Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tahapan pemilu 2024 sudah berlangsung hampir 8 bulan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan diagendakan pada Februari 2024.
Polresta Bandung mulai melakukan patroli siber guna mencegah isu-isu hoaks hingga ujaran kebencian pada media sosial di tengah masyarakat berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Kedua Bayar Rp 100 Ribu
Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan isu-isu hoaks atau ujaran kebencian itu bisa mengganggu kedamaian ajang politik karena dapat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
"Jangan sampai ada hoaks, ujaran kebencian, ajakan di media sosial yang sifatnya adalah mengkotak-kotakan, terpolarisasi, yang bisa menimbulkan panas. Kalau hangat boleh namanya juga demokrasi, beda pendapat sebuah keniscayaan," kata Kusworo di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.
Dalam pelaksanaan patroli siber, menurutnya Polresta Bandung menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bandung untuk pelaksanaannya. Penyebar hoaks, ujaran kebencian, atau pelaku kampanye hitam (black campaign), bisa terkena sanksi pidana.
Guna pengawasan dilakukan secara optimal, Kusworo menyebut pihaknya pun telah mempelajari hasil analisis dan evaluasi (anev) kegiatan pengamanan kepolisian pada Pemilu 2019. Anev tersebut juga menjadi salah satu acuan bagi pihaknya untuk melakukan pengamanan di tahun 2025.
"Yang terjadi di pemilu 2019. Kita diskusikan bersama. Supaya di pemilu 2024 tidak terjadi kembali dan kondusif," katanya.
Ia memerintahkan personel bhabinkamtibmas di setiap wilayah untuk mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya karena semakin tinggi masyarakat berpartisipasi dalam pemilu, legitimasi pemilu akan baik.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Mie dan Coklat Bersamaan Bisa Menimbulkan Kematian
