Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN dikritik Politisi Partai Golkar yang juga pendukung Presiden Joko Widodo Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak. Hal itu lantaran ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

Baca Juga:

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Anggota DPR RI itu.

Ia menyebutkan, Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan itu. "Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Kemenkeu ini sangat mempengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Kemenkeu tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. "Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ujar anggota Komisi XI DPR ini. Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong. Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi COVID-19 berlalu. Menurut dia, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga terpercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi COVID-19. Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan. "Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak," ujar Misbakhun.

Politisi Partai Golkar  Mukhamad Misbakhun. (Foto: Antara)
Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. (Foto: Antara)

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP. "Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," katanya. Sebelumnya, Menteri Keuanga Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (10/6) menyesalkan dokumen draf Revisi UU KUP bocor ke publik. Pihaknya, belum bisa menjelaskan detail karena belum ada pembahasan dan baru disampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden.

"Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong. Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI. (Pon)

Baca Juga:

PKS Nilai PPN Sembako dan Pendidikan Tidak Pancasilais

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan
Indonesia
Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan sebuah bangsa, harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Indonesia
Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Pengamanan itu bakal dilakukan oleh tim gabungan

Polisi Pasang Kamera e-TLE Portable di Mobil Patroli, Bisa Tilang Pelanggar di Mana Saja
Indonesia
Polisi Pasang Kamera e-TLE Portable di Mobil Patroli, Bisa Tilang Pelanggar di Mana Saja

Sambodo menerangkan kamera e-TLE portable ini akan dipasang di mobil dinas polisi. Tempatnya berada di area trouble spot dan black spot.

KPU-Bawaslu Diminta Siapkan SDM Sehat Sambut Pemilu 2024
Indonesia
KPU-Bawaslu Diminta Siapkan SDM Sehat Sambut Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu sudah mengajukan anggaran untuk tahapan Pemilu 2024

Swab Antigen Pakai Alat Bekas di Bandara Kualanamu Diduga Sejak Desember 2020
Indonesia
Swab Antigen Pakai Alat Bekas di Bandara Kualanamu Diduga Sejak Desember 2020

Rata-rata pasien yang di-swab di Kualanamu sekitar 250 orang, namun yang dilaporkan ke bandara dan Pusat Kantor Laboratorium Kimia Farma di Jalan RA Kartini sekitar 100 orang.

Adu Tajir 2 Calon Panglima TNI
Indonesia
Adu Tajir 2 Calon Panglima TNI

KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL, Laksamana Yudo Margono menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Polisi Datangi Rumah Wanita Terduga Teroris Penyerang Mabes Polri
Indonesia
Polisi Datangi Rumah Wanita Terduga Teroris Penyerang Mabes Polri

Polisi mendatangi rumah perempuan berpistol berinisial ZA.

3 Orang Tewas Ditembak Diduga Oleh Anggota Polisi
Indonesia
3 Orang Tewas Ditembak Diduga Oleh Anggota Polisi

Korban yang juga anggota TNI menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api dan di tembakkan kepada ketiga korban secara bergantian.

 Pemprov DKI Segera Rampungkan Kelebihan Bayar Rp6,5 Miliar Alat Damkar
Indonesia
Pemprov DKI Segera Rampungkan Kelebihan Bayar Rp6,5 Miliar Alat Damkar

Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019, BPK melaporkan ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan.

Masyarakat Diminta Tak Berspekulasi Penyebab Kematian Maaher At-Thuwailibi
Indonesia
Masyarakat Diminta Tak Berspekulasi Penyebab Kematian Maaher At-Thuwailibi

Saat dalam tahanan, tepatnya pada 20 Januari 2021, Soni mengeluh sakit