Politisi Senayan Sarankan Pegawai KPK Tak Lolos ASN, Ikut Tes Pegawai Kontrak KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi PNS diharapkan bisa mengikuti tes melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya berharap pegawai yang lulus TWK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terpilih dan bagi calon ASN yang belum terpilih diharapkan dapat kesempatan menempuh proses seleksi melalui jalur PPPK," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Senin (10/5).

Baca Juga:

OTT Bupati Nganjuk Dipimpin Kasatgas KPK Yang Tidak Lolos TWK

Dia menilai , langkah KPK menggelar TWK kepada seluruh pegawainya sebagai rangkaian proses alih status menjadi ASN merupakan amanah UU No 19 tahun 2019 tentang KPK yang diatur lebih lanjut pada PP 41 tahun 2020.

Tes tersebut, lanjut ia, adalah persyaratan bagi seseorang untuk menjadi ASN yang meliputi integritas berbangsa, konsistensi prilaku pegawai dengan nilai norma dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

"Selain itu aspek netralitas, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI serta pemerintah yang sah termasuk penilaian terhadap anti-radikalisme," ujarnya.

Politisi PAN itu menilai, TWK tersebut merupakan tes standar bagi calon ASN yang dilaksanakan secara akuntabel karena telah dilaksanakan secara transparan oleh lembaga yang berkompeten, dan berlaku adil bagi setiap pegawai KPK.

"Setelah KPK melaksanakan TWK, lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui tenaga-tenaga terpilih," katanya dikutip Antara.

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

Anggota DPR RI dan juga mantan pimpinan dan Jubir KPK, Johan Budi mengatakan, pemberhentian pegawai KPK tidak berdasarkan alih status kepegawaian seperti yang mencuat saat ini terkait dengan 75 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). "Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, jadi bukan alih status," kata Johan Budi dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK di Jakarta, Sabtu. Dalam undang-undang, lanjut dia, pegawai KPK yang bisa diberhentikan, misalnya karena melanggar kode etik berat, melakukan tindak pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. "Itu kalau kita bicara di dalam aturannya. Jadi, tidak dikarenakan oleh alih status, apalagi alih status ini berdampak pada pemberhentian sebagai pegawai KPK atau tidak, itu adalah dasarnya peraturan komisi, saya yakin peraturan komisi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," katanya seraya menegaskan pegawai terancam pemecatan itu baru berasal dari pemberitaan. (*)

Baca Juga:

Konsekuensi Jika KPK Tak Transparan Soal TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY
Indonesia
Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY

Melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, Tim Hukum Partai Demokrat menarik permohonan yang lalu dan sudah digantikan dengan berkas administrasi yang baru

Robot Damkar Rp37 Miliar tak Beraksi saat Kejagung Terbakar, Ini Alasannya
Indonesia
Robot Damkar Rp37 Miliar tak Beraksi saat Kejagung Terbakar, Ini Alasannya

Satriadi beralaskan, robot pemadam itu tidak digunakan karena kebakaran di Kejagung terjadi di gedung dengan bangunan yang tinggi.

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu
Indonesia
DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” tegas Ida

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berpendapat bahwa kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB
Indonesia
Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB

Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama

LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi
Indonesia
LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi

LBH menyesalkan langkah pemerintah dan DPR yang secara kilat melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes
Indonesia
Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes

Presiden Jokowi mengatakan strategi Indonesia dalam menangani pandemik ini tetap sama

PDIP Masih Rahasiakan Jagoan Buat Tarung di Pilkada Surabaya
Indonesia
PDIP Masih Rahasiakan Jagoan Buat Tarung di Pilkada Surabaya

"Ketika calon kepala daerah Surabaya diumumkan, seluruh jajaran partai akan terus mengawal keputusan yang menjadi hak prerogatif Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," tegas Hasto.

DPRD Sebut Penilaian Kemenkes atas Penanganan COVID-19 DKI Lukai Nakes
Indonesia
DPRD Sebut Penilaian Kemenkes atas Penanganan COVID-19 DKI Lukai Nakes

Pimpinan DPRD mempertanyakan Kementerian Kesehatan yang memberikan nilai buruk kepada DKI Jakarta dalam mengendalikan COVID-19.

Cawabup OKU yang Menang Lawan Kotak Kosong Segera Diadili Atas Korupsi Tanah Makam
Indonesia