Polri akan Gunakan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di KTT G20 Ilustrasi mobil listrik tengah mengisi daya di SPKLU di Bandarlampung, Lampung. ANTARA/Ruth Kanafi

MerahPutih.com - Polri segera menggunakan mobil listrik untuk kendaraan dinas dalam kegiatan pengamanan maupun pengawalan pada gelaran internasional KTT G20 di Bali.

"Polri sudah menyiapkan rencana untuk pengadaan kendaraan listrik baik untuk pengamanan dan pengawalan di G20," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, dikutip dari Antara, Jumat (16/9).

Baca Juga:

Jelang KTT G20, Bandara I Gusti Ngurah Rai Siapkan 903 Personel Keamanan

Selain pada KTT G20, penggunaan kendaraan listrik untuk operasional Polri disiapkan untuk ibu kota negara, Nusantara, di Kalimantan Timur.

Meski demikian, kata dia, untuk jumlah kendaraan listrik yang akan dipakai polisi masih dalam tahap perhitungan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Polri untuk pengadaan kendaraan listrik. "Namun demikian untuk jumlahnya masih dihitung ulang kembali, sesuaikan dengan anggaran yang tersedia," katanya.

Menurut jenderal bintang dua itu, tahap awal penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional polisi dilakukan pada acara KTT G20.

Ia memperkirakan sekitar 50 persen kendaraan operasional Polri pada pengamanan dan pengawalan tamu resmi dan delegasi pada KTT G20 bakal menggunakan kendaraan listrik.

"Polri yang jelas untuk G20 sebagian mungkin 50 persen sudah menggunakan kendaraan listrik," kata Prasetyo.

Kemudian, lanjut dia, untuk anggaran 2023 secara bertahap akan dianggarkan pengadaan kendaraan listrik di tingkat Polda, namun untuk jumlahnya masih dalam perhitungan.

"Di Polda-Polda dulu akan diupayakan sudah membeli kendaraan listrik, cuma jumlahnya, kemudian standarisasinya masih dihitung ulang kembali oleh asrena dan aslog," ujarnya.

Selain pengadaan kendaraan operasional berbahan bakar listrik, kata dia, yang terpenting adalah menyiapkan infrastrukturnya di setiap Polda, dan Polres, utamanya Polres tipe kota besar.

Baca Juga:

5 Dokumen Kesepakatan dari Pertemuan Menaker G20 di Bali

Infrastruktur yang dimaksud salah satunya stasiun pengisian bahan bakar listrik karena untuk dapat mengisi daya listrik satu mobil listrik membutuhkan catu daya berkekuatan 7.000 Watt listrik.

"Kalau misalnya Polri memiliki lebih dari satu kendaraan, maka bisa dihitung, untuk stasiun pengisian bahan bakar elektroniknya harus disiapkan terlebih dahulu," ujarnya.

Kesiapan kendaraan listrik dan infrastrukturnya ini, kata dia, dilakukan secara pararel atau bersamaan. Untuk tahap awal, kendaraan listrik untuk operasional Polri didahulukan untuk pejabat utama Polri baik tingkat Polda maupun Mabes, dan kendaraan patroli lalu lintas serta kendaraan patroli Sabhara. "Tetap (pengadaan) bertahap," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres Nomor 7/2022 yang bernama Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 13 September 2022.

Inpres Nomor 7/2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Melalui Inpres itu, Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Jokowi juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. (*)

Baca Juga:

Pengusaha dan Buruh Negara G20 Sepakat Lakukan Reformasi Ketenagakerjaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei IPS: Duet Prabowo-Erick Kalahkan Semua Paslon
Indonesia
Survei IPS: Duet Prabowo-Erick Kalahkan Semua Paslon

"Secara personal Prabowo dan Erick selain memiliki karakter yang kuat juga merupakan menteri dengan kinerja terbaik dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf," ujar Alfin

Jaksa Agung Ajak Media Awasi Kinerja Anggotanya
Indonesia
Jaksa Agung Ajak Media Awasi Kinerja Anggotanya

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta media turut mengawasi aparaturnya dalam menegakkan keadilan restoratif (restorative justice/RJ). Pasalnya, tidak mungkin Jaksa Agung mengawasi kinerja jajarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Picu HIV-AIDS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Picu HIV-AIDS

Beredar sebuah cuitan berasal dari akun Twitter @_Banyoe yang mengklaim bahwa HIV-AIDS dipicu oleh vaksin COVID-19.

Temuan Terbaru di Balik Misteri Tewasnya Satu Keluarga di Kalideres
Indonesia
Temuan Terbaru di Balik Misteri Tewasnya Satu Keluarga di Kalideres

Penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menimbulkan misteri.

Kemnaker Terima 4.058 Laporan THR
Indonesia
Kemnaker Terima 4.058 Laporan THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 26 April 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Gerobak Mie Ayam Pasang Meteran Listrik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gerobak Mie Ayam Pasang Meteran Listrik

Beredar informasi berupa sebuah foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan gerobak berwarna cokelat terpasang meteran listrik.

Kapolri Sebut Pemeriksaan Ferdy Sambo Hampir Rampung
Indonesia
Kapolri Sebut Pemeriksaan Ferdy Sambo Hampir Rampung

Proses pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J hampir rampung.

 Yellow Notice Putra Sulung Gubernur Jabar Ridwan Kamil Segera Dicabut
Indonesia
Yellow Notice Putra Sulung Gubernur Jabar Ridwan Kamil Segera Dicabut

Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, pemuda 22 tahun itu mengalami situasi darurat saat berenang.

Bawaslu Lindungi Kebebasan Memilih Masyarakat dari Politisasi SARA
Indonesia
Bawaslu Lindungi Kebebasan Memilih Masyarakat dari Politisasi SARA

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menuturkan, lembaganya berupaya memberikan kenyamanan untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Wagub DKI Dorong Kolaborasi Antardaerah Kendalikan Inflasi
Indonesia
Wagub DKI Dorong Kolaborasi Antardaerah Kendalikan Inflasi

Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak sangatn penting dalam upaya pengendalian inflasi di Jakarta.