Politikus PSI Surya Tjandra Dukung Anies Maju Capres 2024 Politikus PSI, Surya Tjandra. Foto: Instagram/@suryatjandra

MerahPutih.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra memilih jalan politik yang berbeda dengan partainya. Ia secara terang-terangan mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam diskusi virtual, sebagaimana dikutip dari Youtube Total Politik, Kamis (28/7).

Baca Juga

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Unsur Politik dalam Pertemuannya dengan Anies

“Dari pilihan-pilihan yang ada memang kalau saya pribadi ya saya merasa ya Pak Anies Baswedan," kata Surya

Menurut Surya, Anies adalah tokoh yang tepat untuk melanjutkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya di bidang reforma agraria.

Selama menjadi Wamen ATR, Surya mengaku melihat langsung political will Anies Baswedan dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Jakarta.

"Kerjaan saya kan ketemu kepala daerah hampir 32 provinsi. Dia (Anies) itu bisa menata," imbuhnya.

Baca Juga

Respons NasDem soal Usulan Duet Anies-AHY di Pilpres 2024

Ia lantas menjelaskan, Jakarta memiliki kelebihan yakni kapasitas fiskalnya yang besar hingga Rp 80 Miliar. Karena itu, DKI Jakarta relatif lebih mandiri dari sisi anggaran dibanding daerah lain di Indonesia.

"Khusus untuk sektor agraria, (kantor) pertanahan di DKI itu ada hibah dari Gubernur Anies ke Kanwil Rp 80 miliar (digunakan) untuk beres-beresin, sinkronisasi data-data pembangunan secara umum dengan data Pertanahan," jelas dia.

Sinkronisasi data itu kemudian dihimpun dalam satu aplikasi informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jakarta. Melalui aplikasi Jakarta1.go.id itu, masyarakat yang tidak punya akses ke BPN atau ke Pemprov DKI bisa mengetahui informasi data pertanahan lewat aplikasi tersebut.

"Mungkin kalau kita punya kontak dengan orang Pemprov DKI dengan orang BPN saya bisa manfaatkan. Bisa akses. Tapi yang ngga punya gimana. Ini yang ingin dibuka sebetulnya oleh Pak Anies. Dengan hibah itu dibuatlah satu sistem digabung data-data itu yang dipakai Jakarta 1.go.id website yang dikelola oleh Pemprov," ujarnya.

Menurut Surya, ide sinkronisasi itu sebetulnya bukan ide Anies. Anies justru yang mengeksekusi rencana yang pernah digagas Jokowi saat menjabat gubernur DKI Jakarta.

"Di situ data-data itu warga bisa lihat di situ. Ini idenya bukan Pak Anies. Ini idenya Pak Jokowi tapi memang ide itu belum sempat dieksekusi. Ini yang dieksekusi Anies kemudian. Bagi saya itu menunjukkan dia memang mau kerja," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Anies Banding UMP DKI 2022 ke PTUN, Buruh Ucapkan Terima Kasih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Medali Emas dan Perunggu Datang dari Judo Hari Ini
Indonesia
Medali Emas dan Perunggu Datang dari Judo Hari Ini

Indonesia meraih dua medali: satu medali emas dan satu medali perunggu.

Kejaksaan Agung Hentikan 907 Perkara Lewat Restorative Justice
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan 907 Perkara Lewat Restorative Justice

Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan pihaknya setuju untuk menghentikan penuntutan 907 perkara dari 999 perkara yang diajukan sebagai wujud implementasi mekanisme keadilan restoratif.

Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba
Indonesia
Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba

Anggota DPR Agustiar Sabran meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), agar menyelidiki putusan bebas terhadap Saleh yang bermukim di kawasan Jalan Rindang Banua atau Komplek Puntun itu.

KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin

"Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut akan tetapi sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

2 Kali, PN Jaksel Perintahkan Penerbitan Akta Sipil Pernikahan Beda Agama
Berita
2 Kali, PN Jaksel Perintahkan Penerbitan Akta Sipil Pernikahan Beda Agama

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dua kali mengabulkan permohonan Akta Pernikahan Beda Agama.

Pengunjung Mal Wajib Vaksin Booster, Berikut Aturan Lengkapnya
Indonesia
Pengunjung Mal Wajib Vaksin Booster, Berikut Aturan Lengkapnya

Vaksin booster jadi syarat masuk mal dan berbagai tempat umum lainnya.

PKS Soroti Harga Pangan yang Kian Melambung
Indonesia
PKS Soroti Harga Pangan yang Kian Melambung

Menurutnya, persoalan kenaikan harga pangan bukan hanya persoalan Kementerian Pertanian.

Operasi Perburuan Kelompok Separatis di Papua Bakal Lebih Humanis
Indonesia
Operasi Perburuan Kelompok Separatis di Papua Bakal Lebih Humanis

Ramadhan menjelaskan, cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Damai Cartenz mengedepankan soft approach yakni mengutamakan upaya persuasif dan preemtif.

Pejabat yang Ingin Bertemu Jokowi di Istana Wajib Bawa Bukti Negatif COVID-19
Indonesia
Pejabat yang Ingin Bertemu Jokowi di Istana Wajib Bawa Bukti Negatif COVID-19

pejabat yang akan bertemu dengan Jokowi diwajibkan untuk melakukan swab PCR sehari sebelumnya atau masih dalam rentang waktu 24 jam dari hasil tes PCR terakhir.

Ke Labuan Bajo, Wapres Bertemu Mantan Sekjen PBB Ban Ki Moon
Indonesia
Ke Labuan Bajo, Wapres Bertemu Mantan Sekjen PBB Ban Ki Moon

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Asia Water Council (AWC) akan menjadi tuan rumah acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) pada 14 - 16 Maret 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).