Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. ANTARA News/Fathur Rochman

MerahPutih.com - Klaim yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dukungan penundaan Pemilu 2024 kembali mendapat sorotan. Kali ini datang dari politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu.

Luhut sebelumnya mengklaim terdapat 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Selain itu, Luhut juga mengklaim ratusan juta pengguna media sosial yang terekam dalam bìg data itu aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca Juga

Para Pengamat Ragukan Klaim Big Data Luhut Minta Pemilu Ditunda

Data yang dilontarkan Luhut dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, itu diragukan kebenarannya. Termasuk oleh Masinton lantaran tidak ada penjelasan tentang metodologi pengambilan dan pengolahan sampelnya.

“Sumbernya big data atau “big mouth” sihhh ??. #LordBicaraPenundaan,” kata Masinton dalam akun Twitter pribadinya @MasintonPasaribu dikutip Senin (14/3).

Saat dikonfirmasi, Masinton menjelaskan maksud dari cuitannya tersebut. Menurut Masinton, klaim big data yang disampaikan orang nomor satu di Kemenko Marves itu perlu dibuka ke publik.

“Jadi agar publik tidak mempertanyakan klaim tersebut sumbernya big data atau big mouth?” kata Masinton.

Baca Juga

Ingatkan Luhut, Senior PDIP Ungkit Kisah Harmoko Setahun Sebelum Suharto Lengser

Diketahui, Luhut sebelumnya mengungkapkan dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja. Pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) juga diklaimnya mendukung penundaan Pemilu.

"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat (11/3).

Luhut menjelaskan temuan itu berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi.

Namun, Luhut menegaskan sikap Presiden Joko Widodo sudah tegas terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang kini santer di masyarakat itu. Presiden, lanjut dia, tetap mematuhi aturan konstitusi yang mewajibkan pemilu dilangsung 5 tahun sekali dan maksimal presiden dua kali periode selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu lima tahun sekali. (Pon)

Baca Juga

Ketua DPD Patahkan Klaim Netizen Setuju Tunda Pemilu Versi Big Data Luhut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak
Indonesia
Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak

Sebanyak 20 orang terseret ombak Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember.

MUI Keluarkan Panduan Beribadah saat Ramadan dan Idul Fitri 2022
Indonesia
MUI Keluarkan Panduan Beribadah saat Ramadan dan Idul Fitri 2022

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 H.

KPK Lelang Barang Mewah Bekas Milik Koruptor, Dari Tas Branded hingga Smartphone
Indonesia
KPK Lelang Barang Mewah Bekas Milik Koruptor, Dari Tas Branded hingga Smartphone

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang barang rampasan negara dari para terpidana korupsi.

Jelang Lebaran, BIN Suntik 230 Tahanan Lapas Tarakan Vaksin Booster
Indonesia
Jelang Lebaran, BIN Suntik 230 Tahanan Lapas Tarakan Vaksin Booster

Secara nasional per 11 April 2022, persentase capaian vaksinasi dosis 1 adalah 94,81 persen dan dosis 2 mencapai 77,55 persen, sedangkan dosis 3 baru mencapai 13,26 persen.

KTT ASEAN Dilangsungkan Tanpa Kehadiran Myanmar
Indonesia
KTT ASEAN Dilangsungkan Tanpa Kehadiran Myanmar

Konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mulai berlangsung pada Selasa (26/10), secara virtual.

Tahanan Meninggal di Polsek Lubuklinggau, LPSK: Tersangka Wajib Dilindungi
Indonesia
Tahanan Meninggal di Polsek Lubuklinggau, LPSK: Tersangka Wajib Dilindungi

eristiwa tewasnya Hermanto di tahanan Polsek Lubuklinggau Utara harus diusut tuntas. Jika terbukti ada perbuatan yang mengarah ke penyiksaan oleh oknum anggota, segera proses hukum.

KPK Ultimatum Anggaran IKN Jangan Dikorupsi Satu Rupiah Pun
Indonesia
KPK Ultimatum Anggaran IKN Jangan Dikorupsi Satu Rupiah Pun

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dari tahapan persiapan, pembangunan, hingga pengalihan aset.

BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar
Indonesia
BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan kepada PT Nindiya Karya (Persero) sebagai terdakwa I dan PT Tuah Sejati sebagai terdakwa II. Dua korporasi tersebut dianggap memperkaya diri sendiri sehingga membuat negara rugi Rp 313,3 miliar.

Aturan Baru PPKM Kota Bandung, Tempat Hiburan Belum Bisa Buka
Indonesia
Aturan Baru PPKM Kota Bandung, Tempat Hiburan Belum Bisa Buka

Pemerintah Kota (pemkot) Bandung menerbitkan peraturan baru tentang PPKM. Terdapat relaksasi di sejumlah bidang, muali pusat perbelanjaan, mal, ritel dan sektor usaha lainnya.

Polda Metro Uji Coba Bike To Work Selama Tiga Hari
Indonesia
Polda Metro Uji Coba Bike To Work Selama Tiga Hari

Polda Metro Jaya akan melakukan uji coba pelaksanaan Bike To Work.