Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar pemilu 2024 dapat ditunda 1 atau 2 tahun mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

Kritik tersebut salah satunya datang dari Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI, Anwar Hafid.

Baca Juga:

KPU Mentahkan Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Ditunda Sebatas Wacana Kosong

Ia mengingatkan Cak Imin, salah satu azas penting negara demokrasi adalah berlangsungnya pemilu secara reguler.

"Tidak ada demokrasi tanpa kepastian dan agenda demokrasi secara reguler,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Kamis (23/2).

Mantan Bupati Morawali dua periode ini menegaskan, tidak ada alasan untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.

"Menunda pemilu sama artinya menunda tata demokrasi kita," tegas dia.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.

"Sebagai negarawan presiden Jokowi memang sudah seharusnya menolak wacana seperti itu, karena menciderai demokrasi kita," katanya.

Saat bertemu pengusaha, Cak Imin mendapat usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Alasnya, apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. Cak Imin mengiyakan usulan tersebut dan akan janji akan dibawa ke Presiden Jokowi. (Pon)

Baca Juga:

Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Pastikan Irjen Ferdy Sambo Tak Punya Jabatan Aktif
Indonesia
Mabes Polri Pastikan Irjen Ferdy Sambo Tak Punya Jabatan Aktif

Polri memastikan Irjen Ferdy Sambo sudah tidak lagi bertugas alias dinonaktifkan sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgassus).

Polisi Amankan Sembilan Pengunjuk Rasa Positif Narkoba di Makassar
Indonesia
Polisi Amankan Sembilan Pengunjuk Rasa Positif Narkoba di Makassar

Sebanyak 64 orang diamankan saat pengamanan unjuk rasa pada Senin (11/4) yang berlangsung ricuh, di Makassar, Sulawesi Selatan.

[Hoaks atau Fakta]: Air Jeruk Nipis Bersihkan Paru-Paru dari Asap Rokok
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Air Jeruk Nipis Bersihkan Paru-Paru dari Asap Rokok

Untuk membersihkan paru-paru dari asap rokok dapat menggunakan obat-obatan yang disebut sebagai mukolitik

Pemprov DKI Belum Terima Laporan Kasus Jual Beli Jabatan ASN di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Belum Terima Laporan Kasus Jual Beli Jabatan ASN di Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta mengaku, belum menerima adanya laporan dari DPRD terkait dugaan jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

1 Juta Produk UMKM Ditargetkan Masuk E-Katalog
Indonesia
1 Juta Produk UMKM Ditargetkan Masuk E-Katalog

Target itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri berbasis UMKM.

Kasus COVID-19 di Jakarta Meningkat, Anies Belum Berencana Lakukan Pengetatan
Indonesia
Kasus COVID-19 di Jakarta Meningkat, Anies Belum Berencana Lakukan Pengetatan

Pemprov DKI Jakarta belum berencana melakukan pengetatan kegiatan masyarakat meski kasus positif COVID-19 meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Ternyata, Ada 4 Pihak yang Daftarkan Merek Citayam Fashion Week
Indonesia
Ternyata, Ada 4 Pihak yang Daftarkan Merek Citayam Fashion Week

Hingga Senin (25/7) kemarin, terdapat empat pihak yang mendaftarkan Citayam Fashion Week (CFW) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham).

Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan
Indonesia
Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mempersilakan warga yang ingin membagikan makanan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti panti asuhan, tempat ibadah, atau di kediaman lingkungan masing-masing.

Kota Tangerang Persiapkan Pelonggaran Aturan PPKM Level 1
Indonesia
Kota Tangerang Persiapkan Pelonggaran Aturan PPKM Level 1

Kota Tangerang dinyatakan masuk dalam PPKM Level 1 , setelah menurunnya jumlah kasus penularan COVID-19 .

Pemprov DKI Pertimbangkan Tuntutan Buruh Banding Putusan PTUN soal UMP 2022
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Tuntutan Buruh Banding Putusan PTUN soal UMP 2022

"Terkait apa yang disampaikan (buruh) itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami," kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/7).