Polri Ancam Sikat Produsen Minyak Goreng Berani Melawan Kebijakan Larangan Ekspor Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April 2022 lalu. Kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, pihak kepolisian terus melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu.

Sigit menyatakan, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar terkait kebijakan tersebut.

Baca Juga:

Kejagung Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Ekspor Minyak Goreng

Dalam hal ini, kata Sigit, itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok nasional serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah.

“Kami akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/5).

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, Sigit menyatakan dari dua minggu dikeluarkannya kebijakan tersebut, harga serta stok minyak goreng di pasaran sampai saat ini masih sangat fluktuatif dan bervariasi.

“Dengan pengawasan langsung dan terus menerus dari aparat kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan,” ujar Sigit yang juga lulusan AKPOL 1991 ini.

Oleh sebab itu, Kapolri menegaskan kepada seluruh produsen hingga distributor untuk benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Mantan Kabareskrim, Kadiv Propam dan Kapolda Banten ini menekankan, pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng.

“Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia,” ucap Sigit.

Baca Juga:

Harga Minyak Goreng Curah di Daerah Masih Berkisar Rp 16 Ribu - Rp 19 Ribu Per Kg

Bahkan, bersama dengan Kemenperin, Polri membentuk satgas gabungan untuk melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

Kapolri memastikan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri telah mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

“Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik,” pungkas Sigit.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi memutuskan menutup keran ekspor CPO dan turunannya untuk sementara merespons lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri.

Belum lagi, kata Jokowi, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia.

Ironisnya, lanjut dia, masyarakat Indonesia justru kesulitan mendapatkan minyak goreng. (Knu)

Baca Juga:

Minyak Goreng Jadi Pemicu Inflasi di April 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor
Indonesia
KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kamis (23/6).

11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC
Indonesia
11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC

Angka kasus kematian akibat COVID-19 dalam satu tahun sejak Maret 2020 menurut data Kementerian Kesehatan sebanyak 46 ribu kasus dan angka itu baru sekitar separuh dari angka kasus kematian akibat TBC pada periode yang sama.

Masuk Era Industri 4.0, DPD Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi
Indonesia
Masuk Era Industri 4.0, DPD Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi

Senator Jawa Timur ini ingin penyerapan tenaga ahli dan terampil nantinya dipenuhi dari lulusan dalam negeri. Bukan malah mendapatkan tenaga ahli dari luar negeri

Kena Serangan Jantung, Kondisi Haji Lulung Berangsur Pulih
Indonesia
Kena Serangan Jantung, Kondisi Haji Lulung Berangsur Pulih

Abraham Lunggana atau yang karib disapa Haji Lulung mengidap sakit jantung.

Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja
Indonesia
Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja

"Teriakan itu tidak mencerminkan suara masyrakat desa. Bisa jadi itu aspirasi individu saja. Jadi tidak bisa merepresentasikan suara dan kehendak masyarakat desa," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (31/3).

Istana Sebut Cuma Butuh 2 Tahun Indonesia Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah
Indonesia
Istana Sebut Cuma Butuh 2 Tahun Indonesia Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah

Saat 2019 ketika Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas, pendapatan per kapita di Tanah Air sebesar USD 4.050 atau baru berada sedikit di atas batas bawah klasifikasi yang ditetapkan Bank Dunia yakni USD 4.046.

DPR Peringatkan Pemerintah Tak Terus Tergantung dengan Vaksin Produksi Luar Negeri
Indonesia
DPR Peringatkan Pemerintah Tak Terus Tergantung dengan Vaksin Produksi Luar Negeri

Indonesia mengandalkan vaksin dari luar negeri, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.

 Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel
Indonesia
Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel

Sekretariat DPR RI membenarkan pihaknya menyediakan hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi anggota dewan, tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan serta tanpa gejala.

 Buka Tutup Tol Layang Mohammed Bin Zayed Jadi Diskresi Polisi
Indonesia
Buka Tutup Tol Layang Mohammed Bin Zayed Jadi Diskresi Polisi

Buka tutup lajur di Ruas Jalan Tol Layang MBZ, sebagai upaya antisipasi kepadatan lalu lintas dalam pelayanan arus mudik hingga arus balik mendatang.