Politikus PKS Tuntut Jokowi Semprit Kepala BPN Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Masih banyaknya oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga terlibat pungutan liar, pelayanan yang sulit dan berbelit-berbelit menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih jauh api dari panggang.

Menurut Politikus PKS, Farouk Abdullah Alwyni sangat penting menciptakan birokrasi yang bersih, ramping, tidak ribet dan melayani.

“Kalau perlu Presiden RI memanggil BPN dan pihak-pihak terkait untuk membuka data-data pertanahan, sehingga jelas duduk perkaranya. Rakyat harus mendapat hak memiliki tanah untuk tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan dasar,” ujar Farouk, Kamis (28/3).

Hal itu dikatakan Farouk menanggapi pengajuan sertifikat dari warga Petojo Selatan yang ditolak BPN karena bidang tanah tersebut berada di lahan yang sudah ada sertifikatnya. Padahal, sebagian warga masih ada yang memegang bukti kepemilikan jual beli lahan tersebut.

“Persoalan sertifikasi tanah ini terungkap ketika kami melakukan sosialisasi ke warga. Saat itu, warga mengeluh terkait pengajuan pembuatan sertifikat tanah lewat PTSL yang ditolak pihak BPN, tanggapan pemerintah dalam hal ini BPN terlihat kurang responsif untuk menyelesaikan masalah warga Petojo Selatan," jelas dia.

Sementara, Farouk memang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan birokrasi di Indonesia dan masuk dalam salah satu poin perjuangannya termasuk pelayanan BPN terkait urusan pertanahan.

Pengajar Perbanas Institute & Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menilai, isu terkait reformasi birokrasi telah didengungkan selama beberapa waktu di Indonesia. Tetapi implementasinya di lapangan belum benar-benar terealisasi.

Politisi PKS Farouk Abdullah Alwyni (tiga kiri) (faroukaalwyni.com)

Posisi Indonesia di dalam rangking Ease of Doing Business dari Bank Dunia 2018 yang dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari Birokrasi adalah masih di level 72 yang secara relative masih rendah.

Meskipun sudah ada perbaikan dalam empat tahun terakhir, peringkat Indonesia adalah masih di bawah negara-negara tetangganya di Association of South-East Asian Nations (ASEAN) seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei (56), dan bahkan Vietnam (68).

“Sifat ataupun praktik-praktik neo-feodal pada birokrasi termasuk di BPN harus dikikis habis sehingga melahirkan birokrat yang profesional, melayani, tidak menyulitkan, dan bersih dari korupsi. Dengan cara itu, diharapkan, Indonesia bisa melangkah menjadi negara maju," beber dia.

"Karena salah satu indikator penting dari negara maju adalah birokrasinya mudah, sederhana, efektif dan efisien, dan tentunya melayani,” ujar Farouk yang juga Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini. (Ayp)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme
Indonesia
Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme

Jangan sampai di negeri ini seperti dalam buku tersebut

Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek
Indonesia
Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek

Saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021, Basuki memaparkan, fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi.

Dihadiri Jokowi, HPN 2021 Usung Tema Bangkit dari Pandemi
Indonesia
Dihadiri Jokowi, HPN 2021 Usung Tema Bangkit dari Pandemi

Presiden Joko Widodo dipastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dari Istana Merdeka secara virtual, 9 Februari mendatang.

Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Menaker: Kita Siapkan Pekerja Unggul Pasca Pandemi
Indonesia
Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Menaker: Kita Siapkan Pekerja Unggul Pasca Pandemi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi untuk bersaing di dunia usaha dan industri pasca pandemi COVID-19.

Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih
Indonesia
Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih

Massa langsung berhamburan lari menuju Medan Merdeka selatan ke Arah Balai Kota sebagian lagi tunggang langgang lari menuju ke Jalan Kebon Sirih.

Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212
Indonesia
Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212

Stanislaus mengatakan, konflik itu bisa terjadi karena massa PDIP dikenal militan dan tengah melakukan kunjungan ke sejumlah kantor polisi.

 Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung
Indonesia
Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

"Pemerintah selalu berubah-ubah kebijakannya. Menterinya bilang apa. Presidennya bilang apa," jelas Ujang

BTN Optimis Kredit Rumah Tetap Melonjak Disaat Pandemi
KPR
BTN Optimis Kredit Rumah Tetap Melonjak Disaat Pandemi

Paling tidak, BTN telah menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp253,25 triliun hingga akhir kuartal I-2020. Posisi tersebut tumbuh 4,59 persen secara tahunan (yoy) dari Rp242,13 triliun di kuartal I-2019.

Agar Ribuan Desa Nikmati Akses Internet, Pemerintah Gelontorkan Rp26 Triliun
Indonesia
Agar Ribuan Desa Nikmati Akses Internet, Pemerintah Gelontorkan Rp26 Triliun

Masih banyak daerah yang mengalami persoalan jaringan dan kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang memadai, terutama di luar Jawa.

Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan
Indonesia
Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan

Anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar, sementara empat wakil ketua KPK masing-masing Rp1 miliar.