Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Politisi Senayan Dorong Pemerintah Bentuk Bank Emas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Maret 2021
Politisi Senayan Dorong Pemerintah Bentuk Bank Emas

Politisi Golkar Putri Anetta Komarudin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Senayan mendorong pembentukan bullion bank atau bank emas oleh pemerintah. Pembentukan bank emas diyakini memperkuat ekosistem industri jasa keuangan Tanah Air. Apalagi, Indonesia menyimpan potensi kekayaan mineral emas yang melimpah yang mencapai 30,2 juta ounces.

"Sehingga, begitu potensi ini dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut, harapannya memberikan manfaat yang besar,” kata Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Freeport Kucurkan USD1,3 Miliar Buat Tambang Bawah Tanah

Puteri menambahkan, agar pemerintah juga mempelajari praktik terbaik atas pengembangan bank emas dari berbagai negara untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman terkait bank emas ini.

"Mulai dari regulasi, model bisnis, manajemen risiko, kelembagaan, hingga mekanisme pengawasannya. Termasuk mempertimbangkan nilai manfaat yang akan dihasilkan pada pasar, industri, dan masyarakat secara umum,” kata legislator Partai Golkar ini.

Ia mengatakan, tahun lalu, ekspor emas mencatat kinerja positif yang mencapai 5.280 juta dolar AS. Tetapi, Indonesia pun juga dihadapkan dengan tren impor emas yang juga meningkat.

"Ketika bank emas ini nantinya dibentuk, Indonesua juga harus mendorong industri hilir emas agar dapat mengoptimalkan pengolahan komoditas emas dalam negeri, baik untuk investasi maupun perhiasan misalnya,” ujarnya.

Emas. (Foto: Antara)
Emas. (Foto: Antara)

Putri mengatakan, meski investasi pada instrumen emas dinilai relatif aman, pemerintah untuk memperhatikan volatilitas dan pergerakan pasar emas maupun barang berharga lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pendirian bank emas di Tanah Air.

"Meski harga emas cenderung naik selama pandemi, tetapi kita tetap perlu waspada akan fluktuasi harga akibat disrupsi pasar global seiring pergerakan instrumen investasi lain, dinamika geopolitik, serta kondisi pandemi saat ini," katanya.

Putri dari Politisi Ade Komaruddin ini meminta kehati-hatian dan kajian menyeluruh dengan melibatkan perspektif berbagai entitas seperti BI, OJK, LPS, pakar, industri, dan masyarakat. (Pon)

Baca Juga:

Proyek Smelter Freeport dan Kilang Tuban Minta Dipercepat

#DPR #Emas #Cadangan Devisa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - 56 menit lalu
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini, 21 Juli 2026 Lengkap dengan Perbandingan Kemarin
Pegadaian menyediakan produk Galeri24 mulai kuantitas 0,5 gram hingga ukuran terbesar 1.000 gram (1 kilogram)
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Juli 2026
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini, 21 Juli 2026 Lengkap dengan Perbandingan Kemarin
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Prabowo Senang Bank Emas Kelola 153 Ton Emas Senilai Rp 358 Triliun
Jumlah 153 ton emas itu memiliki kisaran nilai sekitar 20 miliar dolar AS ( Rp 358 triliun), sebuah prestasi yang telah dilirik oleh komunitas global.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Senang Bank Emas Kelola 153 Ton Emas Senilai Rp 358 Triliun
Berita
11 Platform Investasi Emas Online Pilihan, dari Pegadaian Digital hingga Broker Forex
Daftar 11 platform investasi emas online seperti Pegadaian Digital, Antam BRANKAS LM, Pluang, Treasury hingga Bareksa Emas. Simak pilihan dan perbedaannya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
11 Platform Investasi Emas Online Pilihan, dari Pegadaian Digital hingga Broker Forex
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Bagikan