Politisi DKI Minta Pemprov Evaluasi Penanggulangan Banjir anjir masih melanda pemukiman warga di RT 1 RW 2, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, Minggu (21/02/2021). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Politisi DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mengevaluasi pelaksanaan program penangulangan banjir di ibu kota. Sebab kebijakan yang sudah dikerjakan belum mampu dalam mengatasi banjir Jakarta.

Ketua Komisi D DRPD DKI Ida Mahmudah mengatakan, evaluasi perlu dilakukan mengingat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir dan telah menjadi sorotan beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

Banjir Jakarta Diklaim Sudah Relatif Terkendali, Anies: Atas Izin Allah

Evaluasi tersebut perlu dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Seperti peristiwa banjir yang telah merendam sebagian besar wilayah di Kemang Jakarta Selatan.

"Kenapa ini bisa terjadi dan apakah pagar tersebut nanti harus dibuat SDA agar tidak jebol kembali, dan hal-hal tersebut harus disampaikan dan terselesaikan tidak bisa tidak,” ucap Ida di DPRD DKI Jakarta, Senin (22/2).

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sebagai leading sektor perlu memperhatikan alur perencanaan kegiatan pengendalian banjir di tahun 2021 secara terstruktur.

Ia pun berpendapat, jika pembebasan lahan baru harus dilakukan tahun ini sehingga program pengendalian banjir dapat terselesaikan. Dengan begitu banjir yang merendam Jakarta beberapa hari terakhir ini tidak terjadi di kemudian hari.

"Jadi saya ingin ada timeline yang jelas,” papar keponakan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh itu.

Anies pantau banjir di Cipinang Melayu. (Foto: Antara)
Anies pantau banjir di Cipinang Melayu. (Foto: Antara)

Pemprov DKI Jakarta mengunggah data banjir besar yang terjadi di Jakarta mulai dari 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, hingga 2021. Dalam data tersebut, pada tahun 2002 luas area yang tergenang adalah 168 km persegi, banjir pada tahun 2007 luas area 455 km persegi, banjir pada tahun 2013 luas area 240 km persegi, 2015 luas area 281 km persegi, 2020 luas area 56 km persegi, dan 2021 hanya 4 km persegi.

Sedangkan untuk korban meninggal dari 2002 ada 33 korban meninggal, 2007 ada 48 korban meninggal, 2013 ada 40 korbang meninggal, 2015 ada lima orang meninggal, 2020 ada 19 orang korban meninggal, 2021 ada lima orang meninggal.

Selain itu, untuk waktu surut, berturut-turut adalah 6 hari (2002), 10 hari (2007), 7 hari (2013), 7 hari (2015), 4 hari (2020), dan 1 hari (2021). (Asp)

Baca Juga:

Banjir Jakarta, Anies Diminta Tunjukkan Tindakan Nyata Bukan Sekadar Kata-Kata

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Limpahkan Barang Bukti dan Lima Tersangka Korupsi Proyek Waskita Karya
Indonesia
KPK Limpahkan Barang Bukti dan Lima Tersangka Korupsi Proyek Waskita Karya

Dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan menyusun surat dakwaan

Cara Menerima Paket Belanja Online Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cara Menerima Paket Belanja Online Saat Pandemi COVID-19

Setelah paket diterima, bungkus atau wadah kemasan yang tak diperlukan harus segera dibuang. Kemudian, penerima paket wajib mencuci tangan.

[HOAKS atau FAKTA] Buni Yani Menyesal Memenjarakan Ahok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Buni Yani Menyesal Memenjarakan Ahok

'Terlambat: Buni Yani Menyesal telah Memenjarakan Ahok Dan Sekarang Berjanji Tak Akan Mengulanginya Lagi. Tobat…. Tobat…. Tobat'

PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam
Indonesia
PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam

"Ketika jam 7 malam ada yang belum tutup, kita gedor biar tutup," kata Bupati Bogor, Ade Yasin

Gerindra Dinilai Kurang Kaderisasi, Pengamat: Mirip PDIP
Indonesia
Gerindra Dinilai Kurang Kaderisasi, Pengamat: Mirip PDIP

Sejak Gerindra didirikan maka tampuk kekuasaan tak pernah lepas dari Prabowo

Menkes Budi Keluarkan Rencana Tahapan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Menkes Budi Keluarkan Rencana Tahapan Vaksinasi COVID-19

Pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin COVID-19

Polisi bakal Cecar Pengacara Djoko Tjandra soal Aliran Dana
Indonesia
Polisi bakal Cecar Pengacara Djoko Tjandra soal Aliran Dana

Belum diketahui apakah Anita bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Polri besok

Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika
Indonesia
Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika

Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap menjalankan amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipercayakan Presiden Joko Widodo.

Anies Berencana Beri Keringanan Pajak Mal di DKI
Indonesia
Anies Berencana Beri Keringanan Pajak Mal di DKI

"Nanti harus dicek lagi seperti apa karena pajaknya sangat ditentukan oleh pengunjungnya," ujar Anies

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP
Indonesia
Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

"Prof Nurdin sama sekali tidak tahu menahu atas kejadian yang menimpanya," kata Ridwan