Politisi Senayan Dorong Pemerintah Bentuk Bank Emas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Maret 2021
Politisi Senayan Dorong Pemerintah Bentuk Bank Emas

Politisi Golkar Putri Anetta Komarudin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Senayan mendorong pembentukan bullion bank atau bank emas oleh pemerintah. Pembentukan bank emas diyakini memperkuat ekosistem industri jasa keuangan Tanah Air. Apalagi, Indonesia menyimpan potensi kekayaan mineral emas yang melimpah yang mencapai 30,2 juta ounces.

"Sehingga, begitu potensi ini dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut, harapannya memberikan manfaat yang besar,” kata Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Freeport Kucurkan USD1,3 Miliar Buat Tambang Bawah Tanah

Puteri menambahkan, agar pemerintah juga mempelajari praktik terbaik atas pengembangan bank emas dari berbagai negara untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman terkait bank emas ini.

"Mulai dari regulasi, model bisnis, manajemen risiko, kelembagaan, hingga mekanisme pengawasannya. Termasuk mempertimbangkan nilai manfaat yang akan dihasilkan pada pasar, industri, dan masyarakat secara umum,” kata legislator Partai Golkar ini.

Ia mengatakan, tahun lalu, ekspor emas mencatat kinerja positif yang mencapai 5.280 juta dolar AS. Tetapi, Indonesia pun juga dihadapkan dengan tren impor emas yang juga meningkat.

"Ketika bank emas ini nantinya dibentuk, Indonesua juga harus mendorong industri hilir emas agar dapat mengoptimalkan pengolahan komoditas emas dalam negeri, baik untuk investasi maupun perhiasan misalnya,” ujarnya.

Emas. (Foto: Antara)
Emas. (Foto: Antara)

Putri mengatakan, meski investasi pada instrumen emas dinilai relatif aman, pemerintah untuk memperhatikan volatilitas dan pergerakan pasar emas maupun barang berharga lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pendirian bank emas di Tanah Air.

"Meski harga emas cenderung naik selama pandemi, tetapi kita tetap perlu waspada akan fluktuasi harga akibat disrupsi pasar global seiring pergerakan instrumen investasi lain, dinamika geopolitik, serta kondisi pandemi saat ini," katanya.

Putri dari Politisi Ade Komaruddin ini meminta kehati-hatian dan kajian menyeluruh dengan melibatkan perspektif berbagai entitas seperti BI, OJK, LPS, pakar, industri, dan masyarakat. (Pon)

Baca Juga:

Proyek Smelter Freeport dan Kilang Tuban Minta Dipercepat

#DPR #Emas #Cadangan Devisa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Investasi Emas Makin Diminati, ACC Tawarkan Skema Cicilan Tanpa Jaminan
Astra Credit Companies menawarkan cicilan emas bagi masyarakat yang ingin berinvestasi.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Investasi Emas Makin Diminati, ACC Tawarkan Skema Cicilan Tanpa Jaminan
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Olahraga
Target 4 Emas di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Nomor Pertandingan Unggulan Indonesia Hilang
Okto berharap target empat emas bukan menjadi batas akhir prestasi Indonesia. Ia membuka peluang munculnya kejutan dari para atlet di Aichi-Nagoya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Target 4 Emas di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Nomor Pertandingan Unggulan Indonesia Hilang
Indonesia
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
daftar tersebut disusun setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
Bagikan