Politikus PKS Sarankan Pembelian Minyak Goreng Curah Cukup Pakai KTP Salah satu pedagang Syawal menunjukkan minyak goreng curah yang dijual di Pasar Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/6/2022). (ANTARA/Walda)

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah mensyaratkan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Sebab, aturan tersebut dinilai menyulitkan masyarakat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak memiliki pendapat lain. Ia menyarankan agar pembelian minyak goreng curah cukup hanya pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Baca Juga

Puan Ingatkan Potensi Calo Saat Warga Diwajibkan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Masyarakat kelompok sasaran,cukup menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) saja," kata Amin kepada wartawan, Selasa (28/6).

Menurut Amin, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian akan menyulitkan karena penerima subsidi merupakan kelompok masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro yang belum tentu memiliki aplikasi tersebut.

“Jangankan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki smartphone,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.

Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi. Padahal, lanjut dia, semua kelompok masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha mikro berhak menikmati subsidi minyak goreng curah, tanpa kecuali.

“Kalau menunjukkan KTP atau NIK saya setuju, agar distribusi tepat sasaran dan penyalurannya tidak diselewengkan,” imbuhnya.

Baca Juga

Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Gibran Sebut Tidak Mudah Menerapkannya

Amin menegaskan, penggunaan NIK sebagai database penerima subsidi dengan menunjukkan KTP saat pembelian, itu sudah tepat. Hal itu belajar dari penyelewengan distribusi minyak goreng bersubsidi sebelum ini.

Oleh karena itu, menurut Amin, akan lebih baik apabila distribusi dilakukan secara tertutup. Tidak langsung ke pasar tapi kepada distributor yang sudah ditunjuk dan terverifikasi, yang akan menyalurkan ke masyarakat menengah ke bawah.

"Sehingga bisa dilakukan deteksi dini jika terjadi penyelewengan distribusi ke pihak yang tidak berhak," tuturnya.

Namun demikian, Amin meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data agar databasenya akurat. Pemerintah juga diminta memberikan waktu bagi kelompok sasaran penerima subsidi yang belum terdata untuk mendaftar secara mudah.

Selain itu, Amin juga meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan yang adil bagi kelompok pedagang tradisional, koperasi, dan asosiasi pedagang yang selama ini berkecimpung di usaha ini

"Dan tidak memunculkan monopoli distribusi maupun kolusi dan nepotisme pada rantai distribusi minyak goreng bersubsidi ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pasar Tunggu Sosialisasi Pemerintah Pusat soal Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyaluran Bansos di Surabaya Tersendat, Risma Turun Tangan Langsung
Indonesia
Penyaluran Bansos di Surabaya Tersendat, Risma Turun Tangan Langsung

Padahal, Surabaya menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta.

Kritik Desmond soal MA Sarang Koruptor Dinilai Berlebihan
Indonesia
Kritik Desmond soal MA Sarang Koruptor Dinilai Berlebihan

Kritik yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa yang menyebut Mahkamah Agung (MA) sarang koruptor dinilai berlebihan. Kendati demikian, MA tidak berniat memproses Desmond secara hukum

Kata Mahfud MD Soal Motif Penembakan Brigadir J
Indonesia
Kata Mahfud MD Soal Motif Penembakan Brigadir J

Motif pembunuhan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J masih menjadi misteri.

Pemerintah Bersiap Hadapi Gelombang Baru COVID-19
Indonesia
Pemerintah Bersiap Hadapi Gelombang Baru COVID-19

Sejumlah negara telah bersiap menghadapi gelombang virus corona varian BA.4 dan BA.5.

Perampok Bersenjata Api Bobol Toko Emas di Mal Kawasan Tangsel Saat Salat Jumat
Indonesia
Perampok Bersenjata Api Bobol Toko Emas di Mal Kawasan Tangsel Saat Salat Jumat

Aksi perampokan toko perhiasan emas terjadi di pusat perbelanjaan ITC Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Jumat (16/9).

Kapolri Bakal Umumkan Tersangka ke-3 Tewasnya Brigadir J
Indonesia
Kapolri Bakal Umumkan Tersangka ke-3 Tewasnya Brigadir J

Bharada E telah mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tsamara Amany Mundur dari PSI
Indonesia
Tsamara Amany Mundur dari PSI

"Per hari ini saya memutuskan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Keputusan ini saya ambil berdasarkan pertimbangan pribadi, saya merasa menemukan perjalanan baru di luar partai politik," ujar Tsamara.

Badan Otorita IKN Bakal Jadi Regulator dan Badan Usaha
Indonesia
Badan Otorita IKN Bakal Jadi Regulator dan Badan Usaha

Pasal 12 UU No 3 tahun 2022 tentang IKN mengatur Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus.

PM Jepang Sambut Baik Pencabutan Pembatasan Impor Makanan oleh Indonesia
Indonesia
PM Jepang Sambut Baik Pencabutan Pembatasan Impor Makanan oleh Indonesia

Presiden Jokowi telah mencabut semua pembatasan impor untuk produk makanan dari Jepang yang dilakukan akibat krisis nuklir pada tahun 2011.

Antrean Minyak Goreng Makan Korban Jiwa, Jokowi Didesak Evaluasi Mendag
Berita
Antrean Minyak Goreng Makan Korban Jiwa, Jokowi Didesak Evaluasi Mendag

Sedikit dua warga diduga meninggal akibat kelelahan mengantre operasi pasar minyak goreng di tengah kelangkaan saat ini.