operasional, kualitas gizi, dan pemerataan layanan,” kata Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/6).

Menurut Dedi, masyarakat sudah dapat mengakses makanan bergizi gratis di tujuh lokasi SPPG Polri, termasuk di Pejaten dan Cipinang (Jakarta), Polda Jawa Barat, serta titik strategis di Banten, Bali, Bengkulu, dan Polda Metro Jaya. “Layanan ini telah menjangkau 21 ribu penerima manfaat,” jelas Dedi.

Dedi menyebut, dari 89 lokasi yang sedang disiapkan, tujuh sudah beroperasi. Lalu 22 lokasi dalam verifikasi, dan 60 lainnya dalam pembangunan. “Ketika seluruhnya berjalan, diperkirakan 259 ribu penerima manfaat (siswa) akan terlayani,” ungkap Dedi.

Baca juga:

Badan Gizi Nasional Targetkan Bangun 1.993 SPPG hingga Akhir April 2025


Sebanyak 22 SPPG Polri tambahan sedang dalam tahap akhir persiapan, tersebar dari Aceh hingga Papua, termasuk DIY, Jambi, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

“Polri membuka kesempatan bagi relawan untuk bergabung dalam distribusi makanan,” tutur Dedi.

SPPG POLRI yang sudah Operasional 7 SPPG
1. SPPG Pejaten
2. SPPG Cipinang
3. SPPG Polda Jabar
4. SPPG Polda Banten
5. SPPG Polda Bengkulu
6. SPPG Polda Bali
7. SPPG Polda Metro Jaya

Proses verifikasi – 22 SPPG
1. SPPG Polda Aceh
2. SPPG Polres Rejang Lebong Bengkulu
3. SPPG Polresta Bengkulu
4. SPPG Polda DIY
5. SPPG Polres Indramayu
6. SPPG Polda Jambi
7. SPPG Polda Jateng
8. SPPG Polda Jatim
9. SPPG Polda Kalbar
10. SPPG Polda NTT
11. SPPG Polda Riau
12. SPPG Polda Sulbar
13. SPPG Polda Sulsel
14. SPPG Polda Sultra
15. SPPG Polres Raja Ampat
16. SPPG Polres Kolaka
17. Sppg polres Sijunjung
18. SPPG Polda Sumut
19. SPPG Polrestabes Medan
20. SPPG polres Tanjung balai
21. SPPG polres Tapanuli Selatan
22. SPPG polres Serdang Bedagai.(knu)

Baca juga:

SPPG Pancoran Tetap Sediakan MBG Meski Diterpa Isu Belum Dapat Bayaran





#SPPG #Dapur MBG #Makan Bergizi Gratis #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
BGN Perketat Pengeluarkan Operasional Dapur, Berbagai Komponen Dihilangkan
Biaya operasional setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
BGN Perketat Pengeluarkan Operasional Dapur, Berbagai Komponen Dihilangkan
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Bagikan