Polresta Surakarta Larang Konvoi Kampanye, Nekat Berkerumum Dibubarkan Paksa Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Polresta Surakarta, Jawa Tengah melarang adanya konvoi saat kampanye Pilwakot Solo berlangsng mulai tanggal 26 September sampai 6 Desember 2020. Warga yang nekat konvoi di tengah situasi pandemi COVID-19 akan ditindak tegas.

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, larangan konvoi tersebut mengacu adanya instruksi Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis yang mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020.

Dalam maklumat tersebut, lanjut dia, Kapolri meminta agar keselamatan jiwa tetap diutamakan dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan, peraturan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan, serta protokol kesehatan COVID-19.

Baca Juga

Polri Kerahkan Nyaris 200 Ribu Amankan Tahapan Pilkada 2020

"Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kalau ada yang nekat berkerumun melakukan konvoi saat kampanye langsung kita tindak tegas," kata Ade, Jumat (25/9).

Anggota Polresta Surakarta melakukan operasi yustisi penerapan protokol kesehatan. (MP/Ismail)
Anggota Polresta Surakarta melakukan operasi yustisi penerapan protokol kesehatan. (MP/Ismail)

Dikatakannya, kedua paslon di Pilwakot Solo serta timses agar pengerahan massa dalam setiap tahapan pilkada tidak melebihi batas jumlah massa yang telah ditetapkan KPU. Jika kedapatan melebihi kouta akan ditertibkan petugas.

"Kami meminta masyarakat dan seluruh pihak agar tidak mengadakan konvoi atau mengadakan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak massa," kata dia

Ia menambahkan selama kampanye berlangsung ada ratusan personel yang diterjunkan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan dan menjaga keamanan kegiatan paslon.

Baca Juga

PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon

"Semua kegiatan kapanye paslon harus izin ke polisi sesuai aturan yang berlaku di KPU dan kepolisian," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Imam Nahrawi Ingatkan Taufik Hidayat Tidak Sok Suci
Indonesia
Kuasa Hukum Imam Nahrawi Ingatkan Taufik Hidayat Tidak Sok Suci

Taufik menempatkan dirinya seolah "suci" dengan menyebut hanya menjadi perantara uang untuk Miftahul Ulum.

Sekolah Tatap Muka SMP di Surabaya Dimulai Awal Desember
Indonesia
Sekolah Tatap Muka SMP di Surabaya Dimulai Awal Desember

Sekolah tatap muka untuk para siswa-siswi SMP di Kota Surabaya akan dimulai pada awal Desember 2020.

Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran
Indonesia
Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran

Tigor pun menilai Pansus Banjir DPRD tidak jelas. Sebab, selama delapan bulan kebelakangan ini tak ada kerjanya untuk mengatasi persoalan banjir.

Tiongkok Hentikan Sementara Pengiriman Vaksin COVID-19 ke Luar Negeri
Indonesia
Tiongkok Hentikan Sementara Pengiriman Vaksin COVID-19 ke Luar Negeri

Dubes Djauhari menyampaikan terima kasih kepada pemerintah China yang telah memprioritaskan vaksin untuk Indonesia.

Anak dan Lansia Penuhi CFD, Polisi Bakal Lakukan Evaluasi
Indonesia
Anak dan Lansia Penuhi CFD, Polisi Bakal Lakukan Evaluasi

Maraknya anak-anak dan lansia ini yang bakal jadi bahan evaluasi. Apalagi sampai ada anak yang hilang dari orang tuanya.

Rapihkan Bukti, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kerumunan Petamburan
Indonesia
Rapihkan Bukti, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kerumunan Petamburan

Rencananya penyidik bakal memeriksa Rizieq Shihab dan menantunya Hanif Al-Athos pada Senin (7/12) mendatang.

Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia

Tiga warga meninggal dunia akibat tanah longsor tambang ilegal yang berlokasi di Desa Burangga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

 WP KPK Nilai Usul Yasona Bebaskan Koruptor Bahayakan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
WP KPK Nilai Usul Yasona Bebaskan Koruptor Bahayakan Pemberantasan Korupsi

"Wadah Pegawai KPK menilai terdapat beberapa argumentasi mengapa inisiatif tersebut sangat berbahaya bagi cita pemberantasan korupsi dan harus ditolak," kata Yudi

  1.500 Satgas PDIP Apel di Benteng Vastenburg, FX Rudy: Kita Solid Dukung Purnomo-Teguh
Indonesia
1.500 Satgas PDIP Apel di Benteng Vastenburg, FX Rudy: Kita Solid Dukung Purnomo-Teguh

"Saya sampaikan agar kader PDIP Solo tidak takut untuk mendukung bakal pasangan calon Achmad Purnomo-Teguh Prakosa di Pilkada Solo tanggal 23 September mendatang," ujar Rudy