Politisi PKB Ini Sebut Biro Dikmental DKI Tak Profesional Soal Dana Hibah Salah satu kegiatan PWNU DKI Jakarta dalam penanggulangan COVID-19, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Sabtu (17/7/2021). ANTARA/HO-PWNU DKI Jakarta/am.

MerahPutih.com - Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritural (Dikmental) DKI Jakarta dinilai tidak profesional dalam menyusun anggaran APBD tahun 2023. Pasalnya ada selisih yang sangat jauh dalam besaran anggaran dana hibah untuk organisasi keagamaan.

"Menurut saya, ini menunjukkan tidak peka dan tidak bijak serta tidak profesionalnya Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta dalam menentukan besaran anggaran untuk organisasi masyarakat dan keagamaan," kata Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sutikno di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Adil soal Dana Hibah PWNU dan Muhammadiyah

Disebutkan dalam draf Rancangan APBD yang diajukan Biro Dikmental DKI, mulanya MUI Jakarta menganggarkan Rp 33 miliar dan disetujui Rp 12,1 miliar. Lalu PWNU DKI mengajukan anggaran sebesar Rp 38 miliar dan disetujui Rp 4 miliar.

Sedangkan Muhammadiyah mengajukan anggaran sebesar Rp 8 miliar disetujui Rp 3 miliar.

Penentuan besaran anggaran yang disusun Biro Dikmental DKI ini, menurutnya sedari awal belum pernah di diskusikan dengan DPRD.

"Terus terang saya terkejut. Jika melihat besaran proposal yang diajukan dengan rincian kegiatan yang disusun oleh pemohon dana hibah. Mengapa bedanya, kok terlalu jauh. Nah, ini yang aneh," tutur Sutikno.

Baca Juga:

PWNU DKI Nilai Dana Hibah Usulan Anies Terlalu Minim

Lanjut Sutikno, setelah pembahasan Rancangan APBD 2023 di Komisi E antara Eksekutif dan Legeslatif, ditetapkan besaran anggaran masing-masing untuk MUI sebesar Rp 15,7 milar, PWNU DKI Jakarta mendapatkan Rp 5 miliar, dan Muhammadiyah dapat Rp 4 miliar.

Padahal, tertulis dalam rencana kegiatan, NU DKI Jakarta yang menaungi enam cabang (PCNU), 44 MWC (Pengurus di Tingkat Kecamatan), 267 ranting (Pengurus di Kelurahan), 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari empat juta anggota di Jakarta, dengan beragam pelatihan dan penguatan bela negara perlu mendapat apresiasi.

Maka dari itu, ia nenilai sangat relevan jika anggaran dana hibah untuk PWNU DKI bisa direvisi dalam rapat anggaran (Banggar) menjadi minimal Rp 10 milar.

"Saya memahami keberatan PWNU DKI Jakarta soal besaran dana hibah ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan Rapat Banggar besar di DPRD DKI Jakarta sore ini, besaran dana hibah untuk PWNU DKI Jakarta dalam RAPBD 2023 bisa direvisi dan dinaikkan menjadi minimal Rp 10 miliar," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Naikkan Dana Hibah Parpol DKI Jadi Rp 40,88 Miliar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lantik 11 Dewan Penasihat, Presiden PKS: Tegur Kami jika Khilaf dan Salah
Indonesia
Lantik 11 Dewan Penasihat, Presiden PKS: Tegur Kami jika Khilaf dan Salah

“Saya sangat bersyukur pada bapak ibu sekalian yang hari ini atas kesediaannya untuk menjadi Dewan Penasihat PKS,” kata Syaikhu dalam sambutannya.

Terbongkar Sindikat Kecurangan Tes CPNS 2021, 81 Kandidat Belum Didiskualifikasi
Indonesia
Terbongkar Sindikat Kecurangan Tes CPNS 2021, 81 Kandidat Belum Didiskualifikasi

Sindikat seleksi CPNS 2021 beraksi di 10 wilayah di Sulawesi dan Lampung.

Airlangga Integrasikan Semua Program UMKM Agar Lebih Kuat
Indonesia
Airlangga Integrasikan Semua Program UMKM Agar Lebih Kuat

Agar penyaluran pembiayaan UMKM dapat berjalan optimal, pemerintah tengah mengintegrasikan program-program yang sudah ada, baik di hulu maupun hilir.

Penegakan Hukum Semakin Memburuk Versi Survei LSI
Indonesia
Penegakan Hukum Semakin Memburuk Versi Survei LSI

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden".

DPR Soroti Isu Kurangnya Dokter di Indonesia
Indonesia
DPR Soroti Isu Kurangnya Dokter di Indonesia

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai isu terkait kurangnya jumlah dokter di Indonesia harus menjadi fokus perhatian pemerintah.

Status Pandemi Tetap Ada meski PPKM Dihentikan
Indonesia
Status Pandemi Tetap Ada meski PPKM Dihentikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya untuk menghentikan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhir Desember 2022.

DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini
Indonesia
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test ) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR Jumat (2/12) siang. Dewan pun menunggu materi khusus yang bakal dipaparkan ke Yudo.

68 Nama Putra-Putri Indonesia dari 34 Provinsi jadi Paskibraka 2022
Indonesia
68 Nama Putra-Putri Indonesia dari 34 Provinsi jadi Paskibraka 2022

Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka.

Harga Pertamax Naik Jadi Rp 14.500 Per Liter
Indonesia
Harga Pertamax Naik Jadi Rp 14.500 Per Liter

Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non-subsidi pada Sabtu (9/3) siang.

DPR Dorong Pemerintah Negosiasi Syarat Vaksin Meningitis dengan Arab Saudi
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Negosiasi Syarat Vaksin Meningitis dengan Arab Saudi

DPR RI angkat bicara soal kelangkaan vaksin meningitis yang diperuntukkan bagi jemaah haji dan umrah di sejumlah daerah di Indonesia.