Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad. (ANTARA/Facebook/Kamrussamad)

MerahPutih.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan karena menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pilpres 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden.

Menanggapi pernyataan tersebut, anggota DPR RI, Kamrussamad mendesak Menteri Bahlil untuk membuka nama pengusaha yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga

DPR Minta Presiden Tegur Menteri Bahlil

"Kita minta daftar nama-nama pengusaha yang meminta Pemilu 2024 ditunda agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui rekam jejak pembayaran pajaknya," tegas Kamrussamad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/1)

Dia menjelaskan, saat pandemi COVID-19, dunia usaha telah diberikan berbagai insentif kebijakan restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat tahun sejak Maret 2020- sampai Maret 2023. Selain itu, diberikan pula penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2021.

Politisi Gerindra ini menduga ada fenomena menteri menyiapkan strategi di akhir masa jabatan presiden pada periode terakhir. Hal itu dilakukan agar bisa terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya, jika rezim berganti.

Selain itu, Kamrussamad menegaskan Kementerian Investasi/BKPM merupakan produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan “inkonstitusional bersyarat”.

"Mungkin dampak Putusan MK tersebut membuat investor untuk menunggu dan melihat dulu sebelum merealisasikan investasinya. Makanya, Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi," kata Kamrussamad.

Baca Juga

Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan stabilitas ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19.

"Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/1).

Hal itu disampaikan Bahlil saat menjadi narasumber dalam diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca-COVID-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

Bahlil juga mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Menurut dia, hal itu sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi COVID-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujar Bahlil.

Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru melalui pemilu. (*)

Baca Juga

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Kemenhub Atasi Kenaikan Tarif Pesawat
Indonesia
DPR Desak Kemenhub Atasi Kenaikan Tarif Pesawat

Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencarikan solusi untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat terbang belakangan ini.

OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan
Indonesia
OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan

OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia.

Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie
Indonesia
Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie

Polisi menegaskan akan mengusut tuntas jaringan narkoba yang memasok sabu ke pasangan suami-istri artis ini. Yusri Yunus menyebut, penyuplai sabu sedang diburu oleh jajaran Satresnarkoba Polres Metro Jakpus.

Skrining Wajah Diterapkan dalam Tes Calon Anggota KPU dan Bawaslu
Indonesia
Skrining Wajah Diterapkan dalam Tes Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Penerapan skreening dalam tes tertulis, penulisan makalah, dan psikologi dasar ini dilakukan guna menghindari adanya kecurangan yang mungkin terjadi.

Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati
Indonesia
Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati

Wacana dan tuntutan hukuman mati bagi para terdakwa Jiwasraya dan Asabri, harus dicermati sekali lagi apakah diantara mereka ada yang recidivis.

Kasus Suap Walkot Bekasi, KPK Dalami Ganti Rugi Lahan Grand Kota Bintang
Indonesia
Kasus Suap Walkot Bekasi, KPK Dalami Ganti Rugi Lahan Grand Kota Bintang

“Di samping itu juga pendalaman terkait pengetahuan para saksi mengenai proses ganti rugi lahan Grand Kota Bintang Bekasi,” ujar Ali.

Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut
Indonesia
Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut

, Pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.

Jokowi Sebut Pancasila Jadi Faktor Indonesia Bisa Tekan Angka COVID-19
Indonesia
Jokowi Sebut Pancasila Jadi Faktor Indonesia Bisa Tekan Angka COVID-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memamerkan kemampuan Indonesia menurunkan angka penyebaran COVID-19.

PPKM Darurat Ganti Istilah, Kini Jadi PPKM Level 1-4
Indonesia
PPKM Darurat Ganti Istilah, Kini Jadi PPKM Level 1-4

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ada rencana mulai tanggal 26 Juli, istilah PPKM Darurat diganti dengan 'level'.

PT Link Net Disebut Beri Fee Rp 700 Juta ke Pejabat Pajak
Indonesia
PT Link Net Disebut Beri Fee Rp 700 Juta ke Pejabat Pajak

PT Link Net Tbk disebut pernah memberikan uang fee sebesar Rp 700 juta kepada pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.