Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN dikritik Politisi Partai Golkar yang juga pendukung Presiden Joko Widodo Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak. Hal itu lantaran ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

Baca Juga:

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Anggota DPR RI itu.

Ia menyebutkan, Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan itu. "Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Kemenkeu ini sangat mempengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Kemenkeu tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. "Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ujar anggota Komisi XI DPR ini. Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong. Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi COVID-19 berlalu. Menurut dia, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga terpercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi COVID-19. Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan. "Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak," ujar Misbakhun.

Politisi Partai Golkar  Mukhamad Misbakhun. (Foto: Antara)
Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. (Foto: Antara)

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP. "Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," katanya. Sebelumnya, Menteri Keuanga Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (10/6) menyesalkan dokumen draf Revisi UU KUP bocor ke publik. Pihaknya, belum bisa menjelaskan detail karena belum ada pembahasan dan baru disampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden.

"Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong. Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI. (Pon)

Baca Juga:

PKS Nilai PPN Sembako dan Pendidikan Tidak Pancasilais

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika Jual Saham Bir, Pemprov DKI Bisa Bangun 40 Gedung Sekolah dan 5 Rumah Sakit
Indonesia
Jika Jual Saham Bir, Pemprov DKI Bisa Bangun 40 Gedung Sekolah dan 5 Rumah Sakit

Tak tanggung-tanggung dari penjualan itu dapat mendirikan 40 gedung sekolah baru dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar.

Lonjakan COVID-19 Pasca Lebaran Berpotensi Terjadi, RSD Wisma Atlet Langsung Bersiaga
Indonesia
Lonjakan COVID-19 Pasca Lebaran Berpotensi Terjadi, RSD Wisma Atlet Langsung Bersiaga

Karena, salah satu prinsip memutus rantai COVID-19 adalah dengan treating

PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara
Indonesia
PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara

Dalam putusan pengadilan yang ditayangkan laman Mahkamah Agung (MA), majelis hakim tingkat banding menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama terlalu berat.

Warga DKI Diperingatkan Tetap Berada di Rumah Selama Lebaran
Indonesia
Warga DKI Diperingatkan Tetap Berada di Rumah Selama Lebaran

Tempat terbaik di tengah pandemi COVID-19 saat ini adalah berada di rumah

Silang Pendapat Pimpinan KPK Terkait Pengunduran Diri Febri Diansyah
Indonesia
Silang Pendapat Pimpinan KPK Terkait Pengunduran Diri Febri Diansyah

KPK dengan segala kondisinya saat ini merupakan sebuah ujian. Lembaga antirasuah merupakan candradimuka bagi para pejuang antikorupsi.

Bungkam Kritik Lewat Peretasan
Indonesia
Bungkam Kritik Lewat Peretasan

Pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan secara transparan, akuntabel, dan jelas. Semua pelaku peretasan wajib ditangkap, diproses dengan adil.

BMKG Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah
Indonesia
BMKG Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

BMKG mewaspadai potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (30/11).

Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga
Indonesia
Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga

Anies Baswedan meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Pisangan Baru III, kawasan Matraman, Jakarta Timur yang menewaskan 10 orang warga.

Penjual Senjata ke Penyerang Mabes Polri Napiter Jalin Jantho
Indonesia
Penjual Senjata ke Penyerang Mabes Polri Napiter Jalin Jantho

ZA membeli airgun dari Muchsin Kamal secara daring

Tempat Pemakaman Korban Corona Dikabarkan Penuh, Ini Penjelasan Anies
Indonesia
Tempat Pemakaman Korban Corona Dikabarkan Penuh, Ini Penjelasan Anies

"Semua lokasi dan lainnya sudah disiapkan sejak Bulan Maret. Bahkan, Maret sudah disiapkan alternatif tempat," ungkapnya.