Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik Penumpang Kereta Api. (Foto: MP/ Mauritz)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta mengkaji kembali kebijakan larangan mudik bagi masyarakat dalam perayaan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal ini karena pemulihan kesehatan masyarakat akibat pandemi kini menuju ke arah yang baik seiring dengan program vaksinasi.

"Pandemi COVID-19 tidak serta merta membuat kita memilih jalan pintas dengan sekedar melarang mudik, justru momentum ini harus dikelola sebagai "exercise" untuk membiasakan rakyat hidup normal baru sebagaimana yang sering ditegaskan oleh pemerintah sendiri," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Senin (5/4).

Baca Juga:

Anies Tunggu Aturan Pemerintah Pusat soal Larangan Mudik

Said mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya melihat lewat kaca mata kuda, hanya menimbang pemulihan kesehatan rakyat sebagai satu satunya dasar pengambilan kebijakan. Kebijakan publik yang baik adalah menimbang banyak aspek secara komprehensif. Selain aspek kesehatan, lanjutnya, aspek ekonomi juga tak dapat dikesampingkan begitu saja.

"Saya tidak sedang mempertentangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat. Keduanya adalah hal penting," ujar Said.

Said mengatakan, lebaran dengan tradisi mudiknya adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi 58 persen terhadap PDB nasional. Mobilitas orang dari pusat kota sebagai pusat ekonomi ke desa atau kampung halaman saat mudik memberi pengaruh besar.

Penumpang KA. (Foto: Antara)
Penumpang KA. (Foto: Antara)

Selain itu, secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak.

"Jadi, asalkan menunjukkan dokumen negatif covid hasil tes PCR, rapid test antigen dan GeNose C19, kenapa mudik dilarang?," ujar Said.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) secara resmi 26 Maret 2021 lalu melarang mudik lebaran terhitung dari 6 sampai 17 Mei 2021. Pertimbangan pemerintah melarang mudik sebagai upaya mencegah kenaikan kasus positif COVID-9.

Dari pengalaman, berbagai libur panjang selama 2020 sampai 2021 yang disertai tingginya mobilitas warga ke kampungnya, berdampak terhadap melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19. (Asp)

Baca Juga:

Tak Mau Solo Kembali Zona Merah COVID-19, Gibran Larang ASN Mudik Lebaran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Corona DKI Rabu (20/5): Positif 6.150, Sembuh 1.425 Orang
Indonesia
Update Corona DKI Rabu (20/5): Positif 6.150, Sembuh 1.425 Orang

Kasus ositif bertambah 97 pasien dari hari kemarin sebanyak 6.053 orang.

Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo
Indonesia
Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo

Bursa calon Menteri Kelautan dan Perikanan mencuat ke publik setelah Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel
Indonesia
Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel

Pemilik tempat penginapan akan dipanggil ke Kecamatan Makasar

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara
Indonesia
Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan secara maraton selama lebih dari 18 jam di Mabes Polri.

Demo Berujung Bentrok, Grahadi Surabaya Diserang Mahasiswa dari Berbagai Arah
Indonesia
Demo Berujung Bentrok, Grahadi Surabaya Diserang Mahasiswa dari Berbagai Arah

Demo tolak Omnibus Law di Gedung Negara Grahadi berlangsung bentrok.

Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global
Indonesia
Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global

Angka kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional sebesar 46,06 persen.

Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum
Indonesia
Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum

Darmizal mengaku saat itu dirinya mengumpulkan ketua DPD dan DPC untuk mendukung SBY menjadi orang nomor satu di partai berlambang Mercy biru tersebut.

DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet
Indonesia
DPRD ke Pemprov DKI: Untung Pusat Sediakan Wisma Atlet

Eksekutif dan legislatif membahas mengenai pasal-pasal yang ada dalam draf Raperda Penanggulangan COVID-19.

Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Utama untuk Tjahjo Kumolo dan Sofyan Djalil
Indonesia
Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Utama untuk Tjahjo Kumolo dan Sofyan Djalil

"Pemberian penganugerahan ini merupakan tanda kehormatan dan respek Polri terhadap kedua kementerian," kata Idham Azis

Fee Bansos Rp2 Miliar Diduga Mengalir ke Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Fee Bansos Rp2 Miliar Diduga Mengalir ke Ketua DPC PDIP Kendal

Uang senilai Rp2 miliar terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek diduga mengalir ke Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Ahmad Suyuti.