Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik Penumpang Kereta Api. (Foto: MP/ Mauritz)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta mengkaji kembali kebijakan larangan mudik bagi masyarakat dalam perayaan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal ini karena pemulihan kesehatan masyarakat akibat pandemi kini menuju ke arah yang baik seiring dengan program vaksinasi.

"Pandemi COVID-19 tidak serta merta membuat kita memilih jalan pintas dengan sekedar melarang mudik, justru momentum ini harus dikelola sebagai "exercise" untuk membiasakan rakyat hidup normal baru sebagaimana yang sering ditegaskan oleh pemerintah sendiri," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Senin (5/4).

Baca Juga:

Anies Tunggu Aturan Pemerintah Pusat soal Larangan Mudik

Said mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya melihat lewat kaca mata kuda, hanya menimbang pemulihan kesehatan rakyat sebagai satu satunya dasar pengambilan kebijakan. Kebijakan publik yang baik adalah menimbang banyak aspek secara komprehensif. Selain aspek kesehatan, lanjutnya, aspek ekonomi juga tak dapat dikesampingkan begitu saja.

"Saya tidak sedang mempertentangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat. Keduanya adalah hal penting," ujar Said.

Said mengatakan, lebaran dengan tradisi mudiknya adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi 58 persen terhadap PDB nasional. Mobilitas orang dari pusat kota sebagai pusat ekonomi ke desa atau kampung halaman saat mudik memberi pengaruh besar.

Penumpang KA. (Foto: Antara)
Penumpang KA. (Foto: Antara)

Selain itu, secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak.

"Jadi, asalkan menunjukkan dokumen negatif covid hasil tes PCR, rapid test antigen dan GeNose C19, kenapa mudik dilarang?," ujar Said.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) secara resmi 26 Maret 2021 lalu melarang mudik lebaran terhitung dari 6 sampai 17 Mei 2021. Pertimbangan pemerintah melarang mudik sebagai upaya mencegah kenaikan kasus positif COVID-9.

Dari pengalaman, berbagai libur panjang selama 2020 sampai 2021 yang disertai tingginya mobilitas warga ke kampungnya, berdampak terhadap melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19. (Asp)

Baca Juga:

Tak Mau Solo Kembali Zona Merah COVID-19, Gibran Larang ASN Mudik Lebaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E
Indonesia
PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E

Partai Solidaritas Indonesia bakal menggulirkan hak interpelasi DPRD DKI terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait kegiatan perhelatan mobil balap Formula E.

Kasus Bansos, Eks Pejabat Kemensos Adi Wahyono Divonis 7 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Bansos, Eks Pejabat Kemensos Adi Wahyono Divonis 7 Tahun Penjara

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan

LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies
Indonesia
LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, untuk menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Tanah di Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun
Indonesia
KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Tanah di Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai Rp 1,8 triliun.

Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati
Indonesia
Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati

Terkait jadwal pelantikan wali kota/bupati definitif, Ganjar mengaku belum mengetahuinya. Ia masih menunggu juga surat resmi dari Mendagri.

Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan
Indonesia
Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan

Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020.

Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi
Indonesia
Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi

Khusus bagi instansi daerah pada seleksi kali ini akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru.

Ditegur Jokowi Banyak Preman di Tanjung Priok, Polisi Langsung Tangkap Puluhan Orang
Indonesia
Ditegur Jokowi Banyak Preman di Tanjung Priok, Polisi Langsung Tangkap Puluhan Orang

Pasca-teguran Presiden Joko Widodo soal banyaknya keluhan soal premanisme di Tanjung Priok, Polres Metro Jakarta Utara langsung menangkap sejumlah orang diduga preman.

Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos
Indonesia
Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos

"Jadi, sudah didenda, enggak dikasih bansos," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Masjid Istiqlal bakal Izinkan Salat Tarawih Selama Ramadan
Indonesia
Masjid Istiqlal bakal Izinkan Salat Tarawih Selama Ramadan

Pihak Masjid Istiqlal berencana menyelenggarakan shalat tarawih pada bulan Ramadan, April mendatang.